Unit terkecil dalam sistem birokrasi di republik ini kini menjalankan amanatnya sebagai lembaga administrasi berlandaskan gotong royong dan modal sosial antar-individu di dalamnya. Segala urusan dalam miniatur demokrasi  tersebut diracik melalui musyawarah guna meramu formula terbaik dari kebijaksanaan antar-individu untuk mencapai titik temu yang disahkan dalam kemufakatan.

Nilai dan kultur sosial yang dilegitimasi sebagai unit birokrasi ini awalnya dibentuk atas dasar kepentingan intelijen militer pendudukan Jepang untuk mengorganisasikan sumber daya manusia dan mendeteksi segala ancaman bagi penguasa sebelum berevolusi sebagai lembaga administrasi sipil pasca kemerdekaan.

Lembaga sipil ini dahulu sangat efektif menjalankan fungsinya sebagai unit di bawah kekuasaan militer, militer fasis Jepang pada masa itu membentuk unit ini untuk merasukkan kekuasaannya sampai ke lapisan akar rumput masyarakat. Maklumat bertanggal 11 Januari 1944 menjadi tonggak awal pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Indonesia yang pada masa itu bernama Tonarigumi (RT) dan Azajokai (RW). 

Seluruh residen di Pulau Jawa datang ke Jakarta untuk mengikuti konferensi membahas rancangan birokrasi pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya dengan gagasan pemerintah militer Jepang berbekal pengalamannya di Jepang dan Taiwan pada masa perang.

Pemerintah militer Jepang sebelumnya telah membuat proyek percontohan di daerah Jatinegara, Jakarta. Seluruh peserta konferensi, yaitu para residen, diajak untuk berkunjung dan mempelajari model Tonarigumi ini sebelum kembali ke karesidenannya masing-masing menerapkan kebijakan baru ini. 

Pentingnya unit birokrasi terkecil di Indonesia dibuktikan dengan hadirnya Panglima Tertinggi Angkatan Darat Letnan Jenderal Kumakici Harada menghadiri rapat pertama Tonarigumi Jatinegara ini.

Sistem dan fungsi

Tonarigumi dipimpin oleh Kumicho yang bertanggung jawab atas sepuluh sampai dua puluh rumah tangga. Kumicho atau Ketua RT ini diberi kewenangan keamanan, pertahanan, intelijen, administrasi birokrasi. 

Di bidang keamanan dan intelijen, Kumicho wajib mendeteksi serta mengingatkan anggota jika ada yang mencurigakan bertingkah laku tidak sesuai dengan semangat propaganda 3A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) dan berlawanan dengan kepentingan Pemerintah Militer Jepang. 

Tidak hanya tindakan ekstrem, menjadi mata-mata atau bersikap anti pemerintah Jepang, tetapi fungsi intelijen ini juga mengawasi menindak sikap malas, gaya hidup kebarat-baratan, bahkan sampai semua bentuk kemewahan. Kewenangan pertahanan dan birokrasinya difungsikan untuk mempertahankan tanah air, bahkan melawan serangan udara, mendistribusikan kuota logistik, dan menangani kebakaran. 

Sisi birokrasi pemerintahan, Kumicho wajib menginformasikan dan memaksakan pelaksanaannya mengenai dekrit, peraturan, serta petunjuk pemerintah militer Jepang lain untuk masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan delegasi kewenangan untuk menyediakan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan mempersiapkan Perang Asia Timur Raya, Kumicho berhak menujuk siapa anggotanya yang menjadi “korban” tenaga kerja paksa (romusha).

Mendasarkan pada semangat gotong royong yang telah lama membudaya pada masyarakat Jawa menjadi strategi propaganda utama untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Tonarigumi dipromosikan sebagai sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Jawa, lembaga ini seolah dirancang dan dibuat formal sebagai suatu sistem nilai budaya Jawa. 

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang untuk mensukseskan ini, kampanye melalui lagu dengan syair ungkapan gotong royong dan memobilisasi ulama untuk melegitimasi sistem ini sesuai dengan ajaran Islam dilakukan. Hasilnya pun sejalan dengan usahanya, hanya butuh waktu tiga bulan 508.000 Tonarigumi (RT) dan 65.000 Azajokai (RW) terbentuk di seluruh pulau Jawa.

