Politik adalah alternatif menuju keadilan, begitu ungkapan orang-orang di televisi. Tak jauh beda dengan maksud Aristoteles, di mana politik menurutnya adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 

Tampak politik sebagai jalan bagi egaliter, sementara sebagian kaum lemah ke bawah menamai politik sebagai sesuatu yang mengerikan. “Politik itu kejam,” katanya.

Semua orang mengenal politik, entah hanya kulit-kulitnya atau memang semua dari maksud mereka meramaikan teorinya. 

Sayangnya tak semua sepakat, dan itu manusiawi. Sebab politik di Indonesia, terlebih-lebih di daerah-daerah, memang layak disumpah-serapahi. Penuh kemunafikan!

Hidup memang tak bisa lepas dari politik. Sebagaimana dipopulerkan seorang penyair Jerman abad ke-18, Berthold Brecht: 

Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. 

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. 

Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri.

Begitu pentingnya politik tuk dipahami dan dijalankan dengan baik, sebagaimana ungkapan penyair Jerman ini. Mengupas berbagai teori dan persepsi politik, saya kira tak ada habis-habisnya. 

Singkat saja, politik yang dibayangkan para pemikir dunia, di mana keadilan, kesejahteraan dan kedamaian belum pernah tampak nyata sebagai praktik kompleks di kalangan masyarakat, khususnya di desa-desa.

Walau kota-kota besar selalu menjadi ukuran kemajuan suatu negara, tetapi bukan berarti menampik kenyataan mengerikan yang dialami masyarakat terpencil, dalam hal ini kaum menengah ke bawah di pelosok.

Belum lagi bila kita menyaksikan proses politik bekerja di daerah-daerah. Di mana calonnya didominasi oleh yang tak punya basic politik, terlebih pengetahuan tentang kebijakan, yang tentunya kelak terpilih pun yang dilakukan hanyalah absen rutin dan gigit jari menunggu gaji.

Ditambah dengan tim sukses yang sama-sama berwatak individualis. Ada uang, ada barang. Bekerja sesuai tupoksi anggaran yang diberikan oleh orang yang kelak akan didukung dan dikampanyekan. 

Selain itu, metode kampanye di daerah-daerah di Indonesia pun masih itu-itu saja. Tak lain kecuali menebar pesona lewat janji-janji belaka.

Benar juga kata Nikita Khrushchev: Para politisi sama saja di dunia.Mereka berjanji membangun jembatan, padahal di tempat itu tidak ada sungainya. Walau fakta tersebut tak terbantahkan, namun bukan berarti itu merupakan satu-satunya jalan menuju jenjang karier politik.

Saya ambil contoh kecil di desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salah satu desa terpencil di pelosok negeri, jauh di seberang sana. 

Selain terpencil, desa tersebut juga merupakan salah satu desa dengan kondisi pembangunan infrastruktur memprihatinkan. Beberapa pengakuan warga setempat bahwa sejak kampung tersebut didirikan oleh para pendahulunya, satu-satunya hal yang dirasakan hanyalah penderitaan yang berkelanjutan akibat belum ada pengerjaan jalan hingga hari ini.

“Turungan Baji juga adalah kampung tua yang terabaikan oleh pemegang kebijakan. Padahal, ketika jalan tersebut diperbaiki, maka akan berdampak sangat positif bagi masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Sinjai,” tutur salah satu pemuda setempat, Nuralamsyah.

Alam sapaan akrabnya, dengan nada empati melanjutkan, sejarah Desa Turungan Baji merupakan bagian dari sejarah hadirnya Kabupaten Sinjai yang turut andil atas terbentuknya bumi Nusantara yang kini dikenal dengan sebutan Indonesia. 

“Dari dulu nenek moyang kami selalu mengimpikan tentang jalanan yang layak,” tegasnya.

Saya pernah ke sana bertemu dan berdialog dengan warga setempat, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat bersabar menanti tetesan berkah dalam bentuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah. Namun, kata mereka, hingga saat ini belum juga tampak tanda-tanda.

Sebagai teori, pembangunan memang adalah kata yang paling cocok di forum-forum politisi. Tetapi harusnya ada realisasi setelahnya, bukan janji-janji busuklah diterima yang setiap saat disodorkan sebagai penenang.

Banyak yang marah bila dituliskan, begitulah kebenaran, selalu pahit dan tak banyak diminati. Tetapi sepahit-pahitnya kenyataan, ia harus disampaikan. Bahwa pelosok-pelosok negeri di Indonesia selalu menjadi ladang subur bagi para politisi yang kejam, guna akumulasi suara.

Padahal slogan Desa Membangun Indonesia yang dimaksudkan oleh Nawacita Joko Widodo adalah bagaimana jalanan makin hari kian parah di desa-desa itu bisa diperbaiki.

Karena hal tersebut juga membuat generasi muda terpaksa jalan kaki menuju ke sekolahnya, juga menghambat petani mengakses pasar, maka hasil bumi terpaksa mereka jual murah. Itulah beberapa realitas di pelosok-pelosok yang diketahui warganya rutin bayar pajak lewat hasil dari cucuran keringatnya.

Terlepas dari bobroknya pembangunan di pelosok, saya juga akan menulis secuil sistem politik yang diterapkan. Beberapa desa di Indonesia pasti mengalami hal serupa. 

Di mana kepala desanya adalah om, sekretarisnya adalah ipar, dan bendaharanya tak jauh dari istri. Itulah politik dinasti yang masih di pertahankan di pelosok-pelosok.

Bila masih ragu akan apa yang saya terangkan di atas, maka jalan-jalanlah ke Sulawesi Selatan. Kalian akan terperangah dengan keindahan wisatanya. Dan jangan lupa, ada derita yang berkelanjutan di balik nilai eksotis itu.