Tradisi liberal sangat menghargai kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan berekspresi, menghargai adanya privasi dari warga masyarakat lalu juga penghargaan terhadap eksklusivitas suatu kelompok misalnya dan tentu saja menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara tidak punya hak atau sangat dibatasi hak-nya untuk mengatur warga negaranya, jika konteks liberal diletakkan pada ranah negara.

Permasalahan muncul pada saat adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat akan hak-hak masyarakat tersebut. Persepsi yang kerap kali muncul adalah adanya standar ganda untuk beberapa masalah di Indonesia. Salah satunya berhubungan dengan terorisme di media sosial.

Media sosial dalam bentuk jejaring sosial (social networking) seperti twitter, Facebook, YouTube dan yang lainnya adalah hasil dari pemikiran masyarakat Barat. Masyarakat yang bertahun-tahun hidup di dalam ekosistem liberal. Media sosial dibuat dengan berpegangan pada tradisi liberal, bahwa masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya kapan pun, di mana pun, di depan siapa pun dan dapat ditujukan kepada siapa pun. Dari situ akan muncul percakapan dengan pengguna jejaring sosial lain dan pada akhirnya akan saling berbagi informasi atau pendapat.

Di era globalisasi, jejaring sosial ini mau tidak mau sampai ke Indonesia. Dari kota-kota besar seperti Jakarta hingga di daerah administrasi paling rendah seperti desa, jika sudah dilewati koneksi internet, pasti akan bisa untuk membuat akun media sosial.

Dengan teknologi selular seperti sekarang, media sosial dapat dengan mudah diakses dari ponsel. Dilihat dari budaya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia, sering kali terjadi standar ganda dalam penggunaan media sosial. Mungkin akan lebih jelas jika diberikan contoh. Misalnya dalam hal terorisme.

Seorang simpastisan ISIS, ia menggunakan YouTube dalam kampanye mengajak masyarakat Indonesia bergabung dengan ISIS. Dilihat dari tradisi liberal, apa yang dilakukan penghasut tersebut sah-sah saja, selama ia tidak mengancam untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada yang dilanggar dalam tindakannya. Ia mengutarakan seakan-akan apa yang menjadi pendapatnya, menggunakan media yang juga tidak melarangnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Lalu, bagaimana reaksi kebanyakan pengguna media sosial di Indonesia pada umumnya? Sepengamatan penulis pada saat video itu dirilis sekitar tahun 2014 di YouTube, tidak terjadi kehebohan yang menggemparkan masyarakat, khususnya di Jakarta.

Padahal secara substansi pesan dan konteks waktu yang berdekatan dengan dimulainya kampanye ISIS, harusnya muncul reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Di media pun tidak terlalu banyak diangkat tentang video ajakan itu. Paling tidak, isu ini tidak menjadi isu besar yang dibicarakan di mana-mana dengan tingkat kekuatiran tinggi.

Dihubungkan dengan tradisi liberal, masyarakat kita berhak untuk tidak peduli dengan video ISIS tersebut. Masyarakat berhak untuk memilih berita atau isu apa yang mereka mau dengar, lihat dan peduli. Negara, dalam hal ini pemerintah dengan lembaga-lembaga anti terorisme, yang lebih sibuk dalam mengekang agar video tersebut tidak tersebar jauh atau bahkan kalau bisa segera dihapus dari server YouTube, bahkan menutup akses ke YouTube. Sementara masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terlalu panik dengan isu tersebut, bahkan mungkin tidak tahu adanya bibit ancaman dari video tersebut.

Coba bandingkan dengan isu lain seperti isu penutupan akses beberapa situs termasuk YouTube. Alasan penutupan pada waktu itu adalah terkait dengan masalah pornografi. Meskipun akhirnya YouTube kembali dibuka aksesnya, namun penutupan itu sempat membuat kehebohan di masyarakat.

Saat awal pentupan YouTube tersebut, reaksi masyarakat, terutama pengguna media sosial (internet) di Jakarta khususnya, berteriak keras. Teriakan-teriakan di jejaring sosial pun bermacam-macam isinya, dari yang kesulitan dalam penggunaan YouTube sebagai alat untuk keperluan profesionalnya hingga hilangnya hiburan.

Teriakan-teriakan di media sosial ini jika dilihat ujungnya adalah hak asasi. Hak untuk menikmati hiburan, hak memilih media, hak untuk menyuarakan pendapat dan hak-hak lainnya. Hak-hak yang hidup subur di masyarkat bertradisi liberal. Hak-hak yang dihargai oleh pemerintahan liberal.

Masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hadirnya kampanye rekrutmen ISIS di YouTube itu lebih ‘bersuara’ pada saat pemerintah menutup akses YouTube. Lalu, apakah isu terorisme yang mengancam seperti ISIS tidak lebih penting dibanding dengan hak mendapatkan akses YouTube?

Dalam tradisi liberal, warga negara memang berhak memilih isu mana yang perlu diberi perhatian. Penulis berpendapat selama isu tersebut tidak berhubungan langsung atau bahkan mengganggu hak-haknya, masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membahasnya.

Pemerintah tidak mungkin menjalankan pencegahan dan pemberantasan ekstrimisme apalagi terorisme tanpa dukungan masyarakat. Bicara pencegahan dan pemberantasan, artinya kebijakan apa pun yang harus dilakukan pemerintah, perlu dukungan dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut terpaksa mengambil sedikit hak dari masyarakat.