Masih ada yang ingat dengan aksi #Reformasidikorupsi yang  merebak di berbagai daerah pada akhir tahun lalu? Ya, selain menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan RKUHP yang dianggap bermasalah dan tidak pro terhadap rakyat, aksi ini juga menolak RUU Mineral dan Batubara (Minerba). Aksi yang masif terjadi di berbagai daerah ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan ini. 

Namun, pembahasan mengenai RUU Minerba yang sedari awal sudah bermasalah tak benar-benar dihentikan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 – yang cenderung dimanfaatkan momentumnya – proses pembahasan tetap berjalan. Akhirnya, pada 12 Mei 2020, rancangan undang-undang ini sah menjadi undang-undang, menyusul Undang-Undang KPK yang sudah disahkan akhir tahun lalu.

Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat geram terhadap DPR. Selain karena undang-undang ini bermasalah, juga dikarenakan undang-undang ini disahkan ketika masyarakat Indonesia sedang fokus dalam menuntaskan COVID-19, di mana seharusnya DPR juga turut serta terlibat di sana untuk menyelesaikannya. Mengerjakan sesuatu yang belum tentu penting di tengah kegamangan rakyat menghadapi COVID-19 merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral.

Lantas, hal apa saja yang menjadi permasalahan dari undang undang yang dilingkupi penolakan dari masyarakat ini? Penulis akan coba menguraikan sedikit pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan dianggap akan berdampak pada masyarakat dan juga lingkungan.

Sebelum masuk ke substansi pasal-pasalnya, pada dasarnya dalam proses rancangan undang-undang ini sudah menyalahi aturan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, tepatnya di Pasal 5 tentang asas keterbukaan. Seperti yang kita ketahui bersama, proses rancangan undang-undang ini dilakukan secara tertutup dan diam-diam.

Selain proses pembahasan secara tertutup, diketahui juga, dalam penggodokan undang-undang ini harusnya melibatkan elemen masyarakat terutama mereka-mereka yang konsen di bidang pertambangan, lingkungan, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini.

Dus, proses perumusan yang secepat kilat ini menuai kritikan oleh banyak kalangan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, Rancangan Undang-Undang ini terdapat 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian 235 DIM disetujui dan 703 DIM perlu dibahas lewat Panitia kerja (Panja). 

Terhitung tanggal 13 Februari 2020 saat proses pembahasan RUU dilanjutkan kembali dengan Menteri ESDM hingga disahkannya pada tanggal 12 Mei 2020, maka dengan  938 DIM  yang dibahas dalam interval waktu 2 bulan saja merupakan sesuatu yang tergesa-gesa.

Baca Juga: Polemik RUU KPK

Adapun beberapa yang menjadi pasal-pasal yang bermasalah, yaitu:

Pertama, Pasal 13a mengatakan, “Surat izin penambangan batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu  atau untuk keperluan tertentu.”

Pasal ini tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Minerba yang lama. Sekilas tak ada masalah dalam pasal ini, namun apabila kita merujuk pada bab XIA yang mengatur tentang SIPB, tidak jelas disampaikan terkait dengan peruntukannya. Hal ini berpotensi membuka ruang rente baru.

Kedua, Pasal 4 ayat 2 mengatakan, “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Dengan adanya pasal ini maka gugurlah sudah kewenangan daerah terkait dengan hal-hal menyangkut Minerba terutama tentang perizinan. Hal ini juga dipertegas dengan dihapusnya Pasal  37 UU Minerba yang lama. Segela perijinan kini diserahkan kepada pemerintah pusat. Maka ini tentu saja melanggengkan sentralisasi kekuasaan di mana hal ini tentu saja bertentangan dengan spirit otonomi daerah.

Ketiga, Pasal 96. Pasal ini merupakan pasal yang mewajibkan pertambangan rakyat perlu membayar iuran. Selain tidak diatur di Undang-Undang minerba yang lama, Juga ia berbanding terbalik dengan mereka yang memiliki ijin usaha pertambangan khusus yang justru dapat intensif dan bantuan dari pemerintah terkait peringanan pajak (Pasal 168).

Keempat, Pasal 162 mengatakan, ”Setiap orang yang merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama  satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Tidak ada yang berbeda dengan Pasal 162 UU Minerba yang lama selain penambahan IPR dan SPIB. Pasal ini berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat terutama bagi mereka yang terlibat konflik (pembebasan lahan) dengan pihak pertambangan. Terkait dengan pembebasan lahan, Komnas HAM mencatat, tahun 2019 terdapat 9 kasus konflik agraria dengan pihak pertambangan.

Kelima, dihapusnya Pasal 165. Dalam UU Minerba yang lama di Pasal 165 mengatakan, ”Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak  Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan dihapusnya pasal ini tentu saja akan berpotensi melanggengkan praktek korupsi. Pihak pemberi izin, dalam hal ini sudah diberikan kepada pemerintah pusat, berpeluang besar melakukan abuse of power dan melanggengkan praktek-praktek busuk antara perusahaan dengan pemerintah pusat.

Keenam, Pasal 169 A ayat (1a) dan (1b). Dengan adanya pasal ini maka perjanjian kerja yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK dengan masing-masing jangka waktu 10 tahun. Maka, jika mengacu pada perundangan ini, perusahaan tambang dapat beroperasi selema 40 tahun dengan opsi perpanjangan.

Ketujuh, Pasal 169B ayat (2) dan ayat (3) yang akan mempermudah perusahaan pemilik Kontrak Karya atau pun Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk memperpanjang masa kerjanya. Cukup memperoleh Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 169B ayat (2), “untuk memperoleh IUPK sebagai lanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun dan paling lambat dalm jangka waktu 1 tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.”

Dengan adanya kemudahan ini, juru kampanye iklim dan energy Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, menilai, ketentuan ini jelas dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan. Ia mencatat ada sekitar 7 perusahaan tambang dengan izin PKP2B yang akan habis masa konsesinya mulai dari 2021 sampai 2025.

Ketentuan ini pastinya juga akan semakin memperkecil ruang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat mengelola mineral dan barel di mana hal ini tentu saja tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,”

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan pasal-pasal yang bermasalah tersebut, penulis melihat pemerintah lebih memilih menyelamatkan kepentingan oligarki dan ekonomi dibandingkan kepentingan rakyat banyak. 

Sebagaimana dikatakan Karl Marx, “bahwa kepentingan ekonomi atau basis struktur menentukan kepentingan politik, hukum dan kebudayaan. Dan hari ini pemerintah melalui instrumennya telah meletakkan kepentingan oligarki tambang di atas segalanya. Dus, menukil ucapan Wiji Thukul, “Hanya ada satu kata, lawan!!”