Memang sulit diprediksi kompleksitas dinamika ekonomi dunia abad 21. Namun selama lima tahun terakhir, ekonomi global sedang mengalami perlambatan. 

Ngutip dari CNBC Internasional, kelesuan ini diprediksi akan terus berlanjut selama dua tahun ke depan di mana antara tahun 2020 dan 2021 digembar-gembor menjadi tahun resesi global selanjutnya setelah terakhir kali fenomena ini terjadi pada tahun 2008 dan 1998.

Agar pemahaman kita sama soal ini, pertama penulis paparkan terlebih dahulu definisi resesi ekonomi. 

Secara sederhana, resesi ekonomi dapat dipahami sebagai kelesuan ekonomi. Atau lebih spesifik, diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto (GDP) mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama 2 kuartal (1 kuartal = 3 bulan) secara berturut-turut atau lebih dari satu tahun.

Berdasarkan berbagai sumber yang penulis peroleh, indikator resesi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi lambat bahkan merosot selama dua kuartal berturut-turut, terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi, nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor, terjadi inflasi atau deflasi yang tinggi (di atas 20%), serta tingkat pengangguran yang tinggi.

Ancaman resesi ekonomi global beberapa tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai faktor; seperti perang dagang Cina-Amerika Serikat yang makin intens, konflik Kashmir Pakistan-India, eskalasi Selat Hormuz, konflik berkelanjutan di Timur Tengah dan Afrika Utara, Brexit (Britain Exit), dan tensi geopolitik Uni Eropa. Bahkan perubahan iklim dan pemanasan global turut menjadi salah satu faktor terjadinya resesi global.

Saat ini, negara-negara yang sudah terjerat resesi ekonomi, antara lain: Turki, Hong Kong, Argentina, dan Meksiko. Perkembangan resesi di sejumlah negara berkembang menjadi sentimen negatif bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Negara maju pun tak luput dari ancaman ini. Setidaknya, tiga negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman menjadi sangat rentan terhadap kemungkinan resesi dalam waktu dekat.

Ancaman Resesi bagi Indonesia

Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Apakah sebenarnya nyata Indonesia diambang resesi atau itu ramalan yang sifatnya hiperbolik belaka? 

Beberapa waktu lalu, ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan, “Resesi ekonomi 2020 diperkirakan akan jadi resesi yang lebih parah dari 1998. Bahkan sepertinya akan pulih pada 2023-2024.”

Melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, banyak pengamat ekonomi yang memprediksi bahwa Indonesia juga sedang mengarah pada resesi.

Nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor, harga-harga barang komoditas yang makin mahal, biaya listrik, bahan bakar minyak, dan pajak yang juga tak mau kalah melonjak tajam. Indikator-indikator inilah yang dijadikan sebagai dasar prediksi bahwa Indonesia telah mulai memasuki gerbang resesi ekonomi. Selain itu, tingkat daya beli masyarakat Indonesia saat ini juga menurun.

Hal ini berimbas pada banyaknya perusahaan retail yang mengambil keputusan untuk menutup sejumlah gerainya. Sebut saja Seven Eleven, Matahari Department Store, Lotus, Debenhams, dan Giant. 

Tutupnya gerai retail tersebut tidak bisa dinafikan bahwa daya beli masyarakat rendah sehingga kegiatan ekonomi menjadi lesu. Akibat lebih lanjut atas penutupan gerai retail tersebut, tentu saja tingkat pengangguran makin tinggi.

Turbulensi Politik dalam Negeri

Selain faktor ekonomi, faktor politik juga menjadi krusial. 

Jika dilihat dari pola melemahnya ekonomi global sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, aspek politik selalu menjadi faktor sentral. Dimensi ekonomi akan selalu diisi dengan ruang-ruang politis, begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya para pengamat selalu menggunakan pendekatan ekonomi-politik dalam kajian mereka.

Stabilitas politik serta langkah preventif diperlukan guna melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global yang berada di ambang resesi. Tampaknya, stabilitas politik dalam negeri masih jauh dari nyata. Pelbagai peristiwa politik menghiasi lini berita setiap hari.

Sekilas dari pengamatan sederhana penulis, kondisi politik kita belakangan ini kurang progresif. Pertarungan gagasan dan narasi oleh para pembuat kebijakan, politisi dan bahkan masyarakat akar rumput tidak menyentuh elemen substansifnya. 

Sejak sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019 sampai pasca pilpres, tampaknya tidak banyak yang berubah, yaitu minim gagasan. Masyarakat masih terpolarisasi. Bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf tidak serta-merta mengakhiri keterbelahan yang terjadi.

Kita bisa lihat juga beberapa waktu lalu, pasal-pasal kontroversi yang berujung pada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa beserta aliansi masyarakat. Polemik pemindahan ibu kota ke Kaltim. 

