11 bulan lalu · 1626 view · 4 menit baca · Pendidikan 59201_36071.jpg
Foto: hdwallpaperfx.com

UIN Jogja Tak Seliberal yang Khalid Basalamah Kira

Beredarnya selebaran UIN Jogja berperihal Pembinaan Mahasiswi Bercadar mengingatkan saya pada tudingan Khalid Basalamah beberapa waktu silam. Apa yang Khalid ujarkan, UIN Jogja sebagai sarang muslim liberal, nyatanya terpental mentah-mentah.

Coba saja lihat dan dengarkan rekaman video viral Khalid Basalamah bertajuk Rahasia Univ Penganut Liberal. Bandingkan dengan isi selebaran UIN Jogja yang ditandangani langsung oleh rektor Yudian Wahyudi. Apa yang sama? Tak ada selain laku bernuansa kekolotan.

Dalam selebaran tertanggal 20 Januari 2018 itu, tertera uraian yang bagi saya cukup memalukan dunia pembaruan pemikiran Islam. Tersebut, bagi mahasiswi UIN Jogja yang gunakan cadar agar berkoordinasi dengan wakil dan staf guna kepentingan pendataan dan pembinaan. Bahwa semua informasi tentang diri si yang bercadar wajib dilapor ke rektorat paling lambat 28 Februari 2018.

Jika dikaitkan dengan tudingan Khalid Basalamah, maka pertanyaannya, dari segi mana UIN Jogja pantas disebut sebagai kampus yang dipenuhi orang-orang liberal? Apanya yang liberal jika soal pakaian mahasiswa saja masih diatur sedemikian rupa begitu? Ini mah namanya pengekangan. Bukan laku yang membebaskan, Khal! Catat itu.

Tetapi saya sadar. Tudingan Khalid Basalamah itu tidak sepenuhnya keliru. Rentang waktu penudingan dan fakta yang ada hari ini sangat jauh. Bisa dikatakan, keliberalan UIN Jogja itu dulu. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Semua sudah berubah. Ah, begitu cepatnya.

Dengan kondisi yang ada sekarang, sebagai mahasiswa UIN Jogja yang awalnya berbangga diri dengan tudingan Khalid Basalamah, benar-benar merasa telah terkecewakan.

Padahal, sebelumnya sudah saya serukan, rekan-rekan UIN Jogja patut pula berbangga dengan tudingan yang mulia itu. Tetapi, munculnya selebaran bernada kolot rektorat, rasa bangga itu pada akhirnya terjungkal tanpa ampun.

Ketakutan yang Berlebihan

Meski tak tersuratkan secara jelas, tetapi saya bisa pastikan, selebaran yang disifatkan penting itu adalah buah dari ketakutan rektorat, ketakutan yang berlebihan. Dengan makna lain, ketakutan rektorat yang hanya berdasar pada kekolotan mereka belaka.

Tak disangkal memang, upaya pendataan mahasiswi bercadar itu merupakan salah satu langkah rektorat meminimalisasi gerakan radikal berbasis agama di lingkungan kampus. Rektorat punya maksud, pendataan adalah jalan pengontrolan yang tepat guna; memudahkan kerja-kerja penelusuran jika akhirnya harus dihadapkan pada masalah yang tidak-tidak di kemudian hari.

Saya sih sepakat dengan niatan meminimalisasi gerakan radikal berbasis agama. Yang saya tak bisa terima, UIN Jogja yang selama ini dikenal sebagai salah satu kampus pembaru pemikiran Islam di Indonesia, bisa-bisanya mengambil langkah yang sama sekali tidak terpelajar seperti itu. Ini bisa membenarkan, ketakutan yang berlebihan selalu sukses menyeret nalar sehat.

Memang, upaya pendataan dan pembinaan mahasiswa adalah juga tanggung jawab utama sebuah institusi pendidikan, tak terkuali UIN Jogja. Dalam program-program berkalanya seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL), misalnya, termasuk pula program kewisudaan dan pemberian beasiswa, rektorat memang perlu dan patut melakukan pendataan juga pembinaan sebelum pelaksanaan.

