Mahasiswa
2 bulan lalu · 75 view · 4 min baca menit baca · Agama 18111_72299.jpg
Chirpstory.com

Ulama dan Politik: Sebuah Dikotomi?

Bukan hanya cuaca bulan Ramadhan, namun isu politik juga masih begitu panas sampai saat ini. Meski pemilu telah usai dilaksanakan,  namun perhitungan suara masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Terlepas dari hal itu, ada hal yang sangat penting disoroti mengenai nuansa pemilu tahun ini, yaitu munculnya nama-nama ulama atau yang dikenal dengan orang alim, kiyai, atau sebutan lainnya yang digunakan untuk menyatakan bahwa ia adalah tokoh agama. Seorang peneliti dari Populi Center, Afrimadona mengatakan peran ulama memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam politik, khusunya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ini.

Namun apa yang salah? Tentu saja tidak ada. Tidak ada yang salah mengenai banyaknya ulama yang ikut andil dalam berpartisipasi pada pemilu baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. 

Fenomena tokoh agama yang berkontribusi dalam mengumpulkan pendukung sudah berlangsung sejak dulu dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari cara berfikir masyarakat di mana semua yang berbau agama masih mendominasi pemikiran rakyat.

Sebut saja untuk kasus pemilu tahun ini, pendukung paslon 01 Jokowi-Amin mulai dari Mbah Maimoen, Said Aqil Siradj, Tuan Guru Bajang sampai Ustadz Yusuf Mansur. Sedangkan paslon 02 Prabowo-Sandi didukung oleh barisan Ustadz Abdus Somad, Ustadz Arifin Ilham, Habib Riziq Syihab sampai Tengku Zulkarnain.

Adapun hal yang tidak tanggung-tanggung ialah bergabungnya K.H.Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia menjadi pendamping Jokowi pada nomor urut 01.

Keikutsertaan Ketua Umum MUI ini tidak sedikit mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh karena dengan dijadikannya seorang ulama sebagai pemimpin negeri yang mayoritas berpenduduk Islam ini, akan membawa pada sebuah keberkahan dan kemakmuran yang didambakan sedari dulu. Namun di sisi lain, ada pula tekanan bernuansa negatif yang justru menyerang pada sang ulama.

Sebuah komentar yang sangat menggelitik penulis dapatkan di salah satu sosial media, yang memposting video debat calon wakil presiden antara Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta.

Terlepas dari apakah si penulis komentar itu pro atau kontra, ia mengatakan “Pak Kiai, anda sekarang adalah seorang politisi. Akan ada perbedaan saat Anda adalah seorang ulama dan Anda adalah seorang politisi. Jika ada yang menghujat, maka orang tidak akan menganggap itu menghujat ulama, tetapi menghujat politisi.”

Artinya, jika dianggap menghujat ulama, orang itu notabene akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pandangan seperti ini tentu saja merupakan sebuah pengaruh yang telah tertanam kuat dan mengakar di kalangan masyarakat.

Inilah yang disebut fenomena dikotomi, yakni antara ulama dan dunia politik. Pada dasarnya, ulama adalah sebutan untuk orang-orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Sedangkan politik sangat identik dengan perkara dunia. 

Posisi ulama dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan yang tiada berkesudahan baik di kalangan ulama itu sendiri maupun mereka yang terjun di dunia politik dan bahkan oknum-oknum pengamat.

Sebagaimana perbincangan lainnya, isu ini memunculkan dua kelompok. Pertama, mereka yang membolehkan ulama masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat ini pasti memiliki argumen dan alasan tertentu serta bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

Politik masa modern diibaratkan seperti sebuah rumah kotor yang harus dibersihkan oleh penghuninya dan diurus sebaik mungkin. Orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan membawa kemanfaatan bagi mereka.

Jika rumah yang diurus itu tidak beres dan sebagian penghuninya sudah menjadi ‘tikus berdasi’, lalu bagaimana cara membersihkan rumah tersebut? Apalagi jika diketahui bahwa rumah itu ternyata tidak membawa kemanfaatan sama sekali atau justru membawa pada kemudhraatan dan kesengsaraan.

Menyikapi hal seperti ini, sebagian memang tentu berpendapat bahwa memang ulama lah yang harus masuk ke dunia politik itu untuk memberi contoh konkrit bagaimana berpolitik yang sesuai dengan tuntunan Islam lalu mengubah ‘tikus berdasi’ menjadi manusia hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah, jika ulama berada dalam arena politik, maka ia akan menjadi warna tersendiri, dan setidaknya dapat mencegah kemunkaran berlebihan yang dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat.

Asumsi yang kurang terpat jika melihat kondisi politik zaman sekarang yang jauh dari nilai-nilai Islam. Apakah pantas seorang ulama masuk dalam sistem itu dengan dalih ‘memperbaiki’? Jika para ulama diharuskan atau setidaknya diperbolehkan berplitik secara praktis, maka kemungkinan akan muncul stigma dalam masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh ulama itu memuat ideologi politik tertentu.

Sebab pada faktanya, setiap yang memasuki dunia politik akan berpikir bagaimana agar dirinya menang dari yang lain, dengan berusaha mengkampanyekan bahwa dirinya dan partainya lah yang pantas dipilih, sekalipun partai lain ada yang berbasis Islam. Maka disinilah nanti akan muncul fenomena “menjual agama untuk politik.”

Ulama seperti ini tentu tidak akan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik. Bahkan sebaliknya, ia telah melakukan suatu pembodohan dengan mengklaim bahwa dirinyalah yang terbaik dan ‘menutup mata’ bahwa pemimpin lain ada yang lebih baik.

Maka metode yang dilakukan oleh para ulama terdahulu bisa dijadikan contoh. Ulama yang tetap kokoh pada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran banyak memberikan pedoman bagaimana memilih pemimpin yang baik, dan apa saja kriterianya.

Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sendiri bukan hanya sebagai seorang Nabi yang bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga berperan sebagai pemimpin umat Islam pada masa beliau hidup. Tentu hal ini juga tidak lepas dari politik, yaitu politik yang sesuai dengan Islam itu sendiri.

Pada masa sekarang, di mana sistem politik sudah jauh dari nilai-nilai keislaman, langkah yang pertama bukanlah mengubah sistem tersebut dengan sistem baru secara membabi-buta tanpa kesiapan masyarakat untuk menerimanya. 

Mempersiapkan masyarakat agar memahami sistem baru (dalam hal ini sistem politik Islam) adalah langkah utama bari para ulama. Persiapan itu tentu saja bermula dari jalur pendidikan yang secara kreatif dan aktif tetap berpegang pada nilai Islam.

Ketika itulah sebenarnya para ulama juga berpolitik, bahkan politik tingkat tinggi. Jadi, pada dasarnya politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk ulama. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk politik.

Artikel Terkait