UNCLOS merupakan prinsip dasar hak dan kewajiban negara berdasar kepada adanya batasan batasan tertentu bagi negara dalam melakukan kontrol terhadap wilayah perairannya. Laut masih menjadi sebuah wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh setiap negara dan laut menjadi wilayah strategis bagi keamanan negara. 

Hak dan kewajiban dalam UNCLOS merupakan salah satu aspek yang mensubtitusi kekhawatiran setiap negara pantai/kepulauan akan kedaulatan, ekonomi dan keamanan wilayahnya. Setiap negara mempunyai peran dalam mengeksistensikan keberadaannya di wilayah tersebut dan sebagai pedoman (Code of Conduct) yang mengatur setiap negara berperilaku dalam memanfaatkan laut.

Hak Kedaulatan: Kedaulatan negara pantai yang berjarak 12 mil dari wilayah daratan, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedaulatan tersebut tunduk terhadap ketentuan konvensi UNCLOS dan peraturan hukum internasional lainnya.

Hak kedaulatan dapat dipahami sebagai hak territorial sebuah negara, kontrol terhadap navigasi pelayaran sepenuhnya berada pada negara tersebut, pengecualian diberikan ketika terdapat pelayaran kapal asing yang termasuk dalam Innocent passage (Lintas Damai) atau kondisi urgent tertentu.

Hak Berdaulat: hak negara dalam mengeksplorasi, mengeksploitasi, konservasi dan pengaturan sumber daya alam yang berada pada jarak 12-200 Mil dari titik daratan. Dalam wilayah 12 – 200 Mil negara diberikan kebebasan namun tetap tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi UNCLOS, kebebasan dalam bernavigasi dalam pelayaran dan penerbangan, pemasangan kabel bawah laut.

Hak berdaulat dapat dipahami sebagai pencampuran atas hak suatu negara dengan negara lain yang terbatas kepada hak penggunaan laut dalam pelayaran dan penerbangan, hak berdaulat dapat dilihat dari adanya kontrol hukum negara tersebut dalam wilayah ini.

Dalam wilayah ZEE (hak berdaulat), Suatu negara dapat mengambil tindakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi dalam wilayah ini dengan adanya hak menaiki kapal, memeriksa menangkap dan melakukan proses peradilan. kawasan ini juga disebut sebagai kawasan yurisdiksi.

Hal yang mengemuka mengenai polemik tersebut ialah mengenai pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Peraturan Zona Ekonomi Eksklusif UNCLOS pada dasarnya memiliki kelemahan dalam penentuan letak geografis dalam batas ZEE, hal ini dikarenakan terdapat beberapa wilayah didalam ZEE yang tumpang tindih dengan Negara lain.

Seperti ZEE Indonesia di kepulauan Natuna, terdapat beberapa wilayah yang dimiliki negara lain yang menjadi sengketa dengan batas wilayah ZEE China, dalam wilayah ZEE, bukan kedaulatan yang dilanggar namun lebih kepada hak berdaulat sebuah negara, dengan kata lain penegakan batas wilayah perairan yang dapat diekploitasi oleh negara lain.

Penegakan ini tidak dapat berjalan apabila batas wilayah perairan yang berdaulat tumpang tindih, kedua negara mempunyai hak dalam melakukan yurisdiksi dan nelayan kedua negara berhak untuk mengeksploitasi kekayaan alam hayati di daerah tersebut.

Penangkapan Ikan yang terjadi didalam wilayah Indonesia dapat saja dikatakan Illegal dalam perspektif penentuan ZEE oleh China, seperti diketahui bahwa penentuan ZEE China berdasarkan kepada peta geografis China yang berasal dari masa revolusi China yang dikenal dengan nine dash line. 

Berdasarkan peta tersebut China membangun pangkalan militer disekitar laut China Selatan, dengan dibangunnya fasilitas militer tersebut menjadi kan titik territorial China berkembang sehingga beririsan dengan batas batas wilayah kedaulatan laut dengan negara negara di sekitarnya. 

Penentuan garis demarkasi tersebut dilakukan secara sepihak oleh China dan dalam pengaplikasiannya, tentunya akan di berlakukan sesuai dengan hukum UNCLOS hal ini dikarenakan China meratifikasi UNCLOS.

Setiap negara di ASEAN tentunya memiliki posisi yang sama dengan Indonesia dalam polemik mengenai laut China Selatan, Polemik yang berkaitan dengan Indonesia tidak setinggi eskalasi yang terjadi antara China-Vietnam, China Filiphina dan negara lain yang mulai menggunakan peralatan Militer dalam konfrontasinya.

Akar masalah yang ada sebenarnya tidak hanya berasal dari langkah China dalam menentukan 9 titik wilayahnya di laut China Selatan, namun juga dikarenakan adanya pengakuan setiap negara terhadap pulau-pulau yang ada diwilayah Laut China Selatan.

Menggunakan pendekatan UNCLOS sama sekali tidak akan memberikan jalan keluar dikarenakan terdapat wilayah yang menjadi wilayah bersama dalam hal pengeksploitasian sumber daya, dan wilayah yang sama dalam penegakan hukum. 

Selama tidak ada kesepakatan bilateral atau perundingan melalui UNCLOS mengenai hal tersebut maka setiap negara dapat terus berkonfrontasi karena asas berfikir yang sama yaitu melalui peraturan UNCLOS.

Hal yang dilakukan China dalam ekspansi nya dengan cara membangun pulau permanen di sekitaran laut cina selatan tidak hanya dilakukan oleh China dikatakan bahwa pembangunan tersebut juga dilakukan oleh, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Taiwan (Green, 2016). 

Pembangunan pulau permanen akan menjadi polemik dalam penghitungan jarak wilayah kedaulatan dan berdaulat dalam UNCLOS menjadi hal yang sulit untuk dicari solusinya, hal ini dikarenakan keterikatan hukum dan sanksi yang ada dalam kesepakatan tersebut bersifat longgar.

sebuah konfrensi lanjutan dan kesepakatan bersama sangat diperlukan dalam mencari kesepakatan mengenai bagaimana negara negara yang berada di wilayah laut cina selatan mengatur konflik menjadi kerjasama sehingga tujuan dari konflik (politik.dan ekonomi) menjadi solusi bersama.

Daftar Pustaka:

Green, D. J. (2016). The Third Option for the South China Sea_ the Political Economy of Regional Conflict and Cooperation. California: Palgrave MacMillan.