Musafir Ilmu
1 bulan lalu · 244 view · 4 menit baca · Politik 32707_59730.jpg
Alinea.ID

UN Dihapus dan Kartu Tunggal Sandiaga Uno

Satu bulan lagi, dua debat lagi, 01 atau 02 yang memikat hati?

Debat ketiga tadi malam memperlihatkan bahwa Cawapres 02, Sandiaga Uno, cukup berempati dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Sekitar 1.500 titik sudah ia kunjungi untuk mengetahui keluhan, jeritan hati, dan aspirasi rakyat.

Pasangan Prabowo-Sandi berfokus pada dua soal: keadilan dan kemakmuran. Hal ini terlihat dari pidato-pidato Prabowo maupun ucapan-ucapan Sandi, di dalam maupun di luar debat pilpres ini.

Perihal ketenagakerjaan, tenaga kerja lokal cukup “tersisihkan” oleh tenaga kerja asing. Inilah yang hendak diubah oleh Prabowo-Sandi dan lebih memberdayakan pekerja lokal. Putra-putri terbaik bangsa harus diberikan lapangan kerja selebar mungkin dan peluang usaha seoptimal mungkin.

UMKM sebagai unit usaha akan diberdayakan dan diberikan perhatian. Lulusan SMK yang secara psikologis ingin cepat dapat kerja akan ditempa di Rumah Siap Kerja yang telah di-launching beberapa hari yang lalu. Pembangunan SDM tampak lebih punya urgensi untuk dilakukan daripada pembangunan infrastruktur yang ditopang utang luar negeri.

Pada debat kemarin, Sandi mewacanakan tenaga kerja asing diharuskan bisa berbahasa Indonesia. Saya melihat dua hal. Pertama, ini bisa membuat bahasa Indonesia lebih dikenal luas secara global. Kedua, boleh jadi tenaga kerja asing pikir-pikir lagi untuk kerja di Indonesia dan mengurungkan niatnya, maka pekerja lokal akan mendapatkan peluang lebih besar di tanah air sendiri.

Perihal dalam dunia pendidikan, Prabowo-Sandi akan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Guru honorer K2 akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini akan menjadi suatu kebijakan yang cukup monumental. Betapa tidak, banyak guru yang berpuluh-puluh tahun mengabdi pada negara ini belum juga ASN.

Saya menjadi teringat saat Jepang hancur akibat bom atom, yang ditanya oleh Kaisar Hirohito adalah guru, "Ada berapa jumlah guru yang masih hidup?" Betapa Jepang menjadikan guru sebagai profesi yang agung. 

Pendidikan kita bergantung pada guru-guru kita. Namun, kesejahteraan guru bergantung pada keputusan politik ataupun kebijakan Pemerintah.

Di bawah Prabowo-Sandi pula ujian nasional (UN) akan diberhentikan dan diganti dengan penyaluran minat dan bakat, seperti yang disampaikan oleh Sandi pada debat kemarin malam. Ini mungkin akan menimbulkan pro dan kontra, dan itu merupakan suatu hal yang wajar.

Saya coba lihat dari hal lain mengenai UN tersebut. Seperti telah menjadi rahasia umum bahwa tiap tahun paket soal-soal UN telah bocor. Kebocoran yang sistematis dan masif itu dibuat agar siswa lulus sekolah, tidak ada yang gagal atau setidaknya meminimalkan kegagalan itu.

Ketidakjujuran dalam praktik-praktik UN inilah yang mungkin saja dikhawatirkan oleh Prabowo-Sandi. Toh, kalaupun ada UN, hasilnya bukan cerminan kemampuan siswa, melainkan hasil dari upaya-upaya tak terpuji dalam ranah pendidikan tersebut. Padahal untuk menguji atau mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap materi di kelas harus terlebih dahulu lolos ujian kejujuran itu sendiri.

Bila ketidakjujuran ini dipelihara, tak dicegah sejak dini, dan membiarkan sontek-menyontek antarpelajar tetap berjalan, maka mungkin akan makin banyak lagi “Gatot Kaca” yang ditangkap KPK seperti di Surabaya kemarin. Pelajar-pelajar akan menjadi koruptor ulung di negara yang kita cintai ini. Tentu hal ini tidak kita inginkan, bukan?

Prabowo-Sandi juga merencanakan libur di bulan Ramadhan. Hal ini mungkin agar umat Islam yang menjalankan ibadah puasa bisa lebih fokus terhadap peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT. Waktu libur tersebut bisa dipakai untuk mengkhatamkan Alquran, menghafalkan ayat-ayat suci Alquran, dan sebagainya.

Beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengeluarkan kartu-kartu sakti baru, seperti kebiasaan beliau sebelumnya. Hal itu juga diucapkan oleh Kiai Ma’ruf kemarin. Salah satu di antaranya adalah Kartu Pra-Kerja. Dengan kartu ini, lulusan SMA dan sarjana akan digaji atau diberikan biaya sebelum kerja.

Dengan kata lain, seorang pengangguran diberi upah. Logis, tidak? Lebih baik jika semacam guru honorer seperti yang disinggung di atas itulah yang mendapat perhatian. Pengangguran jangan dimanjakan dengan memberi uang semacam itu yang hanya akan membuat ia malas dan menyepelekan kerja.

Bagi Prabowo-Sandi, pemuda-pemuda yang baru lulus itu disediakan wadah pengembangan kecakapan dengan adanya Rumah Siap Kerja. Sandi juga memberikan semacam sindiran terhadap kartu-kartu yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf dan sekaligus memberikan alternatif dengan gagasan bahwa KTP bisa dijadikan “kartu tunggal” bagi kepentingan rakyat.

Identitas atau informasi yang berada di KTP bisa dipakai untuk berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll. Keunggulan dari gagasan ini bahwa KTP telah dimiliki oleh rakyat Indonesia yang telah berumur 17 tahun, sehingga tak repot-repot lagi mengurus kartu ini dan itu segala macam.

Bayangkan kalau ada 100 terobosan layanan dan dibuatkan kartunya, maka ada 100 kartu yang akan memenuhi dompet kita, bahkan tidak cukup. KTP sebagai kartu tunggal ini adalah penyederhanaan. 

Dalam dunia sains pun, ilmuwan menginginkan kesederhanaan. Maksudnya, formula matematis yang ada pada buku-buku teks Fisika dan Kimia yang bagi kita rumit itu sebetulnya telah dibuat sesederhana mungkin.

Dalam fisika, tiga gaya yang dijadikan satu gaya saja dalam Grand Unified Theory itu juga tak lepas dari prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan itu pula yang ditawarkan Sandi dengan kartu tunggal, KTP.

Terakhir, saya mau bilang, bila kita puas dan merasa nyaman dengan apa yang terjadi sekitar 4 tahun ini, silakan pilih Jokowi lagi. Tetapi bila kita ingin keadilan ditegakkan kembali dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, Prabowo-Sandi adalah harapan kita.