Dibentuknya Tonarigumi (RT) dan Azajokai (RW) berfungsi untuk mengorganisasikan seluruh penduduk bumi Nusantara menjadi sel-sel dalam jumlah tertentu berbasis rumah tangga keluarga untuk keperluan mobilisasi, indoktrinasi, dan administrasi. 

Lembaga di bawah Jawa Hokokai memiliki tujuan utama untuk memudahkan melakukan spionase intelijen mengantisipasi mata-mata asing terutama musuh Jepang dengan keunggulan Kumicho yang mengenali betul siapa saja warganya, memahami aktivitasnya, dan kemudahan mengenali orang asing yang bukan berdomisili di wilayahnya.

Kedua unit ini merupakan bagian dari organisasi resmi pemerintah Jepang pasca bubarnya Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) dengan pemimpin tertinggi Gunseikan serta Soekarno sebagai penasihat utamanya. 

Untuk mempersiapkan rakyat menghadapi perang baik secara moril maupun materil organisasi ini bertujuan untuk melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan dan memimpin segenap tenaga kepada pemerintah Jepang berdasarkan semangat persaudaraan antar bangsa dan memperkokoh pembelaan tanah air.

Organisasi dibawah Jawa Hokokai tampak terstruktur dan sistematis untuk mendukung agar propaganda-propaganda Jepang masif dilaksanakan. Mulai dari Syu (Karesidenan), Si (Kotamadya), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Son (Kecamatan), Ku (Desa/ Kelurahan) sampai tingkat terbawah yaitu Azajokai (RW) dan Tonarigumi (RT). 

Baik Kumicho (Ketua RT) maupun Azzacho (Ketua RW) dipilih oleh anggota, namun dalam kenyataanya seringkali langsung diangkat oleh Kucho (Kepala Desa). Tonarigumi menyelenggarakan pertemuan rutin (Tonarigumijokai) setiap 35 hari untuk menyampaikan informasi atau perintah pemerintah Jepang, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya yang berurusan dengan wewenang lembaga ini. Setiap lima atau enam Tonarigumi kemudian disatukan ke dalam struktur yang lebih tinggi yaitu Azajokai (Rukun Warga).

Upaya mengotrol masyarakat melalui Tonarigumi semakin menjadi fokus pemerintah militer Jepang dengan mengadakan Kongres Tonarigumi se-Jawa yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 1944 di Jakarta oleh organisasi induknya, yaitu Jawa Hokokai yang dihadiri kurang lebih seratus dua puluh orang perwakilan Tonarigumi seluruh Jawa. Jawa Hokokai bekerja sama dengan Departemen Urusan Dalam, Departemen Propaganda (Sendenbu), dan Pemerintah Kotamadya Jakarta saat itu.

Pemerintah Kekaisaran Jepang yang mulai terdesak pada Perang Dunia II, rakyat tanah jajahan disiapkan menjadi misili sekunder melalui pelatihan dasar militer yang dipusatkan di setiap Tonarigumi untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia melawan sekutu.  

Pasca kekalahan Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II membuat sistem masyarakat ini mengalami pergeseran dan penghapusan, di wilayah bekas pendudukan Jepang yang dikuasai oleh Amerika Serikat seperti Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan menghapus sistem ini sedangkan di wilayah seperti Indonesia sistem ini mengalami pergeseran fungsi dan nama.

Laporan dinas intelijen baik Jepang maupun Amerika Serikat menyatakan sistem Tonarigumi berhasil sebagai sistem akar rumput yang mengendalikan pikiran serta memobilisasi tindakan rakyat Indonesia sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Sistem tonarigumi menciptakan tanggung jawab kolektif yang membuat antar anggotanya saling mengawasi agar pelanggaran itu tidak terjadi.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia sistem birokrasi ini merubah nama menjadi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) begitu pula fungsinya pun bergeser dari tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan menjadi fungsi administrasi birokrasi. Proses pembentukannya tidak lagi didasarkan pada paksaan untuk memenuhi tujuan khusus penguasa tetapi didasarkan atas dasar sukarela masyarakat.

Fungsi Intelijen: Deteksi

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saat ini menjadi mata, telinga, serta mulut pemerintah yang hadir langsung ditengah masyarakat mengingat belum optimalnya fungsi legislasi yang menghasilkan perubahan signifikan. 

