Penulis
4 minggu lalu · 84 view · 3 min baca · Politik 47225_32446.jpg

Topeng Demokrasi

Berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga survey, diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah. Charta Politika menyebutkan 45,8 persen responden menilai partai politik sebagai lembaga yang tidak bisa dipercaya. Survey tersebut dilakukan pada Agustus 2018. Masih di tahun yang sama, survey LSI Denny JA memperlihatkan 75 persen masyarakat khawatir dan kurang percaya terhadap partai politik.

Partai politik menjadi salah satu pilar negara demokrasi. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting. Tetapi partai politik seperti apa yang bisa menjadi pilar demokrasi?

Demokrasi memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat (demos). Maka sejatinya mereka yang berlomba menjadi pejabat adalah wakil rakyat atau pembantu rakyat. Dalam konteks seperti ini kita tidak perlu tersinggung oleh Cak Nun yang menyebut bahwa presiden adalah jongosnya rakyat. Ucapan itu menjadi benar di tataran teoritis.

Sistem distribusi kekuasaan di Indonesia menganut paham trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu (pemikir Prancis abad 18). Parlemen (DPR) bertugas membuat kebijakan-kebijakan (legislasi) yang berorientasi pada kepentingan rakyat; Presiden bersama para menterinya bertugas melaksanakan (mengeksekusi) kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh parlemen; ditambah satu lagi, yakni lembaga peradilan (yudikatif) sebagai lembaga peradilan.

Partai politik berperan menyiapkan SDM yang siap berkiprah di legislatif dan eksekutif. Menyiapkan SDM itu punya arti luas, mulai dari pendidikan politik, memastikan kader-kader yang diajukan adalah yang punya mental negarawan, melakukan pendampingan sampai mencapai tujuan: berkiprah di legislatif dan eksekutif. Tidak berhenti di situ, partai politik bertanggung jawab mengawasi kadernya agar bekerja sesuai dengan amanat rakyat. Hanya pada konteks itulah partai politik disebut sebagai pilar demokrasi.

Sayangnya, apa yang biasa kita saksikan sama sekali tidak demikian. Partai politik lebih sebagai sebuah perkumpulan untuk memperkaya segelintir elit. Rakyat tidak pernah menjadi komando. Partai politik butuh rakyat hanya ketika pencoblosan. Adapun setelah itu berlaku pepatah “habis manis sepah dibuang”, sama sekali tidak dihiraukan. Pidato yang meletup-letup bahwa semua yang dilakukan adalah demi rakyat ternyata hanya metode menyampaikan kebohongan. Sama seperti pegiat MLM (Multi Level Marketing) yang dengan rapih berpidato sehingga orang terkesan dan mau bergabung, padahal bisnisnya adalah bisnis tipu-tipu.


Jika dalam beberapa pemilu tingkat partisipasi rakyat masih rendah, itu jangan ditafsirkan bahwa rakyat tidak pro-demokrasi. Yang ada rakyat kecewa atas manipulasi yang dilakukan partai politik.

Bagaimana dengan pemilu 2019 yang katanya tingkat partisipasi masyarakat meningkat drastis? Itu juga tidak menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Keadaan itu lebih disebabkan adanya sentimen dan  rasa saling curiga berlebihan antar pendukung. Jadi bukan karena meningkatnya kepercayaan terhadap partai politik, melainkan karena sentimentalitas. Jelas bahwa itu bukan gejala yang baik bagi demokrasi.

Kekecewaan terhadap partai politik, oleh sebagian kelompok, diteruskan sebagai kekecewaan terhadap demokrasi. Gagalnya upaya mensejahterakan rakyat, maraknya korupsi, hukum yang tidak adil, harga-harga yang naik tidak karuan, dianggap sebagai kegagalan sistem negara. 

Padahal, bukan sistemnya yang gagal, melainkan para wakil rakyat-lah dan partai politik yang gagal menjalankan demokrasi dengan baik. Mereka dipilih secara demokratis tetapi tidak mau komitmen dengan demokrasi. Jadi demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi palsu: sistem oligarki yang berbaju demokrasi.

Ideologi partai juga merupakan hal yang tidak jelas keberadaannya. Patut dipertanyakan sejauh mana pemahaman seorang kader partai terhadap ideologi partainya serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tampaknya, ideologi partai juga sebatas baju yang bisa dicopot dan dipakai jika diperlukan. Perjuangan partai politik tidak didorong oleh ideologi, melainkan oleh hasrat untuk berkuasa. Jika berkoalisi dengan partai B memberi kesempatan besar untuk berkuasa, maka tidak mengapa meskipun secara ideologi bertentangan. 

Baca Juga: Parpol dan Ormas

Misalnya partai A adalah partai nasionalis, sementara partai B adalah agamis-konservatif yang diam-diam menginginkan dikembalikannya Piagam Jakarta. Secara ideologi tidak mungkin keduanya berkoalisi. Tetapi secara pragmatis (diukur dari probabilitas berkuasa) maka koalisi keduanya menjadi sangat mungkin. Adapun idelogi nanti bisa saling kompromi. Payah memang!

Tidak tahu pasti sampai kapan Indonesia akan terus seperti ini. Bukan soal siapa presidennya. Ini menyangkut hal yang fundamental.Tidak selesai hanya melalu pergantian presiden. Siapapun presidennya selama demokrasi tidak dijalankan dengan semestinya maka hasilnya akan begini-begini saja.

Sebenarnya kuncinya satu, yaitu masyarakat harus berpendidikan dan melek politik. Selama masyarakat buta politik (ini pula yang berpotensi menjadi konflik horizontal ketika menjelang pemilu) maka kualitas demokrasi kita tidak akan berdampak pada perubahan besar. Masyarakat terlalu mudah dikelabui oleh para politisi jahat, baik yang berbaju agama maupun berbaju nasionalis, padahal tubuh mereka yang sebenarnya adalah keserakahan.

Dalam situasi partai politik yang tidak bisa diandalkan itu, beberapa masyarakat memilih bersikap pragmatis-materialis. Siapa calon yang memberi amplop menjelang ke TPS (serangan fajar), maka dia yang dipilih. Padahal jika mau berani sedikit saja, misalnya terima amplopnya, jangan coblos orangnya, maka akan cukup mampu mengurangi kekacauan sistem perpolitikan kita.

Artikel Terkait