Ukraina yang dulunya sempat bersatu dengan Rusia dalam suatu negara federasi yakni Uni Soviet. Namun, pasca runtuhnya Uni Soviet, Ukraina mendeklarasikan diri pada 24 Agustus 1991. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung Ukraina dan Rusia sendiri memiliki ikatan yang cukup mendalam. Akan tetapi, hubungan antar kedua negara ini sempat mengalami masa ketegangan dan kecurigaan. 

Viktor Yanukovych, yang merupakan seorang pro-Rusia dan saat itu menjabat sebagai presiden pada tahun 2004. 

Pada masa kekuasaannya, Yanukovych menolak integrasi ekonomi dengan Uni Eropa yang kemudian memicu aksi protes dan akhirnya menyebabkan dirinya lengser dari kursi kekuasaannya dan juga menghasilkan dua kubu yang terbagi atas pro-Eropa dan pro-Rusia. 

Donetsk dan Luhansk, dua wilayah di Ukraina yang menjadi tempat berkumpulnya pro-Rusia. Kedua wilayah tersebut mendapat dukungan dari Rusia sebagai gerakan separatis di wilayah Ukraina timur, dan pendukung Rusia pun terus mengalami peningkatan. 

Sampai pada akhirnya kedua wilayah tersebut mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Rusia sebagai negara bukan Ukraina, namun kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh dunia.

Kepala negara digantikan oleh Viktor Yushchenko dengan berjanji untuk memimpin Ukraina keluar dari orbit Kremlin, menuju NATO (North Atlantic Treaty Organization) dan Uni Eropa. Beberapa tahun kemudian NATO menjanjikan Ukraina suatu hari akan bergabung dengan aliansi.

Konflik antara Ukraina dan Rusia ini mulai memanas sejak tahun 2014, di mana karena adanya kekosongan kekuasaan di Ukraina, sebab saat itu parlemen menghapus Yanukovych, yang melarikan diri. Rusia lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menganeksasi wilayah Krimea pada bulan Februari tahun tersebut. 

Rusia mulai menambahkan jumlah pasukan militer di daerah perbatasan dan banyak orang-orang bersenjata merebut parlemen di wilayah Ukraina Krimea serta mengibarkan bendera Rusia.

Selain permasalahan aneksasi wilayah Krimea tersebut, alasan terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia ini juga dikatakan sebagai suatu bentuk penolakan Rusia terhadap keinginan Ukraina yang ingin tergabung dalam NATO. 

Organisasi aliansi militer yang didirikan pada tahun 1949 ini menjadi organisasi yang paling bahaya bagi Rusia. Amerika Serikat sebagai pemimpin dari NATO yang notabene memiliki sejarah kelam dengan Rusia akibat perang dingin yang pernah terjadi.

Rusia merasa terancam dengan keinginan Ukraina untuk bergabung dalam NATO. Rusia tidak ingin negara bekas Uni Soviet bergabung ke dalam NATO. Kemudian, hingga pada akhir tahun 2021, konflik ini kembali naik dan memanas setelah citra satelit menunjukkan adanya penumpukan pasukan milik Rusia di wilayah perbatasan. 

Rusia meningkatkan jumlah pasukan miliknya di dekat perbatasan Ukraina tersebut sebanyak lebih dari 100.000 personil.  Hingga akhirnya pada 24 Februari, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin melancarkan serangan terhadap Ukraina.

PBB sebagai organisasi Internasional telah melakukan dan mencoba mengatasi permasalahan melalui pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk menangani konflik Ukraina dan Rusia ini, keberadaan Rusia sebagai anggota tetap dalam DK PBB tidak membuahkan hasil karena hak istimewa yang dimilikinya, negara tersebut memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Rusia untuk menarik kembali pasukannya dan juga menyesalkan perilaku agresi negara itu terhadap Ukraina.

Majelis Umum PBB sebagai pilihan lain setelah DK PBB yang tidak efektif menjadi jalan keluar, tidak adanya hak istimewa bagi setiap anggota negara menjadikan tiap negara dapat berperan serta masing-masing memiliki satu suara yang sama.

Konflik yang terjadi di antara dua negara ini telah memakan banyak korban, warga yang sebenarnya tidak terlibat menjadi secara tidak langsung terlibat sehingga yang harus menjadi perhatian dunia terlebih bagi kedua negara berkonflik ini adalah memprioritaskan hak untuk memiliki kehidupan bagi warga sipil yang terkena dampak.

Aspek kemanusiaan yang menjadi landasan resolusi untuk mengakhiri perang, dapat dilakukan dengan mengajukan resolusi damai dengan berdialog maupun melalui diplomasi, yang menjadi poin pentingnya adalah keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.

Dalam penyelesaian konflik ini sendiri upaya atau cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia tersebut yakni melalui jalur diplomasi bilateral. 

Dengan melalui jalur diplomasi bilateral ini kedua pihak yang terlibat dapat saling bertemu untuk saling bernegosiasi dan dapat menjadi jalan keluar bagi kedua negara dalam memahami kebutuhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dari pihak-pihak terkait tersebut. 

Keinginan Ukraina untuk menjadi aliansi dari NATO dipandang oleh Rusia sebagai ancaman yang dapat membahayakan produk dalam negerinya serta keamanan maupun rahasia pasukan keamanan negaranya, sebab apabila hal tersebut terjadi maka dengan otomatis pasukan militer dari NATO akan mendirikan dan menetapkan pangkalan militer di Ukraina, hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh Rusia yang sangat menentangnya. 

Karenanya, adalah pantas dan rasional jika Rusia akan selalu berusaha mencegah ancaman itu terjadi. 

Akan menjadi hal yang baik apabila upaya dalam penyelesaian konflik dengan berdialog maupun dengan bernegosiasi yang dilakukan antara dua negara berkonflik, Ukraina dan Rusia dapat berjalan dengan efektif. 

Mencapai hasil yang diinginkan dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, dengan melihat ke belakang dengan jumlah korban yang berjatuhan.