3 tahun lalu · 773 view · 3 min baca menit baca · Ekonomi uber-protest.jpg
memeburn.com

Uber dan Grab bukan Ekonomi Berbagi

Salah satu konsep ekonomi yang diusung transportasi berbasis aplikasi adalah sharing economy atau ekonomi berbagi. Apakah itu? Bagaimana mekanismenya? Betulkah perusahaan transportasi berbasis aplikasi menerapkan ekonomi berbagi?

Prinsip dasar dari konsep ekomoni berbagai adalah 'peer-to-peer' atau berbagi antarsesama pelaku bisnis atau dalam sebuah jaringan yang memang dibentuk untuk mengatur semuanya.

Benita Matofska dari organisasi The People Who Share, mendefinisikan ekonomi berbagi sebagai sebuah ekosistem sosio-ekonomi yang dibangun dari berbagi sumber daya baik manusia maupun barang. Di dalamnya termasuk berbagi tentang kreasi, produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi barang dan jasa oleh orang yang berbeda dan organisasi.

Ada 10 komponen dalam membangun ekonomi berbagi ini: Manusia, produksi, sistem dan nilai, distribusi, planet, kekuatan, hukum berbagi, komunikasi, kultur dan berkelanjutan. Yang terpenting dari itu semua adalah: ekonomi berbagi menekankan prinsip perwujudan harmoni yang tersinergi antarmanusia dan juga dengan alam. Inilah poin utamanya.

Bagaimana contohnya?

Jan Lee dari Triple Pundit pada akhir 2013, misalnya, pernah melakukan crowdfunding untuk membiayai beragam bisnis sosial yang memecahkan permasalahan untuk kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

EdX, sebuah situs web yang dibuat oleh para profesor untuk berbagi sumber belajar secara gratis atau sangat murah juga termasuk penerapan ekonomi berbagi. Carpooling hingga pengelolaan makanan tak terkonsumsi untuk masyarakat miskin, misalnya, juga termasuk ke dalam prinsip ekonomi berbagi.

Sekarang kita lihat perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Perusahaan seperti ini sejatinya memang merupakan keniscayaan dalam abad teknologi yang lebih menekankan efisiensi. Praktiknya adalah dengan membuat inovasi yang berbasis crowdsourcing: mendayagunakan kepemilikan orang lain (driver) dalam pengadaan armada (jaringan).

Sekilas, perusahaan-perusahaan tersebut memang mempraktikkan sharing economy, akan tetapi, sejatinya tidaklah demikian.

Dalam istilah Giana Eckhard dan Fleura Bardhi, dua ekonom dari Inggris, dalam artikel The Sharing Economy isn’t about Sharing at All yang dimuat di Harvard Business Review edisi Januari 2015, menyebut perusahaan transportasi berbasis aplikasi tersebut bukanlah melakukan sharing economy, melainkan access economy: pemanfaatan terselubung atas crowdsourcing dengan motif ekonomi utilitarian, bukan keberlanjutan.

Ekonomi berbagi adalah tentang bagaimana anggota masyarakat yang biasanya sudah saling mengenal—atau diperkenalkan oleh teknologi informasi—berbagi sumberdaya tanpa motif keuntungan, walau transaksi finansial tak haram sepenuhnya.

Sementara itu, perusahaan seperti Grab dan Uber, justru dengan vulgar berdiri di atas azas maksimisasi profit. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya dengan melanggar sekaligus memanfaatkan kesalahkaprahan masyarakat tentang prinsip ekonomi berbagi.

Bahkan dibanding perusahaan dengan prinsip ekonomi konvensional dalam logika kapitalisme murni, perusahaan seperti Grab dan Uber dapat dikatakan lebih rakus dalam meraih profit, sebab mereka tidak membayar buruh, tidak menyediakan asuransi, tidak terbuka dengan data pajak, serta tidak mengadakan infrastruktur memadai (kecuali logaritma dan bigdata). Mereka hanyalah perantara yang memanfaatkan celah kemubaziran yang ada.

Grab atau Uber adalah entitas kapitalis murni dengan modal yang sangat kuat. Grab yang berbasis di Singapura, misalnya, di Indonesia membawa bendera PT Solusi Transportasi Indonesia, mendapat dukungan modal antara lain GGV Capital, dan SoftBank. Konglomerasi Indonesia Grup Lippo, juga menjadi salah satu pemodalnya. Saat ini valuasi Grab ditaksir USD1 miliar (Rp13,1 triliun).

Sedang Uber, di Indonesia di bawah perusahaan Uber Asia Limited. Induknya didirikan pada 2009 oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp, basisnya di San Fransisco. Perusahaan ini juga mendapatkan dukungan modal dari berbagai korporasi. Saat ini Uber sudah masuk di lebih dari 300 kota di 68 negara. Menurut PricewaterhouseCoopers, pada 2025 valuasinya ditaksir USD335 miliar (Rp4.407 triliun).

Memaksimalisasi profit tentu sah-sah saja, selama tidak menabrak regulasi yang ada dan tidak membawa efek destruktif untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan dan tidak mengaburkan prinsip ekonomi berbagi sesungguhnya. Sejauh ini, kita tak melihat hal tersebut muncul di tiap perusahaan transportasi berbasis aplikasi.

Pascal Ryffel, dalam tulisannya yang berjudul 'Don't buy into Uber myths' di Edmonton Journal edisi November 2015, misalnya, menuliskan terdapat 173 kasus pelanggaran hukum yang didapat Uber Taxi di Amerika, negara yang merupakan tempat Uber berasal.

Hingga pertengahan 2015, protes terhadap taksi berbasis aplikasi juga terjadi di Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Australia, juga Amerika terkait masalah kemanan. Pada Juni 2015, dua petinggi Uber Prancis, Thibaud Simphal dan Peirre-Dimitri Gore-Coty ditahan karena masalah legalitas dokumen perusahaan.

Daftar kasus terkait dapat Anda telusuri lebih jauh dalam dokumen di Wikipedia yang dinamakan Legal status of Uber's service.

Di Indonesia, kemunculan perusahaan ini tak jauh berbeda kadar brutalnya. Masyarakat dininabobokan oleh harga murah dan efisiensi, sementara perusahaan yang menaungi bisa lenggang kangkung menumpuk keuntungan tanpa taat aturan. Memalukan.

Artikel Terkait