Muncul juga isu radikalisme dan terorisme yang resmi menjadi agenda utama kabinet kedua Jokowi. Agenda bagi-bagi kekuasaan yang begitu mendominasi headline berita media massa pasca pilpres. Sebagai contoh, topik bahasan beberapa waktu lalu di ILC berjudul “Kabinet Indonesia Maju: Yang Menangis & Yang Tertawa.” Atau sekarang misalnya sedang ramai polemik Ahok di BUMN.

Menurut penulis, hal-hal sensitif mengenai pemerintahan (seperti bagi-bagi kue) baiknya diselesaikan secara tenang dan jauh dari muka publik biar tidak bikin huru-hara. Ibarat urusan rumah tangga, tidak perlu masyarakat tahu. Cukup diselesaikan baik-baik tanpa bikin drama berlarut-larut. 

Ya mungkin bagi sebagian orang penting, tapi tidak bagi penulis. Masih ada banyak isu publik lain yang perlu dapat sorotan lebih.

Itu sebabnya penulis lebih memilih mendapatkan informasi berita dari media-media anti-mainstream (semacam Vice Indonesia, Mojok, Narasi, Asumsico, Remotivi, Tirto, dan sejenisnya) karena kontennya yang lebih nyentuh unsur-unsur publik ketimbang privat. Karena pada dasarnya, media massa punya peran penting dalam mendidik publik serta menyajikan konten-konten berita yang edukatif, bukan sekadar “politainment” apalagi provokatif.

Imparsialitas media serta kode etik jurnalistik juga harus dikedepankan demi tegaknya demokrasi di negeri ini. Dengan demikian, stabilitas politik dapat terjaga serta performa pertumbuhan ekonomi otomatis akan membaik.

Peran Pemuda

Lalu sebagai pemuda? Bagaimana kita menyikapi ancaman resesi dan konstelasi politik yang akhir-akhir ini sudah cukup mengganggu? Sejauh mana kontribusi yang bisa kita—sebagai pemuda—lakukan untuk bangsa dan negara?

Sebagai nafas dan tulang punggung peradaban, pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam pembangunan dan perubahan sosial. Dalam setiap zaman, pemuda selalu menjadi agen perubahan. 

Hal ini tercatat dalam perjalanan perjuangan Indonesia. 20 Mei 1908, berdirinya organisasi pendidikan pertama bernama Budi Utomo yang dimotori oleh sejumlah pemuda seperti Dr. Soetomo, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Ario Tirtokusumo.

Peranan pemuda dalam upaya membangun bangsa masih berlanjut pada 1928, M. Yamin melalui organisasi Pergerakan Pelajar-pelajar Indonesia telah merumuskan teks persatuan pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta juga melibatkan peran cerdas segelintir pemuda.

Begitu juga yang terjadi pada masa orde baru, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa dan menjadi cikal bakal era baru, yakni Reformasi. 

Dan yang baru-baru ini, antara September-Oktober 2019, gerakan solidaritas mahasiswa besar-besaran di berbagai kota menuntut revisi UU yang bermasalah serta perlawanan atas #ReformasiDikorupsi. Dan pada 2045, tepat seratus tahun negara kita merdeka, bonus demografi akan terjadi dan menjadi momentum bagi para pemuda Indonesia saat ini memasuki generasi emas.

Gambaran perjalanan sejarah di atas menunjukkan bahwa potensi luar biasa yang dimiliki pemuda tidak boleh disia-siakan. Pramoedya Ananta Toer menyebutkan, “Sampai kapan pun dan di mana pun, angkatan muda akan terus menjadi pelopor perubahan.” 

Sehingga hal ini perlu menjadi bahan pemikiran dan refleksi bagi kita para pemuda “milenial” Indonesia. Apalagi, Indonesia saat ini sedang dibayang-bayang ancaman resesi, maka tentu perlu ada peran riil dari kelompok pemuda.

Menurut penulis, setidaknya tiga peran sentral yang perlu dilakukan oleh pemuda saat ini dalam menjawab tantangan turbulensi ekonomi-politik dalam negeri, yaitu: Pertama, kesadaran dan pemahaman diri; Kedua, berjiwa sociopreneur; Dan ketiga, membangun persatuan.

1. Kesadaran dan pemahaman diri

Sebagai agent of change, kelompok pemuda harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas yang sangat mulia untuk berpartisipasi memperbaiki lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab yang diemban ini sebanding dengan keistimewaan yang dimilikinya.

Allah SWT memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada para pemuda yakni usia, waktu, kesempatan belajar, energi, dan idealisme. Itu semua milik pemuda. 

Bahkan tak hanya itu, Allah SWT memberikan kekuatan intelektual, ingatan dan analisa yang tajam. Sudah seharusnya bisa kita transfer energi besar tersebut menjadi sebuah bentuk kontribusi konkret untuk bangsa dan negara.

