Pendidikan merupakan proses belajar siswa atau peserta didik di bangku sekolah. Setiap proses memiliki tujuan dan capaian yang hendak diperoleh. Setiap kegiatan memerlukan proses evaluasi, terlebih dalam pendidikan siswa di bangku sekolah dalam bentuknya berupa ujian nasional atau biasa kita kenal dengan sebutan UN.

Pendidikan kita memang tidak mengajarkan strata dalam dunia pendidikan. Namun strata tersebut memang nyata dihasilkan secara simultan dari hasil evaluasi pembelajaran berupa ujian berskala nasional. Pendidikan nasional, yaitu sekolah  yang berada di bawah naungan pemerintah mengindahkan sebuah kontrol terhadap bidang pendidikan yang dilangsungkan di seluruh pelosok negeri.

Dalam tulisan Arif S Yudistira (KR, 20/01/18), ia memandang bahwa UN sebatas sarana untuk mengembangkan nalar peserta didik. Memang UN tidak mengajarkan nalar terhadap siswa, kecuali hanya berapa persen saja. dalam pada itu, UN bukanlah sebuah bahan ajar nalar bagi para siswa, sekalipun tidak. Tampak keliru jika memandang UN hanya sebatas metode untuk menalar kemampuan anak didik. Selanjutnya, menjadikan Kurikulum 2013 (K13) sebagai modelling terhadap pengembangan nalar tidaklah sesuai.

Pertama, nalar anak didik dalam dunia pendidikan memang diperlukan adanya. Dalam proses belajar, siswa diharapkan mampu menggunakan daya nalarnya selama di bangku sekolah.

Pertanyaanya adalah bagaimana cara menggunakan nalar tersebut di kalangan siswa yang belum pernah belajar ilmu logika? Terkadang di tingkat perkuliahan sekalipun, tidak banyak mahasiswa mampu untuk sekedar berpikir logis. Lantas daya nalar tersebut akan diterapkan di kalangan siswa bangku sekolah dasar, menengah, dan menengah atas?

Sedangkan menurut Bung Hatta, dalam pidatonya di hari alumni I Universitas Indonesia pada 11 Juni 1957 menarik direnungkan, sebelum memasuki pendidikan tinggi, proses mendapatkan ilmu pengetahuan ialah mengisi otak dengan berbagai macam pengetahuan yang diperoleh dari guru. Teranglah sudah bahwa dalam dunia pendidikan, proses mendapatkan ilmu pengetahuan bersifat reseptif.

Menyangsikan evaluasi pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat ditemukan landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Dasar no. 20 tahun 2003 pasal 57 mengatakan sebagai berikut; “evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabiltas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Maka dalam hal ini diperlukan apa yang kemudian dinamakan standar pendidikan nasional oleh pemerintah.

Di dalam standar pendidikan nasional pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah disebutkan adanya 8 macam standar, 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi kelulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar kompetensi penilaian (H.A.R. Tilaar, 2015: 161).

Demikian, UN sama sekali tidak menjadi pengadilan bagi peserta didik, seperti halnya diungkapkan oleh Yudistira. H.A.R. Tilaar dalam karyanya Pedagogik Teoritis untuk Indonesia kiranya dapat menjawab problematika UN dalam mencapai tujuan primordialnya berupa peningkatan mutu pendidikan nasional Indonesia.

Kemampuan nalar dapat diperoleh dengan logika yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam hal ini saya sependapat dengan Pascal, di samping banyaknya kritik terhadap rasionalitas, ia mengatakan bahwa “kita mengetahui kebenaran tidak hanya melalui nalar, tetapi juga lewat hati, dan pada pengetahuan hati serta naluri itulah nalar semestinya bertopang dan melandasi semua wacana”. Dengan demikian, nalar bukanlah hal utama dalam menyikapi metode pembelajaran di dunia pendidikan kita.

Kedua, kurikulum 2013 bukanlah solusi alternatif dalam menyikapi pendidikan nalar peserta didik. Ada banyak kekurangan yang terdapat dalam kurikulum 2013, seperti yang diungkapkan oleh H.A.R. Tilaar, di antaranya: pertama, pemberlakuan kurikulum baru haruslah dievaluasi terlebih dahulu. Setidaknya pernah dilakukan uji coba selama 3 sampai 5 tahun, baruah kemudian dilakukan evaluasi kembali.

Kedua, kurikulum berdasarkan perkembangan peserta didik. Perubahan kurikulum dilakukan dengan meninjau perkembangan peserta didik dimana mereka tinggal, tidak mengacu pada kurikulum yang berlaku di negara maju.

Ketiga, kurikulum berpusat kepada anak “child centered education” berupa orientasi kurikulum pendidikan kepada anak-anak dengan tujuan menghormati kebebasan peserta didik (Tilaar, 2015:157-159). Apa yang terjadi pada penerapan K13 dirasakan terlalu terburu-buru karena kurangnya persiapan yang matang dalam implementasinya.