Akademisi
2 minggu lalu · 32 view · 3 min baca menit baca · Politik 90569_39094.jpg
katadata.co.id

TV Masih Mampu Mendongkrak Elektabilitas di Pemilu

Gagasan dan ide memperkenalkan televisi di Indonesia dimulai pada awal dekade `50-an. Ketika Barat sudah berkembang dan mampu menyampaikan informasi dengan tayangan di televisi, Indonesia kala itu masih berkoar-koar di Radio Republik Indonesia [RRI].

Selain termotivasi oleh Barat, pemikiran ini berkembang di Departemen Penerangan karena terpengaruh oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Barat yang sedang menjual perangkat keras televisi mereka ke Indonesia kala itu.

Layaknya sales pada umumnya, penawaran ini membuat Menteri Penerangan dulu yang bernama Maladi luluh, hingga akhirnya membujuk Presiden Soekarno untuk menyutujuinya. Maladi pada tahun 1952 membujuk Soekarno dengan rayuan bahwa dengan adanya televisi ini akan memberikan keuntungan politis bagi pemerintah dalam masa kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955.

Soekarno yang ingin mempertahankan citra positifnya di mata rakyat tentu menerima ide ini. Namun ide ini ditentang para menteri di kabinetnya dengan alasan biaya yang terlalu mahal.

Tidak menyerah begitu saja, Maladi kembali mengangkat isu ini ke presiden Soekarno pada tahun 1959 dengan argumen untuk menayangkan acara Asian Games pada tahun 1962 melalui televisi, agar rakyat seluruh Indonesia bisa merasakan euforia pesta olahraga terbesar se-Asia ini.

Maladi percaya bahwa tayangan pertandingan dan liputan Asian Games  akan membangkitkan nasionalisme dan kebanggaan bangsa yang sempat kacau balau. Bayangkan saja, ketika Indonesia bertanding di salah satu cabang olahraga, sudah sangat pasti seluruh masyarakat Indonesia akan bersatu mendukung. Sehingga momen ini akan mampu menciptakan rasa persaudaraan, kesatuan, dan nasionalisme.


Tanpa ragu lagi, seluruh jajaran pemerintah kala ini langsung menyetujui. Termasuk presiden Soekarno dan beserta para jajaran menterinya.

Televisi Republik Indonesia atau yang lebih populer dengan sebutan TVRI resmi tayang perdana sebelum Asian Games pada tahun 1962. Hingga sekarang, TVRI masih tayang meski bukan pilihan pertama dalam menentukan channel TV hari ini.

Dinamika sosial lahirnya televisi Indonesia tidak bisa lepas dari unsur politik dan olahraga. Pada mulanya, ketika Maladi membawa proposal pengadaan siaran televisi dengan alasan politik, proposal tersebut tertolak dengan jalannya sendiri. Akan tetapi, ketika Maladi membawa proposal penayangan televisi dengan alasan olahraga, proposal ini tembus dengan begitu mulusnya.

Bukan sebuah kebetulan, ternyata televisi yang bergenre politik dan olahraga adalah televisi yang mampu bertahan sekarang. Hingga hari ini, televisi kita diwarnai dengan diskusi dan penggiringan opini tentang politik, dan juga siaran-siaran olahraga.

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah politik yang bagaimana yang sedang ditayangkan di media televisi negara ini?

Jika kita kembali pada masa awal 1990-an [kebetulan pada tahun ini saya belum lahir], konten politik yang ditayangkan di televisi kala itu harus benar-benar hati-hati. Pasalnya, pemerintah menetapkan kontrol yang sangat ketat terhadap pers. 

Mekanisme kontrol itu ada yang lewat jalur berupa produk hukum, ada juga lewat jalur lain. Untuk jalur lain ini, silakan baca artikel Goenawan Mohamad yang diterbitkan di Qureta dengan judul Tempo dan Sebuah Ultimatum.

Sedangkan jalur berupa produk hukum, pemerintah Orde Baru menetapkan beberapa aturan; pertama, kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media. Kedua, wartawan yang bekerja di media harus melewati seleksi dan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Ketiga, kontrol terhadap produk teks pemberitaan.

Hal ini dilakukan semata-mata dengan tujuan agar ideologi politik dalam televisi tetap dalam arus utama pemerintahan: memuji, mengapresiasi, dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sangat sedikit dan jarang televisi yang keluar dari arus utama ini dalam urusan ideologi politik. Mengkritik atau sekadar mengingatkan pemerintah adalah kesalahan yang besar dan sangat beresiko.


Kondisi semacam ini membuat televisi swasta tidak terlalu banyak mengambil porsi tayangan politik dalam bentuk berita maupun talkshow. Mereka lebih aman untuk bermain pada ranah hiburan.

Dalam kondisi semacam inilah anak-anak generasi `90-an [seperti saya] mempunyai kenangan tersendiri dengan televisi swasta pada akhir 90`-an dan awal 2000-an. Minggu adalah hari yang kami tunggu, bukan hanya libur sekolah, tapi kami berlomba-lomba duduk paling depan di layar TV untuk menunggu jadwal serial kartun, dari serial kartun Doraemon sampai serial pahlawan seperti Power Rangers. Hari ini, hari surga.

Namun, selepas era reformasi, di awal tahun 2000-an mulai muncul dan lahir televisi yang mempunyai ideologi politiknya tersendiri, tidak terkekang seperti era Orde Baru. 

Dan dalam catatan pemilihan umum, dari 2004 hingga 2019, televisi memainkan peranan penting dalam memengaruhi pilihan politik. Banyak politisi lahir dan besar dari dunia televisi, dan banyak warga yang masih menjadikan televisi sebagai referensi untuk memilih calon pemimpin. 

Mulai dari televisi miliknya Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, Abu Rizal Bakrie, semuanya mempunyai ideologi politik tersendiri yang memengaruhi konten pemberitaan di televisi mereka masing-masing. Kebebasan semacam ini tidak lagi dikekang oleh pemerintah. Bahkan saking bebasnya ideologi politik di TV, anak-anak di kampung saya lebih hafal lirik mars Partai Perindo dibandingkan lirik lagu Padamu Negeri atau Halo-Halo Bandung.

Artikel Terkait