UMKM menjadi salah satu basis tulang punggung penggerak roda perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi pada tahun 2018 menunjukkan UMKM mampu menyerap hingga 97% (116 juta lebih) tenaga kerja di Indonesia dengan jumlah UMKM tercatat pada kisaran 64,2 juta unit. 

Artinya, hanya sekitar 3% tenaga kerja nasional yang terserap bidang usaha formal. Selain itu, UMKM mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebanyak 57,8% (Rp 8.573,9 triliun) dari total PDB Nasional Rp 14.838,3 triliun.

Jika ditilik dalam skala ASEAN, UMKM juga mempunyai peranan besar, yaitu kisaran 88,8-99,9% bisnis di negara-negara ASEAN berbentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. 

Dari data tersebut, maka sudah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa UMKM memiliki peran yang amat fundamental bagi pembangunan ekonomi nasional ke depan. Terlebih Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Krisis dan UMKM

Dampak pandemi covid 19 ini tentu ikut serta mengguncang industri UMKM dalam negeri. Hal tersebut membuat pemerintah menelurkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu meredam kontraksi krisis dan kelesuan bisnis UMKM. Belajar dari krisis 1998 dan 2008 di mana banyak perusahan besar tumbang namun di sisi lain dunia UMKM ternyata masih mampu bertahan, menggeliat menunjukkan tajinya meski tertatih-tatih.

Sejarah tersebut menjadi pelajaran berharga sekaligus bukti kekuatan ketahanan UMKM terhadap guncangan krisis adalah poin penting. Sejauh mana ketahanan UMKM pada krisis ekonomi mampu menjadi potensi sekaligus kunci bangkitnya ekonomi nasional.

Era 4.0

Era industri 4.0 adalah di mana pendulum gerak revolusi bisnis menuju otomatisasi dan digitalisasi secara holistik dan masif bagi semua sektor unit usaha. Sifatnya (era 4.0) yang disruptif dengan menghadirkan kecerdasan buatan (Artificial Intelegence/AI) dan Internet of Things (IoT) tentu harus diantisipasi. 

Melihat sejauh mana kesiapan UMKM kita dalam menyambut era 4.0 akan menentukan pula sejauh mana perekonomian nasional akan tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing pada tataran global.

Saat ini hampir 90% barang yang ada di marketplace adalah produk impor. Maka mazhab 4.0 ini harus sudah menjadi kewajiban untuk diamini dan dianut UMKM Indonesia, meski secara bertahap. Agar angka 90% tersebut mampu berkurang dan didominasi oleh produk-produk UMKM dalam negeri.

Data terakhir dari Kemenkominfo bahwa baru sebanyak 9,4 juta UMKM yang go digital, selebihnya masih bergerak pada sistem konvensional. Artinya dari sekitar 64 juta UMKM baru kisaran 13% yang mampu mengadopsi digitalisasi dalam usaha mereka.

Penguatan Literasi Digital

Kekuatan ekonomi nasional yang ditopang dari beberapa sektor, yang saat ini urgen untuk dilakukan percepatan menuju era industri 4,0 adalah sektor UMKM. Di mana sektor tersebut saat ini tampak agak keteteran. Karakter UMKM yang mempunyai daya pemerataan kue ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan harus didorong terus agar makin meningkat.

Digitalisasi pada UMKM mampu menjadikan operasional lebih mudah dan efisein. Semisal sebuah studi dari Jassie Hargen (U.S Bank) merilis bahwa 82% bisnis gagal karena buruknya manajemen arus kas.

Sehingga pada sisi keuangan, perlunya sistem pencatatan keuangan yang mudah dan efisien, yaitu melalui digitalisasi sistem. Ujungnya arus kas (cash flow) dapat terpantau dan berjalan dengan baik. Karena hal tersebut akan berkaitan erat dengan peluang akses pembiayaan ke perbankan.