RT dan RW tetap bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah di atasnya, penerima aspirasi pertama di masyarakat, berada di tengah konflik masyarakat karena lembaga inilah yang memiliki pemahaman lebih terhadap kondisi masyarakat sesungguhnya.

Mengingat vitalnya lembaga ini, RT dan RW harus tetap menjalankan fungsi intelijennya yaitu deteksi. Keunggulan sistem RT dan RW ini pun masih sama dengan awal pembentukannya oleh Jepang dengan keunggulannya, yaitu antarwarga yang saling mengenal, mengetahui aktivitasnya, dan pemahaman geografi wilayahnya. 

Sehingga aktivitas apapun lebih mudah untuk terdeteksi dan ditindaklanjuti, hasil deteksi berupa informasi negatif jelas untuk mengantisipasi kejadian yang lebih buruk, sedangkan hasil deteksi positif selayaknya dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dengan metode kerja pendeteksian berdasarkan analisis informasi dan fakta dalam menghadapi suatu fenomena secara kolektif oleh seluruh pihak yang terlibat dinilai lebih efektif.

Berbagai kasus kriminal terbukti dapat terjadi karena kurangnya deteksi dini oleh unit kerja ini bersama masyarakat di lingkungannya, kurang disiplinnya administrasi, dan sistem pendidikan yang masih berorientasi pada ego pribadi.

Kasus terorisme yang memakan korban orang-orang tak bersalah bermula dari longgarnya sistem kontrol masyarakat terhadap warga baru yang menghuni di wilayah tersebut namun tak ada satu pun warga yang mendeteksi bahwa dia telah merencanakan penyerangan dan pembuatan bahan peledak. 

Preventif untuk mencegah membesarnya dampak negatif perlu dilakukan terhadap persoalan seperti narkotika, bencana alam, wabah penyakit dan sebagainya.

Dalam hal positif, deteksi berguna untuk mengetahui lebih dini dan mempersiapkan strategi-strategi pengembangan masyarakat sesuai kebutuhannya. 

Perubahan sosial dan ekonomi yang sedang terjadi juga dapat dideteksi dalam sistem ini untuk diteruskan menjadi pokok bahasan diskusi internal yang menghasilkan penyelesaian yang inovatif dan aplikatif yang sifatnya spesifik sehingga masyarakat secara mandiri mampu menuntaskan persoalan dan mengembangkan potensinya.

Deteksi berbasis administrasi yang valid memudahkan kita untuk melakukan tindakan, namun dengan tingkat kedisiplinan administrasi yang masih kurang disadari manfaatnya, dalam kondisi tertentu kita melihat terdapat kasus program sosial nasional yang tidak tepat sasaran karena basis data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena pengisian yang tak sesungguhnya maupun menganggap sepele data tersebut. Basis data ini penting sebagai informasi awal dalam merancang program penanggulangan persoalan.

Jika persoalan itu tak mampu ditangani di tingkat ini hendaknya dijadikan aspirasi untuk diteruskan ke pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau spesifik ke bidang tersebut, siaga dengan akurasi yang tinggi untuk membaca situasi perubahan yang terjadi sehingga tindakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. 

Radar untuk mendeteksi segala perubahan dan fenomena tetap efektif fungsinya di unit ini, semoga kita semua menyadarinya, agar kita semua bergerak bersama berdasar pemahaman yang sama untuk aktivitas-aktivitas dengan tujuan mulia.

 Prinsip demokrasi dan republik sepertinya perlu kita pahami lagi, tidak semua keinginan kita dapat tersampaikan dan direalisasikan, keinginan akan dikemas sebagai sebuah kebutuhan publik yang dieksekusi oleh kewenangan di bawah payung hukum, sehingga semua selayaknya tetap berperan dengan keunggulannya walaupun hanya unit kecil dalam republik. 

Kratos (rakyat) memperjuangkan aspirasinya kepada demos (pemerintahan) dan pengelolaan pemerintahan berserta kebijakannya tetap harus ditagih prinsip re (kembali) kepada public (publik). 

Sampai saat ini, sistem ini masih dianggap ideal oleh mayoritas anak negeri, karena semua bisa berperan tanpa baperan walaupun di unit birokrasi terkecil bahkan sebagai masyarakat tanpa jabatan.