Proses urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota sangat tinggi di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Hal itu disebabkan banyaknya perguruan tinggi baik itu tingkatan universitas maupun sekolah tinggi yang berdiri di wilayah tersebut.

Hal itu juga yang barangkali menjadi alasan mengapa arus lalu lintas di beberapa daerah Tangsel setiap harinya mengalami kemacetan parah. Adapun titik kemacetan yang sering terjadi di antaranya: Jl. Cireunde, Jl. H. Juada, dan Jl. Martadinata, sampai Pamulang.

Mungkin kita bisa saja mewajarkan andai kemacetan tadi terjadi hanya pada jam sibuk (berangkat sekolah/kantor atau di jam pulang sekolah/kantor) karena memang jalan tersebut merupakan jalur penghubung antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Namun sayangnya bukan rahasia umum lagi bahwa kemacetan di sepanjang jalan di atas bukan hanya pada jam sibuk saja. Akan tetapi hampir setiap waktu dalam sehari Jl. Cireunde, Jl. H. Juada, dan Jl.Martadinata, sampai Pamulang Tangsel mengalami kemacetan yang parah. Dalam hal ini penulis menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang terkesan acuh terhadap kondisi tersebut.

Bagi penulis sendiri, kemacetan yang hampir lebih dari 10 kilometer dari perbatasan DKI Jakarta-Banten tersebut bukan hanya disebabkan oleh banyaknya penguna arus lalu lintas, baik roda dua maupun empat. Akan tetapi kurangnya pihak Pemkot Tangsel memberikan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat agar berjalan kaki untuk pergi menuju tempat yang terhitung dekat jaraknya, seperti ke warung, kampus, sekolah, dan lain-lain.

Akibat dari kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki di Kota Tangsel, budaya untuk berjalan kaki guna sampai tempat tujuan menjadi kian sulit. Sehingga, yang terjadi masyarakat enggan untuk berjalan kaki, pada akhirnya jarak yang hanya beberapa ratus meter seharusnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, ditempuh dengan kendaraan bermotor atau naik angkutan umum kota.

Sejatinya berjalan merupakan suatu aktivitas dasar manusia. Lebih lagi berjalan kaki menuju tempat kerja,sekolah, kampus, dan lain-lain memiliki kontribusi besar dalam mengurangi polusi udara, serta menjadi solusi konkret dalam mengurangi tingkat kemacetan.

Lebih lagi sistem transportasi bukan sekadar moda transportasi yang digunakan, baik itu sepeda motor maupun mobil tetapi juga menyangkut kepentingan pejalan kaki. Dalam istilah transportasi, pejalan kaki disebut orang yang berjalan di sepanjang jalur atau lintasan khusus pejalan kaki.

Adapun sistem manajemen transportasi dapat disebut baik, apabila dalam sistem tersebut mampu mengakomodasi semua bentuk mobilitas manusia, termasuk salah satunya adalah bentuk kegiatan berjalan kaki atau pejalan kaki sebagai pelaku sistem tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan secara jelas pada pasal 131 ayat 1 bahwa “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki.

Senada dengan pemahaman di atas, artinya dapat dikatakan bahwa sistem manajemen transportasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel telah gagal mengakomodasi segala bentuk mobilitas masyarakatnya. Ini sangat disayangkan mengingat Kota Tangerang Selatan digadang-gadang sebagai Kota Istimewa di Provinsi Banten.

Trotoar dan Nasib Pejalan Kaki

Berjalan kaki juga merupakan salah satu cara mobilitas paling umum di seluruh dunia. Maka dalam sistem transportasi, pejalan kaki memiliki lintasan khusus pejalan kaki, baik itu bentuknya mobilitasnya menyusuri jalan maupun menyeberang jalan.

Namun beberapa fungsi trotoar sebagai lintasan khusus pejalan kaki di Tangsel seperti Ciputat, Cireunde, dan Pamulang, masih terlampau jauh dalam memberikan rasa nyaman, aman sebagai pedestrian atau ruang untuk pejalan kaki.

Berbeda dari kota lain, trotoar di Tangsel lebih sedikit beralih fungsi. Hal itu disebabkan pemeliharan trotoar sudah sangat jarang di Tangsel. Misalnya, tidak jarang kita temukan trotoar yang ada di sepanjang Jl. Cireunde, Jl. H. Juada, dan Jl. Martadinata, sampai Pamulang, kondisi fisiknya yang sempit sering kali membuat tidak nyaman untuk berjalan kaki.

Belum lagi ditambah sikap arogansi para pengendara yang terkena macet yang mengakibatkan trotoar sempit menjadi sasaran. Padahal, manajemen lalu lintas sudah melakukan pembagian penggunaan jalan berdasarkan penggunanya.

Lebih parahnya, trotoar yang berada di kawasan Ciputat sudah tidak layak pakai, karena lempengan penyanggahnya sudah hilang akibat dari galian pemasangan jaringan Telepon, Listrik atau PDAM. Dan mirisnya sisa-sisa trotoar menjadi lahan parkir toko.

Kasus lain yang membuat para pegiat jalan kaki berada pada napas-napas terakhir yaitu ketika di beberapa daerah Tangerang Selatan tidak terdapat trotoar karena pembangunan jalan beton, atau karena trotoarnya sudah tidak pernah mengalami perbaikan dan menjadi rata dengan jalan.

Dalam hal ini, Pemkot Tangsel sudah melakukan kesalahan fatal mengingat penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai di kawasan perkotaan merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik dan tuntutan kebutuhan pejalan kaki dengan tujuan mempertahankan pusat kota agar tetap manusiawi.

Selain itu, pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat. Jadi berdasarkan aspek legal tersebut maka terdapat keharusan untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat yang memadai.

Pemkot Wajib Budayakan Berjalan Kaki

Pejalan kaki bukanlah kasta kedua pengguna jalan. Pejalan kaki memilik kesetaraan yang sama dengan pengguna kendaraan lainnya. Hal ini seharusnya menjadi paradigma berpikir masyarakat demi terciptanya ketertiban lalu lintas serta memberikan rasa keamanan dan kenyaman pejalan kaki.

Sejatinya warga Tangerang Selatan sangat mendambakan pembangunan trotoar yang memiliki pepohonan rindang dan tempat duduk. Sehingga, warga dapat bejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan rasa nyaman dan aman.

Selain berdampak positif bagi kesehatan sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebutuhan akan orang lain, keberadaan trotoar yang nyaman dan menyenangkan akan menciptakan suasana yang harmonis dengan adanya interaksi sosial seperti tegur sapa dan sebagainya.

Karena itu, daripada mengalami hiruk piruk, penat akibat terkena macet, berjalan kaki bisa menjadi alternatif yang baik jika tak ingin dilanda stres akibat kemacetan di sekitar Jl. Cireunde, Ciputat, dan Pamulang. Itu juga dapat mengurangi ketergantungan akan kendaraan, baik umum maupun pribadi untuk menempuh jarak dekat.