2 tahun lalu · 533 view · 4 min baca · Politik donald-trump13.jpg
Donald Trump speaks at a campaign rally in Hampton, New Hampshire, on Aug. 14, 2015. REUTERS/Brian Snyder

Trump dan Keresahan Kelas Menengah Amerika Serikat

Donald Trump, tidak diragukan lagi, adalah sensasi politik yang menghiasi layar kaca Indonesia, padahal dia adalah kandidat Pemilu Amerika Serikat. Tentunya, suka tidak suka kita harus mengambil perhatian terhadap pemilu Amerika Serikat, karena salah satu bintang reality show Amerika Serikat ini dan juga merupakan salah satu pebisnis ternama ini mencolok bukan karena gagasan kebijakan, namun lebih karena pernyataan-pernyataan yang bisa dibilang kontroversial.

Beberapa di antara mereka adalah komentarnya yang anti imigran ilegal asal Meksiko, bahkan dia menginginkan adanya tembok pemisah antara Amerika Serikat dengan negara tersebut. Baru-baru ini, dia baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan menolak kedatangan orang-orang yang beragama Islam sampai negara tersebut menemukan cara menangani radikalisasi, yang mana untuk sekarang fenomena tersebut diwakili oleh Islamic State of Iraq and Syria, atau lebih populer dengan ISIS.

Orang-orang yang tidak tinggal di Amerika Serikat mungkin tidak memahami fenomena yang bisa dibilang aneh ini, karena kandidat yang satu ini sepertinya tidak perlu menahan diri untuk mengutarakan ucapan-ucapan kontroversial tersebut. Tapi jika kita bisa menemukan jawabannya, ternyata Trump bisa menarik banyak orang,khususnya kelas menengah, untuk menjadi pendukung setianya.

Alasan saya untuk menyebutkan kelas pekerja bisa dikatakan menjadi pendukung setia dari Donald Trump, apapun identitas warna kulitnya maupun etnisitasnya, karena merekalah yang paling merasakan dampak kebijakan Obama, baik secara sosial maupun politik. Di tengah pelemahan ekonomi paska krisis mortgage atau kredit rumah macet tahun 2008,

Obama harus menjamin bahwa dia mampu menciptakan lapangan kerja baru, karena krisis tersebut telah menyebabkan jutaan orang tidak bisa membayar kredit rumah, sedangkan sangat sulit mendirikan usaha baru saat itu karena tingginya bunga bank, yang harus dilakukan karena risiko konsumen untuk meminjam dana sangat tinggi.

Untuk mengatasi krisis mortgage yang disebut-sebut lebih besar dari yang terjadi tahun 1930, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Barack Obama meluncurkan kebijakan pada tahun 2009 yang bernama  American Recovery and Reinvestment Act, dan untuk selanjutnya akan saya singkat dengan ARRA.

Dengan kebijakan ini pemerintah akan menganggarkan anggaran sebesar 831 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dikonversikan ke rupiah akan bernilai sebesar 10.887 triliun rupiah. Anggaran yang bisa dibilang sangat besar ini dianggarkan untuk 10 tahun, yakni 2009-2019, dan akan digunakan untuk mendorong berbagai proyek infrastruktur, potongan pajak bagi individu dan pengusaha untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaaan dan jaminan sosial.

Dengan kebijakan ini, Gedung Putih mengklaim bahwa berkat kebijakan ini, pengangguran yang sebelumnya berjumlah 10 % atau lebih dari 32 juta penduduk menganggur, berhasil dikurangi hanya menjadi 5 % nya saja selama Februari 2010 sampai Maret 2016. Serta, 2,6 juta lapangan pekerjaan yang hilang, berkat kebijakan ARRA, ada 14 juta lapangan kerja baru selama Februari 2010 sampai Maret 2016.

Statistik ini terlihat bagus, namun jika dilihat lebih dalam, ternyata dalam durasi yang sama, 12 juta orang masih menganggur. Dan, hanya di masa pemerintahan Obama. Selain itu, dari 10 juta orang yang berhasil kembali bekerja paska krisis 2008, 20 % dari jumlah tersebut adalah pekerja paruh waktu.

