Pada tahun 2017 lalu, di Bekasi, umat hindu tidak dapat melaksanakan ibadah mereka oleh karena tidak adanya rumah ibadat yang diizinkan. Yang menarik adalah, pelarangan pembangunan rumah ibadat tersebut diikuti oleh aksi demo dari beberapa kelompok masyarakat. 

Menurut pimpinan demo, pelarangan tersebut terjadi oleh karena kurangnya umat hindu pada desa tersebut untuk dibuatkan rumah ibadat sendiri.

Suatu aturan yang disebut sebagai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut PBM) sering dijadikan dasar pelarangan tersebut.

Undang-undang “Pelarang” Rumah Ibadat

Melihat PBM Pasal 14 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa untuk memiliki rumah ibadat, setidaknya terdapat 90 orang dengan KTP yang akan menggunakan rumah ibadat tersebut dalam suatu wilayah. 

Yang menarik adalah, wilayah yang dapat digunakan sebagai hitungan juga dapat disesuaikan. Jika wilayah desa/kelurahan tidak cukup, diambil wilayah kecamatan. Jika wilayah juga tidak cukup, diambil wilayah kabupaten/kota. Begitu hingga wilayah provinsi (Pasal 13 ayat (3)).

Melihat dari kasus sebelumnya, menurut umat komunitas umat hindu, jumlah mereka pada kabupaten yang sama berkisar pada angka 7000 orang. Jumlah yang lumayan besar untuk jumlah umat tanpa rumah ibadat.

Pengguna sudah lebih dari 90 orang, menurut data dari komunitas hindu di Bekasi, lalu mengapa masih belum bisa membangun rumah ibadat? 

Dari undang-undang yang sama, pada Pasal 14 ayat (2) huruf b dikatakan bahwa panitia pembangunan rumah ibadat harus memiliki jumlah dukungan setidaknya 60 orang di luar pengguna rumah ibadat tersebut. Syarat ini yang menjadi lumayan menantang untuk agama minoritas di tengah agama mayoritas.

Pasal, ayat, dan huruf ini yang sering digunakan melarang pembangunan, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat, atau bahkan sekadar renovasi bangunan yang sudah ada. Miris memang melihat aturan yang sebenarnya baik ini digunakan oleh orang-orang intoleran dalam merusak toleransi yang ada di Indonesia.

Namun, jika membaca dengan cermat PBM ini, ada satu hal menarik dari pasal yang sama. Menurut Pasal 14 ayat (3), saat persyaratan pada huruf a (tentang pengguna rumah ibadat setidaknya 90 orang) terpenuhi, namun huruf b (tentang dukungan 60 orang lain) belum, maka pemerintah harus memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Informasi yang sampai sekarang seperti tidak terlihat oleh pemerintah daerah. Pemerintah seolah menutup mata, entah karena takut akan massa yang melarang atau hal lainnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa gangguan keagamaan meningkat di hampir setiap tahun.

Hal ini terlihat dari Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan dari Wahid Foundation. Pada tahun 2017, terdapat peningkatan peristiwa pelanggaran sebanyak 213 peristiwa, naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) yang berjumlah 204 peristiwa.

Peristiwa terhadap Minoritas

Dari banyaknya peristiwa yang telah disebutkan, mungkin banyak yang terpikir bahwa mungkin hanya umat kristen yang mendapat perlakuan tidak mengenakkan tersebut. Faktanya, banyak kelompok ‘minoritas’ yang terkena dampak pelanggaran KBB tersebut.

Pertama, mari kita kembali pada peristiwa pertama yang tertulis pada artikel ini. Umat hindu di bekasi terdampak pelanggaran KBB. Mereka tidak diperkenankan membangun pura untuk melakukan kegiatan beragama. Alasan yang digunakan adalah jumlah yang menurut penolak kurang. Alasan tersebut dapat dijadikan valid oleh karena PBM pada pasal 14 yang telah dijelaskan tadi.

Selain itu, pada tahun 2018, terdapat penolakan renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani Papua oleh Pesekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). Terdapat sejumlah poin penolakan lain terhadap Masjid Agung Al-Aqsha tersebut.

