Salah-satu persoalan utama yang dihadapi bangsa ini ialah makin menjamurnya penyebaran korupsi. Korupsi bukan saja menyasar para elite penyelenggara negara, tetapi juga menjangkiti para aparatur di tingkat desa. Ini terbukti dari beberapa kasus korupsi yang menyeret beberapa elite desa.

Virus korupsi juga menulari lintas generasi, dengan ragam pelakunya yang tidak hanya berasal dari para tetua, tetapi juga melibatkan para anak muda. Sebut saja Zumi Zola, Miftahul Ulum, dan Angelina Sondakh yang terpaksa berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan oleh ulahnya yang menyunat anggaran negara.

Masa penyebaran korupsi juga relatif tidak terbatas, ini dibuktikan dengan tetap munculnya kasus-kasus korupsi pada masing-masing era kepemimpinan. Baik pada era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi seperti saat ini. Faktor ini pula yang menyebabkan posisinya ditetapkan sebagai kejahatan yang bersifat laten.

Di sisi yang lain, kita juga dihadapkan pada kondisi sikap keberagamaan yang begitu tegang. Kehidupan beragama yang seharusnya dapat mendamaikan warga bangsa justru dinodai oleh aksi-aksi premanisme dengan kedok membela kemurnian agama. Bahkan mereka pun tidak sungkan melabeli orang yang tidak sekubu dengan label-label memuakkan seperti pemuja bid’ah, sesat, dan mengingkari sunnah.

Ketegangan ini pun merembet ke persoalan negara, tuduhan negara toghut lantaran tidak melabeli sistemnya dengan cap “syariah ala minhajin nubuwwah” tetap menggema hingga detik ini, Meskipun pada tataran faktual tidak satupun nilai-nilai berbangsa yang melanggar norma agama.

Padahal, konsep negara yang dibangun oleh Pancasila telah menempatkan agama pada posisi yang terhormat. Ajaran Pancasila berusaha meromantiskan hubungan agama dengan negara pada pola yang saling menguntungkan. Agama bisa jaya karena dilindungi oleh kebijakan negara, sedang negara bisa makmur karena dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama.

Ketegangan dalam beragama bukan saja menyebabkan Islam menjadi pihak yang paling tertuduh dalam lahirnya tindakan-tindakan radikal berbasis agama. Tetapi juga berpengaruh besar dalam upaya membangun tatanan bernegara. Tidak mungkin suatu negara bisa maju jika rakyatnya hanya mementingkan egoisme dalam beragama.

Padahal masih banyak hal penting yang bisa dilakukan oleh umat beragama dalam upaya membawa bangsa ini pada puncak kejayaan. Dan negara membutuhkan kerjasama warganya dalam menangkal ragam problem yang berpotensi menjerumuskan negara ini pada jurang kebangkrutan.

Salah-satu peran penting kaum beragama ialah keterlibatannya dalam upaya melawan korupsi. Kaum beragama memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan korupsi, sebab posisinya yang dominan dalam nilai Pancasila menjadikannya pihak yang paling bertanggungjawab manakala bangsa ini mengalami kegagalan.

Peran strategis kaum beragama, khususnya di kalangan tokohnya, ialah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Pertama: keberadaan sila pertama dalam Pancasila yang menempatkan posisi agama pada posisi yang terhormat memberikan sinyal positif bahwa negara ini bisa maju disebabkan oleh bergeraknya komunitas agama dalam upaya pembangunan negara.

Hans Nawiasky (1961) dalam teori jenjang normanya (stufenbau) menyebutkan bahwa posisi Pancasila adalah sumber hukum utama dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini didasarkan pada jenis norma yang disebutnya sebagai “staatsfundamental norm” yang menempati norma tertinggi. Dalam konteks Indonesia, staatsfundamental norm itu berwujud Pancasila.

Keberadaan sila pertama yang menyebutkan Ketuhanan yang Maha Esa dapat disebut sebagai nilai yang menjiwai sekaligus menginspirasi nilai-nilai pada sila-sila selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa nilai agama diposisikan sebagai nilai pengejewantah terhadap sila-sila di bawahnya.

Sila pertama ini tidak hanya diartikan sebagai anjuran agar umat beragama mementingkan aspek kerukunan dan saling pengertian dalam jalinan hubungan keseharianya, tetapi lebih daripada itu, umat beragama juga dituntut untuk mengambil peran dalam usaha memajukan kehidupan bernegara, termasuk perannya dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, peran strategis tokoh agama yang menjadi pemimpin informal dalam tatanan masyarakat, menjadikannya sebagai rujukan utama dalam setiap penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan. Fenomena ini dalam keilmuan hukum lazim disebut sebagai gejala pluralisme hukum.

Prakash Sinha dalam bukunya berjudul Legal Philosophy in a Nutshell (1993) menyebut bahwa konsep awal dari pluralisme hukum ialah kenyataan bahwa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang secara bersamaan dianut dan dipraktikkan dalam lapangan hukum sosial.

Gejala demikian yang menyebabkan strategisnya peran tokoh agama dalam menyelesaiakan persoalan hukum di masyarakat, termasuk persoalan hukum dalam penyelesaian sengkarut korupsi. Pluralisme hukum menempatkan tugas memberantas korupsi tidak hanya menjadi kewajiban KPK, tetapi juga menjadi tanggung-jawab tokoh agama sebagai kekuatan hukum yang diharapkan mampu menetralisasi perilaku korupsi di tingkat akar rumput.

Peran penting tokoh agama ini semakin diperkuat oleh adanya instrumen hukum yang melegalkan usahanya dalam memberantas korupsi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang memberikan anjuran kepada masyarakat luas untuk ikut andil dalam pencegahan korupsi.

Cara yang dapat dilakukan oleh tokoh agama ini bisa dengan mencontohkan sikap antikorupsi kepada umatnya dalam wujud teladan antikorupsi. Selain itu, para tokoh agama juga diharapkan memberikan hujjah-hujjah keagamaan yang melarang perbuatan korupsi dan dampak buruknya terhadap kehidupan beragama dan bernegara.

Di bidang hubungan antar agama, para tokoh lintas agama sudah sepatutnya membangun gerakan bersama (lintas agama) dalam upaya menolak penyebaran korupsi. Hal ini pernah dicontohkan oleh mendiang KH. Shalahuddin Wachid dalam acara “Deklarasi Tebuireng dan Tokoh Lintas Agama Melawan Budaya Korupsi” pada tahun 2017.

Sikap toleransi dalam beragama harus mampu membangkitkan semangat kaum agama dalam usaha penyamaan visi untuk beramal bhakti kepada kemajuan bangsa. Adapun kesamaan visi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan sumbangsih nyata kepada negara yang telah menempatkan agama pada posisi yang terhormat.

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selayaknya mewariskan peradaban yang mengharmoniskan hubungan antar umat beragama, bukan mewariskan problem klasik berupa tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Masih banyak kontribusi positif yang dapat dilakukan oleh kaum agama, salah-satunya ialah gerakan bersama untuk membebaskan negeri ini dari ancaman laten korupsi.