Hanya saja, jika dasar ini yang kita pakai untuk membenarkan imbauan rektorat kepada mahasiswi bercadar itu, ini sama saja dengan mengikuti logika kolot dari rektorat sendiri. Padahal, meski berbekal dasar kebiasaan rektorat selama ini, tetap tak bisa kita jadikan sebagai tumpuan menarik satu kesimpulan bahwa pendataan mahasiswi bercadar adalah keniscayaan.

Maka menjadi lucu membaca pernyataan salah satu mahasiswa Kajian Islam Interdisipliner Pascasarjana UIN Jogja, Hamka Husein Hasibuan. Mungkin ia kurang ngopi sehingga melupakan ajaran dosen logikanya sendiri: bahwa tak boleh kita menarik satu kesimpulan dengan cara menggeneralisasi segala soal. Kan begitu, bukan?

Membumikan Kontranarasi Radikalisme Agama

Satu yang pasti, radikalisme agama adalah paham yang memang sangat menakutkan. Tak patut ia dibiarkan berbiak, apalagi sampai harus tumbuh subur dalam lingkungan akademis seperti UIN Jogja yang sudah tenar dengan label kampus pembarunya.

Hanya saja, cara yang ditempuh seperti pembinaan mahasiswi bercadar bukanlah laku kelompok pembaru. Dalam hal ini, kita tak patut mencontoh pemerintahan Jokowi-JK yang langsung mengambil putusan membubarkan organisasi-organisasi radikal sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia sudah alami.

Kita boleh saja tak sepakat dengan wacana-wacana keagamaan radikal kelompok tertentu. Tetapi tolong, jika memang Anda atau UIN Jogja masih ingin mengikuti jejak para pembaru yang otentik, maka lakukanlah cara-cara yang elegan.

Ingat, membubarkan paksa, atau sekadar mengontrol laku mereka, bukanlah cara yang tepat. Kalau dalam dunia per-olahraga-an, jiwa sportif harus senantiasa jadi nafas. Kontranarasi, itulah satu bentuk paling elegan dalam melawan.

Guna membumikannya, kesadaran akan pesatnya perkembangan dunia teknologi harus dicanangkan lebih awal. Kita harus sadar bahwa teknologi pun jadi senjata utama kelompok radikal mendendangkan propaganda-propaganda anti-kemajuannya. Karena memang, ibarat pisau bermata dua, daya cengkram teknologi bisa menghidupkan sekaligus mematikan, bahkan mungkin jauh lebih dahsyat.

Itu sebabnya, sebagai langkah perlawanan, mengikuti jejak mereka (kelompok radikal) yang sangat anggun menggunakan teknologi itu adalah cara yang sangat tepat guna. Ya, ketimbang dengan cara-cara kolot seperti pembinaan mahasiswi bercadar—alih-alih meredam radikalisme, yang lahir adalah pengekangan kebebasan.

Taruhlah begini. Jika mereka menyebarluaskan propaganda ideologisnya, sebutlah konten antidemokrasi seperti pemerintahan berbasis syariah, maka kita pun harus melawannya dengan upaya kontranarasi. Wacana tandingan harus kita telurkan semasif mereka menyebarluaskan konten-konten Islam berbasis ekstremismenya.

Terkait ini, gagasan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) saya kira patut kita contoh. Lembaga non-pemerintah yang bergerak independen pada nilai kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas ini layak ditiru. Kita wajib dan layak melanggengkan kontranarasi ekstremisme di dunia persilatan—eh, Indonesia maksud saya.

Tujuannya jelas, sebagamana tersirat pada namanya, upaya tersebut adalah langkah untuk berkontribusi bagi terciptanya iklim demokrasi yang solid sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nyaris tak ada alasan untuk tidak mengikuti jejak lembaga ini.

Yang jadi soal sekarang, bagaimana langkah konkret kontranarasi yang kita butuhkan? Apa perangkat khusus yang perlu kita siapkan sebelum melawan gerakan radikalisme nan ekstrem yang akut itu? Tunggu. Lain waktu akan saya tulis soal ini. Saya lelah. Butuh istirahat sejenak dulu.