Indonesia menurut sebuah lembaga yang meneliti tentang indeks negara-negara demokrasi di dunia, diberikan peringkat ke-68 dari sekitar 160 negara yang diteliti dan diaudit oleh lembaga independen tersebut. Indonesia diberikan nilai rata-rata sebesar 6,3 poin, dalam penelitian tersebut Indonesia menempati peringkat

Kita mengetahui bahwa di tahun 2021 ini, sebagai sebuah bangsa, umur kita sudah menapaki lebih dari dua Dekade menjadi sebuah negara demokrasi dengan basis penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu dalam perspektif penelitian Ahmed T. Kuru (2019), fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia ini merupakan sebuah hal unik. Bagaimana bisa sebuah negara penduduk mayoritas muslim yang hampir 80% lebih, namun justru memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap minoritas, dan juga memiliki kesadaran berdemokrasi yang sangat baik dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, khususnya Timur Tengah.

Bahkan kemudian, jejak-jejak otoritarianisme yang selama ini dipersepsi kerap menempel kepada hampir semua negara-negara di dunia, justru bisa kita tepis, apalagi kalau merujuk kepada tradisi yang berbasiskan kepada militerisme, maka hal tersebut sudah lama kita sepakati sebagai sebuah problematika yang selesai dengan diamputasinya kekuasaan politik para elit militer, melalui Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berorientasi kepada daulat sipil di atas Militer.

Kemampuan kita di dalam mengelola hubungan sipil dan militer yang menurut Samuel Huntington (1957), kerap kali menghasilkan ketegangan demi ketegangan dalam berbagai episode bernegara, utamanya pada beberapa contoh negara yang memiliki sejarah panjang militerisme, seperti pada Negara Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina memang belumlah semapan apa yang terjadi di Amerika Serikat sana.

Belum lagi jika kita hitung negara-negara yang berada di Timur Tengah yang notabenenya merupakan negara berpenduduk muslim secara mayoritas, maka angka keterlibatan militer dalam urusan urusan sipil itu akan semakin lebih tinggi lagi. Libya, Suriah, Tunisia, hingga Mesir, merupakan sedikit contoh negara yang memiliki jejak panjang di bawah cengkraman perwira militer yang cenderung menutup keran kebebasan sipil dan akselerasi kelompok sipil ke tangga kekuasaan, dan lebih memilih model pemerintahan yang tertutup guna memperpanjang umur kekuasaannya.

Namun dari pada itu semua, catatan yang diberikan oleh lembaga Independen tersebut haruslah menjadi sorotan utama kita semua. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa poin berdemokrasi kita turun? Bahkan poin tersebut jauh lebih buruk dibandingkan apa yang pernah kita dapatkan selama 14 tahun terakhir.

Menurut lembaga tersebut, kontribusi pandemi yang menerpa seluruh negara di dunia, cukup besar dalam meminggirkan demokrasi dan mengetengahkan metode-metode otoritarian. Banyak pemimpin negara di dunia ini, selama pandemi terjadi, mencoba melewati masa kritis Ini dengan lebih mengedepankan pendekatan manajemen secara terpusat dan melakukan konsentrasi kekuasaan, dibandingkan menggunakan model manajemen secara distributif dan mengedepankan pendekatan yang ilmiah-saintifik untuk melewati masa-masa yang suram ini.

Kepada para pemimpin yang dinilai memiliki karakter kepemimpinan populis, dan Jokowi termasuk di dalamnya, mereka lebih mengedepankan sistem manajerial yang terpusat tersebut, sebab memimpin dengan menumpuk otoritas kepada lembaga eksekutif, dianggap jauh lebih efektif, efisien dan mudah, dibandingkan dengan model kepemimpinan yang terbuka dan distributif tadi.

Kelompok pemimpin populis ini, bahkan ditenggarai sering melakukan peminggiran terhadap kelompok-kelompok intelektual di bidang kesehatan yang sebenarnya jauh lebih mengerti urusan penanggulangan di masa pandemi ini dibandingkan para jenderal yang tidak pernah memiliki pengalaman bahkan tidak pernah belajar konsep-konsep mikro-organisme.

Hal ini juga sejalan dengan konsep populisme sayap kanan oleh Bilge Yabanci (2016), yang menyatakan bahwa mereka sering menggunakan mobilisasi simbolik, ritualistik, dan emosi untuk menggalang basis dukungan, dibandingkan menyandarkan keadaan kepada kaedah-kaedah yang logis dan saintifik. Senada dengan Bilge, Steven Levitsky (2018), menyatakan bahwa para pemimpin populis kanan menjadi mudah untuk “mengklaim memiliki semacam akal sehat yang tidak dimiliki para ahli, ini melahirkan sikap meremehkan dan bias optimisme.

Jonatan A. Lassa dan Miranda Booth, pengajar senior Humanitarian Emergency and Disaster Management di Charles Darwin University, dalam paparan untuk Conversation menyebut sejak awal Jokowi menangani krisis corona dengan menganggap remeh dan berpikir naif bahwa wabah tidak akan menghantam Indonesia. Suara dari para ahli tak dihiraukan dengan tujuan melindungi agenda ekonomi dan politik.