Menurut PBM sendiri, untuk diizinkannya IMB rumah ibadah, harus ada surat rekomendasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota (Pasal 14, ayat (2), huruf d). 

Untuk komposisi anggota FKUB sendiri ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

Singkatnya, untuk melakukan renovasi Masjid Agung Al-Aqsha, panitia renovasi harus mendapat rekomendasi dari FKUB yang banyak dihuni oleh orang-orang PGGJ. Penolakan dari mereka (PGGJ) tentu tidak memuluskan upaya renovasi tersebut.

Perlu Aksi dari Berbagai Kalangan

Praktik semacam ini tentu perlu perhatian dan aksi dari berbagai kalangan. Bukan hanya pemerintah, melainkan berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus ikut andil dalam mempertahankan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Bagaimanapun juga, praktik seperti ini sudah melanggar ham yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama, pemerintah dan aparat. Pemerintah dan aparat harus berani tanggap dan tegas dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. Takut oleh karena tuntutan massa untuk tidak membangun rumah ibadah rasanya sangat mengecewakan. Padahal, dalam PBM sendiri, pemerintah harus memfasilitasi rumah ibadah, walaupun syarat 60 tanda tangan diluar pengguna tidak didapatkan.

Pemerintah dengan apparat harus lebih berani dan tegas dalam mempertahankan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tegas dalam bertindak dan tidak takut akan tekanan massa. Keberanian semacam itu rasanya penting dimiliki oleh seorang pemimpin agar kebijakan yang dikeluarkan tidak dapat dikontrol oleh massa yang tidak memikirkan persatuan.

Kedua, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. FKUB sendiri dibentuk sebagai forum dan wadah untuk menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan masyarakat, serta menjadi wadah dialog berbagai tokoh dan pemuka agama.

FKUB seharusnya benar-benar menjalankan tugasnya dalam menampung dan melakukan dialog antar tokoh dan pemuka agama. Jika ada masalah, khususnya dalam bidang keagamaan seperti ini, perlu adanya dialog antar pemuka agama agar mendapat solusi yang dapat diterima semua orang.

Misalnya, pemuka agama dapat mencari jalan keluar dari masalah rumah ibadah melalui musyawarah dan meminta umatnya untuk menghormati hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Suara dari tokoh dan pemuka agama sering kali lebih dihormati dalam pengambilan keputusan bersama di dalam suatu daerah. 

Maka dari itu, adanya kerja sama antar mereka tentu sangat dibutuhkan dalam forum tersebut.

Terakhir, revisi PBM sendiri. PBM tersebut rasanya sudah cukup baik dalam membuat beberapa standar yang perlu diikuti oleh semua agama dalam membangun rumah ibadah. Namun, ada beberapa pasal yang akhirnya dilanggar atas nama “kerukunan.” Misalnya, pasal 14 ayat (3) tentang pemerintah yang wajib memfasilitasi rumah ibadah walau syarat tanda tangan 60 orang belum terpenuhi.

Pasal dan ayat tersebut sering kali tidak terbaca oleh pemangku jabatan. Maka dari itu, rasanya perlu sanksi yang cukup untuk pelanggaran pasal-pasal pada undang-undang ini. Sanksi tersebut tentu harus berjalan pada seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat, tanpa terkecuali.

Jika ada orang atau sekelompok orang yang mengganggu kerukunan umat beragama, tentu harus diberikan sanksi. Bagaimanapun, praktik seperti itu pun telah melanggar UUD 1945 dan Pancasila sendiri.

Selain yang di atas, tetap saja masyarakat juga harus ikut andil dalam mempersatukan kerukunan. Mempersatukan banyak orang dengan banyak cara berpikir dan kepercayaan tentu tidak mudah. Hal semacam ini tentu juga harus dimulai dari kita sendiri sebagai manusia yang berkomunitas. Menghormati orang lain dalam beragama seperti kita yang ingin dihormati dalam beragama. MERDEKA!