Perkembangan yang sangat menarik dalam sejarah hukum di tanah Banjar terjadi ketika pada masa pemerintahan Raja Banjar ke 18, yaitu Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1785-1857 M.) yang berkuasa dari tahun 1825 hingga 1857 M., beliau telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan kerajaan dan rakyatnya.

Undang-undang Sultan Adam ditetapkan pada tahun 1835 M., undang-undang ini menunjukkan proses perkembangan hukum Islam dalam Kerajaan Banjar, khususnya yang mengatur masalah-masalah politik. Hal ini dikarenakan undang-undang ini berlandaskan asas-asas keislamaman yang kental pada masa itu.

Sultan Adam dikenal sebagai sultan yang keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Beliau juga salah seorang sultan yang sangat memperhatikan perkembangan Islam, beliau merupakan salah satu murid dari ulama terkenal dari tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Ada beberapa versi yang menyebutkan tentang naskah undang-undang Sultan Adam tersebut tentang jumlah perkara (pasal) dalam undang-undang Sultan Adam ini, ada yang mengatkan 31 perkara (versi Martapura), ada juga yang mengatakan 38 perkara (versi Amuntai).

Undang-undang Sultan Adam ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu (1) pendahuluan atau mukaddimah, dan (2) batang tubuh atau isi dari undang-undang tersebut yang berisi 31 perkara (pasal). yang isinya dapat dikelompokkan dalam 6 kategori.

Pertama, masalah-masalah agama dan peribadatan, kedua, masalah hukum tata pemerintahan, ketiga, masalah hukum perkawinan, keempat, masalah hukum acara peradilan, kelima, masalah hukum tanah, dan keenam, masalah peraturan peralihan.

Undang-undang yang masih menggunakan bahasa Banjar klasik ini, ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah, pada pukul sembilan pagi oleh Sultan Adam sendiri dan dibantu oleh tim krajaan pada masa itu.

Mengenai tujuan ditetapkannya undang-undang ini termaktub jelas dalam perkara (pasal) 1 undang-undang tersebut, yaitu, untuk kesempurnaan agama dan iktikad (ahlu sunnah waljamaah), untuk menjaga kerukunan sehingga tidak ada perdebatan, dan untuk memudahkan hakim-hakim dalam memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah.

Versi lain, mengutip dari pernyataan Rustam Effendi dalam artikelnya dalam sebuah jurnal yang berjudul “Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)”, kelahiran undang-undang Sultan Adam ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat para ulama Banjar tentang aliran dan atau mazhab dalam agama Islam.

Satu pihak, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang mendapat dukungan Sultan, menyebut aliran yang didakwahkannya sebagai aliran ahlu sunnah waljamaah dan amalan tarikat samaniyah. Di pihak lain, Syekh Abdul Hamid Abulung, seorang ulama yang tidak mendapat dukungan Sultan, dianggap sebagai aliran ahlu bida’ah (penyimpangan agama) dan amalan tarikat wahdatul wujud.

Penganut ahlu bidaah dianggap melakukan peribadatan dan mengamalkan tarikat dengan cara yang berbeda dari cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga, secara otomotis juga bertentangan dengan Alquran. Perdebatan antara Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir dengan munculnya fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan bahwa ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung adalah aliran sesat.

Dengan dasar fatwa ini, Sultan menjatuhkan hukum mati kepada Syekh Abdul Hamid Abulung. Pertarungan dua aliran atau mazhab ulama seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi di Aceh antara Hamzah Fansyuri dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama kerajaan Aceh. Pertarungan kedua ulama di Aceh ini berakibat dengan pembakaran terhadap buku-buku karangan Hamzah Fansuri.

Meskipun Syekh Abdul Hamid Abulung sudah dihukum mati, sisa-sisa pengikutnya ditengarai masih ada. Agar aliran yang dianggap sesat tidak dapat tumbuh kembali, Sultan Adam membuat undang-undang (UUSA) yang keseluruhan isinya berupa pengawasan terhadap aliran yang dianggap sesat tersebut.

Undang-undang ini dianggap sebagai pelaksanaan hukum Tuhan, dalam perkara (pasal) 31 dituliskan, “... kalau ada jang anggan dan tiada maasi hoekoem Allah Taala jang dihukumkan oleh hakim jaitoe sakalian lalawangan dan loerahnja dan mantrinja koesoeroeh mangarasakan hoekoem itu... (...apabila ada yang segan dan tidak menurut hukum Allah yang dijatuhkan oleh hakim, maka semua Lalawangan, dan Lurahnya, dan Mantrinya saya minta ikut menguatkan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim itu.)”.

Karena menganggap bahwa undang-undang sebagai hukum Tuhan, ulama menjadi unsur atau bagian penting dalam kerajaan. Ulama tidak saja memimpin upacara-upacara keagamaan, tetapi lebih dari itu, yakni menjadi penasihat raja dalam mengambil keputusan.

Dalam perkara 31 juga disebutkan peran ulama Mufti Haji Jamaluddin yang menjadi “narasumber” penyusunan undang-undang Sultan Adam. Mufti Haji Jamaluddin adalah anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan merupakan seorang ulama Banjar pada masa Sultan Adam.

Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam adalah sebuah negara teokrasi. Dalam negara teokrasi, raja menganggap dirinya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Agar pelaksanaan hukum Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik, raja meminta para ulama terlibat langsung dalam pemerintahan. Fatwa ulama wajib dilaksanakan, seperti fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan Syekh Abdul Hamid Abulung membawa ajaran aliran sesat dan dihukum mati.

Dengan dasar ini, tanpa keraguan, raja melaksanakan keputusan fatwa itu. Mazhab atau organisasi keagamaan yang dianggap benar menurut undang-undang Sultan Adam adalah ahlu sunnah waljamaah atau Mazhab Imam Syafi’i. Undang-undang Sultan Adam dianggap sebagai undang-undang yang mampu menyempurnakan agama dan iktikad dan menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu, Undang-undang Sultan Adam menjadi alat untuk mengawasi aliran yang dianggap sesat dan sebagai bentuk perlawanan (counter) terhadap mazhab yang lain.


Sumber:

Ahmad Hasan, Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin, Antasari Press, 2009.

Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang.” Al-Banjari, Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

Ita Syamtasiyah Ahyat, “Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin.” Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 10,  No. 2, 2012.

Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik),” International Juornal of the Malay World and Civilisation (Iman) 2, No. 2, 2014.

Sjarifuddin, et al., eds., Sejarah Banjar, ed. Suriansyah Ideham, et al. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007.

Suriansyah Ideham, et al., eds,. Urang Banjar dan Kebudayaannya. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pustaka Banua, 2007.