Di Indonesia kita melihat bahwa seorang jenderal muda, ditunjuk menjadi pemimpin sentral yang bertugas untuk menangani pandemi covid-19, yang kemudian terbukti performanya jauh dibawah standar rata-rata, dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya Taiwan dan juga Jerman yang justru mempercayakan peran sentral untuk tangani wabah kepada para expert.

Tradisi yang sering memuja-muja dan memberikan Persona 'tertentu' kepada kelompok militer, khususnya di masa-masa yang kritis, sehingga sering disebut sebagai 'satria piningit', dan bukan mendekati masalah mendasarkan kepada pendekatan yang sistemik dan gradual, kerap menjadi masalah elementer kita sebagai sebuah bangsa.

Sampai hari ini, kita belum melihat pemerintah memberikan kepercayaan yang besar pada kampus-kampus terbaik di Republik ini guna menjadi juru bicara terdepan di dalam membimbing masyarakat untuk bisa keluar dari wabah ini. Justru di layar kaca, kita lebih sering melihat dan mendengar para Perwira Militer dengan mengenakan seragam kebesarannya wara-wiri di panggung depan, dibandingkan kelompok Scientist yang seharusnya menjadi garda depan menanggulangi situasi kritis Ini.

Apa yang terjadi di Indonesia pada hari ini rupanya terjadi pula diberbagai di dunia. Amerika misalnya, di era pemerintahan Donald Trump, mereka justru mendekati fenomena pandemi ini menggunakan pendekatan politik dan konfrontasi dibandingkan menggunakan pendekatan scientific yang rasional, sehingga pada akhirnya Amerika jatuh kepada kubangan Covid yang tak bertepi.

Harusnya pemerintahan kita bisa belajar kepada Taiwan, ataupun Jerman, yang menyerahkan urusan pandemi ini kepada para saintis, dan mendekati masalah ini secara saintifik, bukan secara politis dan ekonomis. terbitnya Perppu No. 1 dan No. 2 tahun 2020, belum lagi disahkannya Omnibus Law, dan hasrat Pemerintah guna terbebas dari tuntutan hukum, selama mendesain anggaran negara di masa Covid-19 ini, dianggap lebih political and economical oriented, dibandingkan mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat.

Setiap hari kita diajak berbicara mengenai investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pariwisata, dibandingkan membincangi tentang vaksin lokal, yang jelas-jelas lebih strategis untuk dikedepankan sebagai perbincangan publik, dibandingkan tema-tema sebelumnya yang dirasa kurang tepat ketika kita tengah dihantam badai Covid-19 tahun lalu.

Belum lagi kita hitung betapa banyaknya Dokter terbaik kita dan Perawat terbaik kita yang mesti gugur dikarenakan mereka dasarnya justru tidak mendapatkan back up yang memadai untuk bertempur di garis depan ketika badai covid-19 Tengah ganas ganasnya menyapu Indonesia di tahun yang lalu.

Memang pada dasarnya masalah ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu bangsa dan negara, banyak jumpai suatu negara sering jatuh dan terkapar dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi krisis ekonomi. Kita juga dulu pernah mengalaminya di tahun 1998 yang lalu. Namun rasanya menjadikan isu ekonomi sebagai suatu isu yang prioritas negara kita dihantam gelombang covid, tentu bukanlah hal yang bijak. Lagi pula investor asing mana yang akan tertarik untuk menanamkan investasinya ketika semua fundamental ekonomi di dunia ini tengah mengalami turbulensi yang luar biasa.

Bukankah seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penanggulangan covid dengan mengedepankan pakar pakar di bidangnya untuk menjadi leading sektor, dibandingkan para jenderal, dan mulai mendesain suatu rencana komprehensif mengenai masa depan kita dengan menjadikan anti vaksin lokal serta industri herbal yang notabenenya merupakan kekuatan kita, disebabkan sumber daya alam kita yang melimpah ruah khususnya tanaman-tanaman herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan seringkali menjadi obat, sehingga kita memiliki daya tawar yang baik dalam pentas pergaulan dunia dengan menjadikan 2 item tadi sebagai bahan diplomasi utama kita, dibandingkan kita harus mengimpor anti-virus yang belum tentu tepat guna terhadap struktur manusia Indonesia.

Sebagai sebuah saran, sebaiknya kabinet pemerintahan sekarang ini untuk dipertimbangkan lagi dirombak secara besar-besaran agar lebih berorientasi kepada penanggulangan pandemi, sehingga orang-orang yang kemudian duduk mendampingi Presiden adalah mereka yang memang memiliki pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada di depan kita. Dan seharusnya juga para elit politik, harus lebih sadar diri untuk mendorong Presiden agar bisa tetap fokus pada urusan-urusan yang relevan dengan permasalahan utama kita hari ini, yakni kemandekan demokrasi, dan juga gelombang covid yang belum akan berhenti menjalar di tahun ini. []

Alip Dian Pratama, adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Center for Democracy and Civilization Studies (CDCS), berbasis di Palembang.