Di Amerika Serikat, pekerja paruh waktu tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari tempat pekerja.Kelemahan ini terutama terjadi karena tumpang tindih kebijakan, dan dua kebijakan yang berkontribusi atas kelemahan tersebut adalah Obamacare.

Kebijakan pertama yakni Obamacare, atau dengan nama resmi Affordable Care Act (ACT) adalah kebijakan yang bertujuan menalangi kebutuhan kesehatan warga Amerika Serikat. Sampai saat ini sudah tercatat 9 juta orang yang tergabung dalam Obamacare. Bagi pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 50 pegawai yang bekerja secara penuh, harus mengikutsertakan mereka dalam Obamacare, dan harus membayar pinalti jika hal tersebut tidak dijalankan.

Kebijakan ini tidak disukai karena walaupun sudah memiliki asuransi swasta secara individu, perusahaan dengan jumlah pekerja penuh lebih dari 50 pegawai, tetap harus membeli Obamacare. Besarnya jumlah pinalti yang harus dibayarkan membuat mereka membatasi pekerja penuh, sehingga banyak orang yang hanya bisa bekerja sebagai pekerja paruh waktu, tidak mendapatkan promosi jabatan, hak bergabung dalam serikat buruh, maupun hak-hak bagi pekerja penuh lainnya. Karena tidak bekerja secara penuh, masyarakat AS harus bekerja di 2 pekerjaan atau lebih untuk mendapatkan asuransi untuk diri mereka sendiri, karena tempat mereka bekerja tidak ingin mengikuti Obamacare.

Selain itu, Obama juga gagal mendorong permintaan dari luar Amerika Serikat untuk barang-barang yang mereka produksi, sedangkan lebih banyak yang cenderung menanamkan uang pada valuta dan saham di luar negeri dibandingkan investasi. Karena itulah, Obama terpaksa bergantung kepada obligasi yang akhirnya hanya menambah jumlah hutang luar negeri, yang juga merupakan bukti yang jelas bahwa industri swasta di Amerika Serikat kesulitan dalam berkompetisi dan menyerap jumlah tenaga kerja. 

Ini bisa dilihat dari peningkatan hutang luar negeri Obama melalui pengangkatan debt ceiling atau batas hutang. Batas hutang pada tahun 2009 atau tahun pertama ARRA dilaksanakan adalah 12,394 miliar dolar Amerika Serikat, dari yang sebelumnya 12,104 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan menurut laporan Forbes, Pemerintah Amerika Serikat bisa saja memiliki batas hutang sebanyak 20 miliar Amerika Serikat tahun 2016.

Walaupun Obama sudah menalangi banyak industri dalam negeri, salah satunya raksasa industri otomotif Amerika Serikat seperti General Motor, namun prioritasnya membangun industri yang ramah lingkungan dan proteksionis dengan menggunakan kebijakan seperti Cash for Clunker, yang memberi potongan harga kepada pembeli mobil yang rendah emisi dan ramah lingkungan, atau Buy American, yang mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri membeli komoditas Amerika Serikat, tidak berlangsung lama. 

Cash for Clunker, yang berakhir pada tahun 2010, gagal karena 3 dari 5 perusahaan otomotif yang ikut program tersebut adalah perusahaan asing, yang semuanya dari Jepang sehingga tidak mendorong penjualan mobil dalam negeri. Sedangkan, Buy American berakhir karena perusahaan-perusahaan tidak menyetujui pengenaan bea tambahan dari komoditas luar negeri dan ditentang oleh Partai Republik karena melanggar prinsip persaingan bebas.

Dengan begitu, banyak warga Amerika Serikat yang merasa intervensi ala Obama ini membatasi perusahaan dalam negeri untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri. Maka tidak heran, mereka menganggap Donald Trump yang adalah sosok yang pro-bisnis lebih tahu banyak tentang bagaimana tenaga kerja Amerika Serikat kembali terserap. 

Artikel Terkait