Pemilu Malaysia telah berakhir. Kejutan pun hadir. Najib Razak yang digadang-gadang akan menggapai pucuk kepemimpinan ternyata harus mengalami getir. Mahathir berhasil memegang kendali pemerintahan hingga lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Mahathir akan menjadi pemimpin dengan status paling tua sepanjang sejarah dengan usia 92 tahun. Lalu, apakah Mahathir sanggup memenuhi ekspektasi dan menyanggupi janji yang telah diikrarkan kepada masyarakat Malaysia?

Ini yang patut diuji. Ingat, Mahathir pernah memimpin Malaysia dengan rentang waktu yang cukup lama, 1981-2003. Ada banyak peristiwa yang telah terjadi. Salah satunya, pemecatan Anwar Ibrahim karena mega kasus yang menimpanya.

Tentu saja, skandal tersebut mencoreng wajah masyarakat Malaysia. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Mahathir karena ada pejabat di tubuh pemerintahannya yang melakukan tindakan senonoh. Selain itu, masyarakat Malaysia pernah menganggap Mahathir adalah pemimpin yang otoriter.

Tapi, apa arti sebuah skandal apabila Mahathir tak memiliki urat malu? Didukung oleh Partai Keadilan, Partai Amanat Harapan, hingga akhirnya membentuk koalisi Pakatan Harapan, Mahathir tetap percaya diri untuk maju dalam pemilu ke 14.

Ini memang mengejutkan. Setelah vakum dari dunia politik kurang lebih lima belas tahun lamanya, Mahathir 'terpaksa' turun lagi ke gelanggang politik.

Alasannya sederhana. Mahathir tak ingin lagi melihat nama Malaysia tercoreng di dunia internasional. Terlebih, terdapat mega kasus yang melibatkan Najib Razak, Perdana Menteri saat ini, yang terlibat skandal korupsi sebanyak 1 MDB. Yang unik adalah Mahathir menggandeng partai milik Anwar Ibrahim, orang yang oleh Mahathir pernah digusur karena skandal perbuatan tidak senonoh.

Boleh dibilang, pemilu kali ini merupakan pemilu paling meriah. Jumlah pemilih mencapai 15 juta orang, tingkat partisipasi lebih dari 85 persen, dan tempat pemungutan suara yang tersebar hingga 9 ribu lokasi.

Namun, sejak awal, mulai dari prediksi pengamat internasional maupun survei politik Malaysia, persaingan ketat tak akan terjadi. Ini mengingat kekuatan Najib Razak yang jauh lebih unggul. Akan tetapi, situasi berbalik dan Mahathir keluar menjadi yang terbaik.

Janji Mahathir

Berbeda dari Najib yang menggembar-gemborkan janji meningkatkan upah, investasi asing, dan rumah murah, Mahathir mengambil jalan berbeda. Ia lebih menginginkan pemerintahan yang antikorupsi. Selain itu, ia ingin memberikan kebebasan pers seluas-luasnya seperti apa yang telah dimiliki Indonesia.

Namun, tampaknya untuk janji yang terakhir agak sulit direalisasikan. Mengapa demikian? Sebelum pemilu berlangsung, Najib telah menyetujui UU tentang Anti-Berita Palsu.

Tujuannya sederhana. Ketika ada media-media anti mainstream, terlebih media baru, yang memberitakan 'keburukan' pemerintahan, bisa dipastikan media tersebut akan dibredel. Kejadian tersebut pernah dialami oleh Indonesia era Orba yang membredel sejumlah media seperti Tempo atau Kompas.

Harapan kecil bagi Mahathir untuk menggagalkan atau membatalkan peraturan tersebut. Jika Mahathir ingin mengulang periode saat ia memimpin, adanya UU tersebut justru baik bagi pemerintahannya. Sebab, dengan demikian, bisa menanggulangi berita-berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta.

Namun, masalahnya bukan itu. Keterpilihan Mahathir tidak lebih dari kepintaran Anwar Ibrahim. Sebab, sejatinya Mahathir hanya dijadikan 'boneka' bagi Anwar Ibrahim. Juni mendatang bisa dipastikan Mahathir akan memberikan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim selepas berakhirnya masa di penjara.

Jika demikian, apakah hanya ketakutan korupsi bakal terulang lagi sehingga Mahathir harus rela turun gelanggang ke dunia politik Malaysia?

Barangkali memang demikian. Mengacu pada data dari Transparency International Februari 2018, indeks korupsi Malaysia cenderung menurun. Saat ini, peringkatnya berada di urutan 62. Walaupun begitu, indeks Malaysia masih lebih baik daripada Indonesia yang berada di peringkat 96.

Namun demikian, ingatan akan korupsi jelas terbayang di wajah masyarakat Malaysia. Mahathir yang hanya berkuasa hingga bulan depan tentu akan berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin mencitrakan bahwa koalisi partai oposisi akan lebih baik daripada partai UMNO atau Barisan Nasional.

Efek Mahathir ke Indonesia

Terpilihnya Mahathir sebagai Perdana Menteri bisa jadi membangkitkan semangat tetangga sebelah, yaitu Indonesia untuk meniru apa yang telah dilakukan partai oposisi dalam menjungkirbalikkan pemerintah.

Dengan mengusung semangat pro-pribumi dan anti-asing seperti Mahathir, bisa jadi Prabowo, Yuzril, Mardani Ali Sera, bahkan Amien Rais ikut mencoba peruntungan untuk menjadi calon presiden. Tapi, tetap saja butuh perhitungan yang panjang dan manuver yang kuat untuk menghadapi petahana, yaitu Jokowi.

Mahathir bisa menang karena ia 'rela dan mau' menggandeng mantan anak buahnya, yaitu Anwar Ibrahim, untuk berkolaborasi mengalahkan Najib Razak. Tapi, yang menjadi pertanyaannya, andaikan anggota PKS maju menjadi calon presiden 2019, maukah mereka menggandeng Fahri Hamzah yang notabene telah dipecat keanggotaannya oleh PKS?

Siapa tahu PKS bernasib untung seperti yang dilakukan Mahathir. Namun, bisa jadi bernasib buntung karena menggaet tokoh yang hanya hobinya selalu merunding pada setiap kebijakan pemerintah.

Jadi, apakah efek Mahathir mampu memberikan dampak positif bagi partai oposisi di Indonesia untuk pemilu 2019? Menarik disimak.