Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setelah disahkannya RUU KPK menjadi UU, kinerja KPK tidak segarang dulu. KPK seolah kehilangan tajinya ketika harus mengungkap kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menyeret nama-nama besar dan memiliki jabatan di Indonesia. 

KPK seperti berada di titik nadir. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 17-20 Juni 2020, memperlihatkan koefisien KPK menurun dan hanya mendapat 44,6%.

KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, baik secara kuratif maupun preventif, dalam beberapa dekade ini selalu dihadapkan pada serangan-serangan yang makin masif dan sistematis. Serangan tersebut tidak hanya secara fisik, tetapi secara konstitusi juga KPK makin babak belur semenjak disahkannya RUU KPK.

Melihat semua fenomena ini, sangat sulit Indonesia benar-benar bisa bersih dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi kalau selama ini negara dalam hal ini pemerintah juga sudah kongkalikong dengan para tikus berdasi.

Siapa pun presidennya, setinggi dan sepanjang apa gelar akademiknya, tidak akan bisa berbuat banyak untuk memberantas korupsi. Karena korupsi ini tidak lain adalah kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Makanya ada istilah ada tiga kunci sukses; usaha, doa, dan orang dalam.

Pertanyaan besarnya adalah, mengapa negara dalam hal ini pemerintah beserta perangkat penegak hukum malah banyak sekali yang terseret kasus korupsi? Slogan sebagai negara hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ambil contoh saja mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang terseret kasus suap. Terus harus bagaimana ketika yang mengawasi dan yang diawasi saling melakukan korupsi?

Belum juga hilang dari ingatan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan, seusai salat subuh berjemaah, sehingga mengakibatkan mata sebelah buta permanen. Dua pelaku sudah ditangkap, dan ternyata anggota Polri aktif.

Mengapa tiga tahun berlalu baru bisa diungkap pelaku kalau ternyata anggota Polri aktif? Menangkap teroris saja cepatnya bukan main. Ini menangkap dua pelaku saja perlu tiga tahun.

Sebenarnya bukan itu pelaku utamanya. Pelaku intelektual yang bersembunyi di balik layar ini yang susah sekali ditangkap, karena sudah memiliki jurus andalan. Dua pelaku kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan saja oleh jaksa hanya dituntut setahun penjara.

Bagaimana logikanya dua pelaku melakukan penyiraman air keras ke Novel dan mengakibatkan buta hanya dituntut satu tahun penjara? Sungguh nalar hukum yang benar-benar buta.

Ada pula kasus pelemparan bom molotov ke rumah mantan Pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif. Semuanya seolah diabaikan oleh pemerintah. Sampai saat ini kasus pelemparan bom molotov tidak diketahui ujungnya, siapa pelakunya, dan lain sebagainya. Pemerintah selalu saja memakai alasan tidak bisa ikut mengintervensi kasus yang sudah berjalan di pengadilan.

Kalau pemerintah saja abai terhadap keselamatan orang-orang KPK, terus apalagi yang bisa diharapkan dari komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi?

Janji-janji selama kampanye yang ingin memperkuat KPK seolah hanya menjadi angin lalu. Lagi-lagi rakyat hanya diberi janji-janji manis supaya bisa terpilih menjadi presiden. KPK makin kehilangan daya dan upaya untuk memberantas korupsi. Dari birokrasinya saja sulit bukan main untuk bisa menangkap buronan korupsi. Seperti kasusnya Harun Masiku yang sampai saat ini belum menemui titik terang.

Apalagi selama pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, potensi KKN sangat membahayakan keuangan negara. Pemasukan pajak yang tidak seimbang dengan pengeluaran anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. 

Anggaran bantuan sosial harus benar-benar diawasi supaya tidak terjadi penyelewengan dari hulu ke hilirnya. KPK dan Kementerian BUMN harus benar-benar bekerja sama dalam anggaran PEN (Percepatan Ekonomi Nasional) benar-benar harus tepat sasaran.

Sudah saatnya Indonesia harus benar-benar bersih dari virus yang lebih berbahaya daripada Covid-19, yaitu virus-virus KKN yang benar-benar membunuh rakyat dengan perlahan. Virus-virus sejak dulu masih terus menjangkiti para pejabat di Indonesia.

Di saat rakyat bertaruh nyawa menghadapi pandemi, malah wakil rakyat terburu-buru dan tertutup dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU PIP, dan RUU kontroversial lainnya. RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) malah dicabut dari Proglegnas Prioritas DPR karena alasan sulit.

Demokrasi dikorupsi adalah tema besar yang harus diperjuangkan bersama. Supaya demokrasi tidak hanya ditempelkan saja tanpa ada implementasi kepada kepentingan rakyat. Rakyat sudah berjuang habis-habisan, tetapi malah hanya dijadikan alat para wakilnya untuk memperkaya diri dan sanak famili.

Sekarang Indonesia sedang memasuki orde paling baru. Orde yang kebal kritik. Kritik dengan humor satire saja dibungkam. Terus mau dibawa ke mana Indonesia di masa yang akan datang kalau korupsi saja masih menjadi budaya?

Semoga Tuhan tetap melindungi rakyat Indonesia dari berbagai macam virus yang menggerogoti keuangan negara. Karena sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi seluruh wakil rakyatnya saja.