Apa yang membedakan pejabat sejati dengan pejabat palsu? Pejabat palsu gemar mengumpulkan kekayaan pribadi. Mereka piawai dalam membelokkan anggaran publik menjadi anggaran pribadi. Yang dikejar bukan lagi bonum commune (kebaikan bersama), melainkan kebaikan bagi mereka sendiri. 

Bukan prestasi pelayanan publik yang dicetak oleh pejabat palsu, melainkan korupsi, penyuapan, gratifikasi, anggaran siluman, penggelapan dana, dan lain sebagainya. Seakan, menjadi pejabat adalah sarana paling efektif untuk mencapai harta dan takhta dunia. Segala cara dilakukan, termasuk membeli ijazah palsu.

Dengan legalisme ijazah palsu, mereka mampu melanggeng di kursi pemerintahan. Alih-alih melayani kepentingan publik, mereka hanya melayani kepentingan diri dan partai pengusungnya. Dengan ijazah palsu, citra palsu pun menjadi saksi bisu. Inilah buah dari jazah palsu, yakni pejabat palsu.

Inilah kebodohan publik. Seolah, semua orang adalah bodoh sehingga halal untuk dibodohi dengan ijazah palsu. 

Barangkali, uang palsu pun digunakan untuk membeli ijazah palsu. Lantas, kita mendapat pemimpin palsu. Kebijakannya pun palsu bersama janji-janji kampanye yang tak seindah kenyataan. Padahal, rakyat notabene buta pada hiruk-pikuk dunia politik. Bukankah ini yang dinamakan orang buta menuntun orang buta?

Nyatalah penggalan lirik lagu ini, Dunia ini penuh kepalsuan, mungkinkah tiada keikhlasan? 

Semuanya palsu. Yang asli adalah orang miskin di sekeliling gedung Senayan, anak-anak di jalanan bak gelandangan, bayi yang dibuang di sungai, aktivis pemberantas korupsi disiram air keras, dan teror bom di beberapa rumah ibadah. Itulah yang asli, sekaligus menyayat hati.

Akar dari penyakit ini adalah mentalitas instan. Penyakit ini berkembang subur sejak di sekolah lewat kebiasaan menyontek yang sudah menjadi lazim bagi semua pelajar. Seolah, nilai angka adalah segalanya. Tak heran, cara instan untuk lulus dan menuai pujian adalah dengan menyontek. Mirisnya, semua merasa tak ada yang salah dan seakan baik-baik saja .

Inilah kemunafikan pendidikan kita yang telah melahirkan penyakit mentalitas instan. Seorang filsuf mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse menyebut ini sebagai rasionalitas irasional. Artinya, pendidikan yang mulanya rasional telah melahirkan irasionalitas. Alih-alih mencerdaskan, tujuan pendidikan malah menyesatkan siswa dalam kebiasaan instan, yakni menyontek.

Buah busuk yang akan muncul adalah banyak orang memakai ijazah palsu demi berkuasa secara instan. Bahayanya, mereka akan memakai cara instan dalam mengatasi persoalan publik. 

Bagaimana mungkin kepentingan publik diserahkan pada mereka yang tak berkompeten dalam bidang ini? Barangkali, ini menjadi mungkin lantaran ijazah palsu yang dibanggakan oleh mereka, para pejabat palsu.

Sungguh, praktik jual-beli ijazah palsu di kalangan pejabat publik telah mencederai nilai pendidikan. Nilai perjuangan dalam proses pendidikan kini diabaikan. 

Apalah arti selembar kertas ijazah yang berhenti pada legalisme semu? Tak heran, Marcuse menyebut bahwa manusia tengah digerakkan oleh rasio teknologis yang mereduksi keutuhan manusia.

Pejabat Sejati

Sebaliknya, pejabat sejati adalah mereka yang berjiwa seorang negarawan. Mereka melayani kepentingan publik dan mau mengorbankan egoisme diri. Bahkan, mereka harus berlapang dada apabila kalah dalam pemungutan suara. 

Pejabat sejati juga tak sekadar memiliki gelar atau ijazah belaka, melainkan kompetensi dan hati untuk mengabdi.

Pejabat sejati hampir mirip dengan seorang negarawan. Mereka adalah orang-orang yang mau berjuang. Mereka menampilkan keaslian diri, bukan kepalsuan yang memuakkan. Mereka rela dicibir bahkan dibui demi kebaikan negeri. Mereka rela mengalah demi cita-cita negara yang mulia.

Pejabat sejati tak sekadar memamerkan prestasi diri. Justru, mereka acap kali bekerja di balik layar. Narasi mereka kadang kecil dan tak dihiraukan. 

Pasalnya, mereka banyak kali kalah dengan serigala berbulu domba, yakni para pejabat palsu. Ada kutipan bijak yang mengatakan, Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati

Sayangnya, pejabat sejati terlalu tulus. Karena terlalu tulus, mereka menjadi merpati goreng.

Meski demikian, pejabat sejati terus memperjuangkan rakyat di atas kepentingan kuasa ningrat. Mereka tahu risiko yang dihadapi. Mereka seumpama gembala yang melindungi domba-dombanya di tengah kawanan serigala.

Oleh sebab itu, kita seyogianya menyadari bahwa ijazah bukan segalanya. Kemampuan kita tak bisa direduksi pada selembar kertas ijazah yang berisi nilai angka. Kesadaran inilah yang perlu dimiliki semua orang, khususnya mereka yang bersedia menjadi pejabat publik. Mereka dihargai bukan karena ijazah belaka, tapi karena pelayanannya kepada publik.

Di sini, kita perlu belajar dari gagasan seorang filsuf termasyhur, Plato. Menurutnya, berpartisipasi dalam negara tak harus menjadi pejabat publik. Setiap orang bisa berpartisipasi dengan caranya masing-masing demi membangun kebaikan bersama untuk publik. Artinya, pelukis, atlet, pedagang, bahkan ibu rumah tangga bisa berpartisipasi demi kebaikan bersama.

Pendek kata, menjadi pejabat bukanlah segalanya, apalagi dengan bekal ijazah palsu. Daripada menjadi pejabat palsu yang membuat gaduh, lebih baik menjadi warga biasa yang membawa kebaikan bersama. 

Lantas, masih tidak malu bila mau memakai ijazah palsu?