2 bulan lalu · 1602 view · 3 menit baca · Media 12477_67303.jpg
GKR Hayu

Twit Sang Putri yang Kontraproduktif

Tanggapan Gusti Kanjeng Ratu Hayu terkait isu intoleransi di Yogyakarta tampak kontraproduktif. Di satu sisi, putri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini ingin jika tanah lahirnya lepas dari label “intoleran”. Di sisi lain, buntut dari imbauannya justru jadi contoh paling gamblang akan praktik intoleransi.

Tak tersangkal jika sumber konflik di negeri ini adalah juga laku asal retweet dari warganet. Perilaku tanpa saring sebelum sharing memang berkontribusi besar bagi lahirnya konflik dan perpecahan. Maka menjadi mulia jika GKR Hayu mencoba mengingatkan kita meski via dunia maya sekalipun.

Postingan media sosial atau berita tidak selalu menceritakan kejadian yang lengkap. Jogja akan selalu dicoba dicap sebagai intoleran, paling gampang lewat jempol netizen yang mudah menyebarkan berita,” kicaunya.

Hanya saja, yang disayangkan adalah lanjutan tanggapannya yang sangat kontraproduktif. Ada muatan melawan intoleransi dengan cara yang bernuansa intoleran.

“Jangan turut ambil bagian di situ, mending ambil peran nyata di lingkunganmu.”

Pemotongan Nisan Salib

Fakta pemotongan nisan salib di Yogyakarta memang jadi topik perbincangan hangat. Ramai warganet memviralkannya di media-media sosial. Tak sedikit pula media massa mem-framing-nya dari berbagai aspek. Segala sorotan itu menjurus: Yogyakarta Kota Intoleran!

Tentu persebaran sisi negatif Jogja membuat pribuminya gerah. Bahkan aura panas dari pihak Keraton pun ikut merekah. Inti pembelaannya: Jogja baik-baik saja, berhati nyaman, cinta damai!

Kisah ini berawal dari fenomena makam jenazah umat Katolik, Albertus Slamet Sugiardi. Di permakaman Jambon, Purbayan, Kotagede, nisannya jadi sorotan publik luas. Itu lantaran salibnya yang menancap di pusara tak berbentuk sebagaimana umumnya tanda salib—bagian atasnya terpotong, menyerupai huruf T.

Hasil penelusuran dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Kevikepan DIY, misalnya, membenarkan bahwa telah terjadi pemotongan nisan salib makam Slamet. Padahal status makam, sampai hari ini, adalah makam umum.

"Bahwa peristiwa intoleransi yang dialami almarhum dan keluarga bukan peristiwa tunggal. Tim mencatat ada dua peristiwa kekerasan lain yang terjadi sebelum peristiwa ini terjadi. Peristiwa sebelumnya ini sudah sampai pada ancaman kekerasan fisik," beber Tim KKPKC Kevikepan DIY.

Tokoh masyarakat setempat, Bedjo Mulyono, turut membeberkan kronologinya. Warga-wargalah yang melakukan pemotongan salib itu. Ini berdasar kesepakatan bersama para tokoh masyarakat, agamawan, pemerintah, juga pihak mendiang. Bahwa tidak boleh ada simbol-simbol selain Islam terpasang di pusara makam di Jambon.

“Karena komplek permakaman itu mau dibuat warga jadi makam muslim.”

Yang lebih menyedihkan lagi, selain nisan salib dipotong pakai gergaji, makam Slamet juga dipinggirkan. Kata Bedjo, ini sudah jadi konsekuensi logis jika ada umat non-muslim mau disemayamkan di sana.

“Awalnya, saat jenazah Pak Slamet mau dikuburkan di situ, oleh warga diperbolehkan meski beliau non-muslim. Tapi dengan catatan, makamnya dipinggirkan.”

Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah kampung ini. Apa pun risiko, menurut Ketua RT 53 Soleh Rahmad Hidayat, aturan tetap harus tegak. Tidak boleh dilanggar, oleh siapa pun.

“Pemotongan salib itu sudah kesepakatan keluarga, permintaan warga kampung, dan aturannya memang begitu. Ya sudah, memang harus begitu, apa adanya.”

Saat dimintai keterangan terkait kasus ini, Sri Sultan HBX pun tampak hanya berupaya menipis anggapan miring warganet saja. Dilansir banyak media, Raja Jogja terkesan sebatas membantah bahwa warga di wilayah kekuasaannya punya sikap intoleran.

“Enggak seperti itu yang terjadi. Kemarin kan sudah diselesaikan wali kota, bukan seperti itu yang terjadi.”

Lalu apa? Melarang simbol-simbol selain Islam di permakaman umum, meskipun sudah direncanakan akan jadi milik umat Islam, apakah itu bukan bentuk praktik intoleransi? Apakah peminggiran makam non-muslim di sana bukan upaya yang diskriminatif? Belum lagi soal pelarangan misa arwah. Semua menegaskan, Jogja tak senyaman yang orang kira.

“Enggak. Itu konsekuensi karena diviralkan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah.”

Mungkin untuk mendukung itulah maka sang putri lalu ikut berkicau melalui akun Twitter-nya @GKRHayu. Isu-isu negatif tentang Jogja, baik yang diviralkan warganet di media sosial maupun artikel-artikel berita oleh media massa, diharapkan dirinya untuk tidak langsung publik percayai. Saring sebelum sharing, kira-kira begitu yang ingin disampaikan.

Sayang, seperti tersebut di awal, buntut dari imbauannya melenceng, tidak tepat. Alih-alih meminimalisasi praktik intoleransi, yang dimunculkan olehnya justru wujud lain dari praktik intoleransi, yang bahkan terkesan antikritik. Pembelaannya sangat tidak menguntungkan alias kontraproduktif.

Artinya, selain bernada intoleran, imbauannya juga seolah menegaskan kuatnya budaya antikritik di Kota Pelajar. Atas kasus yang terjadi di Jogja, orang di luar Jogja dilarang bicara, menanggapi, memberi respons. Kasus Jogja adalah kasus Jogja. Yang terjadi di Jogja biarlah jadi urusan Jogja, bukan urusan kamu apalagi urusan Ferguso.

Ya sudah. Kata orang Jawa, mbuhlah; terserah mau bilang apa. Yang jelas, di sana, ada sumber konflik paling mendasar. Itu mesti diselesaikan secara bersama, terbuka, bukan dengan menutup diri.