Dari sekian banyak UMKM, masih sedikit yang bisa mengakses pembiayaan di perbankan. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan ketiadaan laporan keuangan – meski usaha masih berskala kecil – yang dijadikan salah satu penilaian pihak perbankan.

Meski Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang kewajiban perbankan untuk mengalokasikan pembiayaan pada sektor UMKM sebanyak 20% (ketentuan tahun 2018). Namun hingga tahun 2020 masih ada sekitar 20 juta pelaku UMKM yang belum tersentuh perbankan.

Yang jauh lebih penting adalah pada sisi pemasaran produk/jasa secara digital melalui platform e-commerce, website, media sosial atau bentuk teknologi informasi lainnya menjadikan produk dapat menjangkau akses yang lebih luas dengan effort yang minim.

Untuk mampu mencapai itu semua, urgensi penguatan literasi digital di era 4.0 untuk UMKM kita menjadi amat penting, sekaligus mendesak. Dalam melakukan percepatan literasi menuju UMKM 4.0 yang outputnya memastikan bahwa mayoritas UMKM dalam negeri telah go digital.

Tugas percepatan digitalisasi yang sedemikian berat mengingat Indonesia adalah negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut amat sulit jika hanya mengandalkan Dinas Koperasi & UMKM atau Dinas Kemenkominfo di mana hanya ada satu perwakilan di tiap daerah kota/kabupaten.

Karena hal itulah, memanfaatkan/menggandeng Kantor Kecamatan – jika tiap kantor kelurahan terlalu berat – di tiap daerah menjadi strategi alternatif untuk menyediakan layanan khusus Digitalisasi UMKM. Di mana kantor kecamatan menyediakan space atau ruang khusus, bukan untuk memajang produk-produk UMKM di wilayah tersebut (karena itu sudah teramat mainstream), melainkan semacam “Pojok Layanan Digital UMKM”.

Membentuk tim kecil (terdiri dari 2-3 orang) menggandeng generasi milenial di wilayah tersebut dengan tugas mengedukasi, konsultasi dan membina secara intens UMKM di lingkup kecamatan. Memastikan bahwa setiap produk UMKM di wilayah tersebut sudah go digital, terutama dari sisi marketing.

Di sinilah potensi peranan Pemda harus dimaksimalkan untuk berperan lebih memajukan UMKM-nya sendiri. Bukan cuma mengadakan pelatihan dan seminar semata, yang itupun tidak merata menyentuh tiap desa. Bukan bermaksud menyepelekan, namun pelatihan semacam itu masih kurang efektif mengukur signifikansinya terhadap kemajuan UMKM.

Sediakanlah ruang layanan khusus di kantor kecamatan lengkap dengan SDM-nya yang terampil. Tugas yang paling sederhana adalah mentransformasikan semua produk/jasa di kecamatan tersebut ke platform digital (marketplace, medsos dan website). 

Membimbing mereka pelaku UMK yang gagap teknologi. Harapannya agar produk tersebut dikenal lebih luas, bahkan membuka potensi ekspor jika memang ada produk yang unik yang selama ini kurang terekspos.

Pengeloaan teknis marketing go digital bisa dikelola pelaku UMKM itu sendiri atau pihak kecamatan secara kolektif. Selain via marketplace, jauh lebih penting penyediaan website khusus yang menampung semua produk UMKM di lingkup kecamatan untuk kemudian terintegrasi yang dikelola secara per provinsi. 

Jadi pasar (customer) dapat mencari suatu produk UMKM berbasis wilayah. Di sinilah potensi lokal khas daerah dapat dimaksimalkan ke pasar yang lebih luas.

Sehingga kantor kecamatan punya andil penting dalam memajukan UMKM di lingkupnya sendiri. Bukan hanya memajang produk di salah satu sudut ruang kantor yang ujung-ujungnya jarang yang melirik juga, dikarenakan orang yang berlalu-lalang di kantor kecamatan ya itu-itu juga, tetangga sendiri.