Kita punya banyak sumber daya waktu untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya dan sejauh-jauhnya. Masing-masing dengan passion dan jurusannya. Yang di bidang ekonomi kontribusinya seputar ekonomi. Begitu juga dengan sosial-politik, seni, teknik, dan lain sebagainya. 

Ketika spesialisasi ini sudah terbangun, berikutnya adalah kesadaran penuh atas kondisi Indonesia yang membutuhkan tenaga generasi muda. Sikap apatis serta apolitis harus dihindari. Untuk itu adalah tugas bagi kita semua untuk bisa menginjeksikan kesadaran diri kepada kaum muda yang akan menciptakan jiwa revolusioner dalam tatanan masyarakat.

2. Berjiwa Sociopreneur

Hadirnya banyak masalah-masalah sosial di Indonesia belum sebanding dengan berkembangnya pelaku sociopreneur. 

Sociopreneur (wirausaha sosial) adalah padanan antara sosial dan entrepreneur dan merujuk pada pelaku bisnis yang tak hanya berpusat pada profit, tapi juga melakukan perubahan positif di lingkungannya. Seorang sociopreneur memiliki misi sosial/lingkungan dan menggelontorkan kembali keuntungan usahanya untuk pengembangan misi-misi tersebut.

Kalangan pemuda sudah seharusnya berjiwa sociopreneur karena sebagai bentuk aksi “sumpah pemuda” yang kekinian. Apalagi, permasalahan sosial di sekitar kita semakin banyak dan kompleks. Dengan menjadi sociopreneur, pemuda dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, solutif, dan mandiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosio-ekonomi bangsa.

Contohnya ada Kerjabilitas, layanan job-matching dan pelatihan kesiapan kerja untuk teman-teman disabilitas yang didirikan Tety tahun 2014 telah menaungi 9.000 pencari kerja difabel dan bermitra dengan 2.000 penyedia kerja. Ada juga situs kitabisa.com yang dibuat oleh Alfatih pada tahun 2017 berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 162,8 miliar. 

Alfatih dinobatkan sebagai salah satu 30 Under 30 Forbes Asia atas inovasinya tersebut. Atau Klinik Asuransi Sampah milik Gamal Albinsaid yang menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dengan cara membayar dengan sampah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh inspiratif lainnya.

Banyak peluang yang bisa diambil oleh pemuda di bidang sociopreneur ini, mengingat realitas permasalahan di negeri ini banyak. Dengan banyaknya pemuda bangsa yang terlibat dalam sociopreneur, maka pemuda akan menjadi economic agent change

Sehingga pemuda tidak hanya menjadi “modal” akan tetapi juga sebagai “aset”. Tidak sekedar objek, tapi subjek. Pencipta lapangan kerja, bukan sekedar budak korporat.

3. Membangun persatuan

Persatuan dibutuhkan untuk bersama-sama membangun kesejahteraan bangsa sebagaimana cita-cita founding fathers kita. Persatuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan. Karena pada dasarnya, manusia itu beragam, unik, dan punya opini serta persepsi yang berbeda-beda. 

Di sini pentingnya sikap berpikir rasional, kritis, dan independen untuk menganalisa setiap peristiwa ekonomi-sosio-politik yang terjadi.

Dengan sikap demikian, fokus pemuda akan terarah pada target-target yang lebih esensial. Terhindar dari narasi-narasi kebencian, sentimen emosional, dan pertarungan hoaks.

Pertarungan politik di kalangan para pemuda “millennials” juga akan tampak elegan dan harmonis. Jauh dari kebencian dan fitnah. Rasional bukan sentimen. Progresif bukan fanatik. Dengan begitu, pemuda dapat berkontribusi dalam meminimalisir kekacauan-kekacauan politik hari-hari ini.

Selain itu, penting juga bagi para pemuda memberi perhatian lebih terhadap kondisi literasi baca sekaligus digital masyarakat kita. Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia, Indonesia ranking 62 dari 70 negara. 

Sementara menurut CCSU, Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara. Tingkat literasi yang rendah berimplikasi pada SDM yang rendah pula. Maka wajar jika masyarakat kita sangat rentan terkena hoax.

Pada hakekatnya, apabila kita tidak bisa menjadi agen perubahan dan pemersatu bangsa maka akan menjadi dosa sejarah untuk para pemuda yang telah berjuang segenap jiwa raga demi melihat Indonesia utuh dan merdeka. Sudah saatnya kaum pemuda mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong terwujudnya percepatan pembangunan ditengah ancaman resesi global.

Hasan al-Banna pernah berkata, “Dalam setiap kebangkitan sebuah peradaban di belahan dunia mana pun maka kita akan menjumpai bahwa pemuda adalah salah satu irama rahasianya.”