Taman Nasional Komodo (TNK) sedang dikembangkan ala Jurassic Park dengan ambisi dijadikan destinasi wisata geopark super premium. Pembangunan infrastruktur dilakukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Upaya ini termasuk persiapan untuk penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit pada tahun 2023. Proyek ini menerima sorotan publik setelah sebuah foto yang menunjukkan seekor komodo (Varanus komodoensis) berhadap-hadapan dengan sebuah truk konstruksi di Loh Buaya diunggah ke media sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berklaim telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian di TNK. Namun, bagaimana rakyat dapat memercayai kalimat tersebut jika bukti mengatakan sebaliknya? Dari segi etika, lingkungan dan politik, kerugian yang akan diderita tidak akan sebanding dengan potensi keuntungan proyek TNK.

Perlindungan Komodo 

Istilah kawasan NTT sudah lama berdiri berdampingan dengan komodo yang menjadi salah satu daya tarik terbesarnya. Pada tahun 2012, TNK, yang juga merupakan Situs Warisan Dunia (World Heritage Site), dinobatkan sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban Baru Dunia (New Seven Wonders of Nature). 

Dengan status berbobot seperti ini, sudah seharusnya daerah ini dilindungi dan ditingkatkan lagi kualitas lingkungan dan daya konservasinya. Dikarenakan area tersebut telah diberikan sorotan global, aset lokal ini tidak seharusnya dieksploitasi. Kawasan NTT sudah memiliki Labuan Bajo sebagai tujuan wisata premium. Apakah tidak cukup?

Pemeliharaan Lingkungan

Pada tahun 2014, pengunjung TNK hanya sebanyak 80 ribu orang. Namun, angka ini mencapai angka 170 ribu orang di tahun 2018, dimana 60% diantaranya adalah wisatawan asing. Meskipun hal tersebut terkesan baik untuk ekonomi dan perputaran mata uang Indonesia, efek samping dari yang harus ditanggung adalah peningkatan polusi, baik air maupun udara.

Berdasarkan temuan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, pada tahun 2017, timbunan sampah di Labuan Bajo yang mencapai 12,8 ton per harinya meningkat menjadi 14 ton per harinya. Sementara itu, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah disana hanya berukuran sekitar 25-90 m3, yaitu jauh dari cukup.

Sebaiknya, pihak pemerintah berhenti bersikap serakah dengan mengeksploitasi pulau Indonesia. Lihatlah pulau Bali. Aktifitas pariwisata yang terus menerus didorong menjadikan banyak lokasi indah, menjadi penuh sampah dan terkuras habis daya tariknya. 

Contohnya, daerah Kuta, Denpasar yang sekarang terlalu ramai, sehingga tidak terurus sebagaimana harusnya. Apakah ada jaminan bahwa Pulau Rinca tidak akan bernasib sama? Rakyat sudah kenal betul dengan janji-janji manis pemerintah.

Pembangunan Kontraproduktif

Daya tarik TNK adalah satwanya sendiri, yaitu komodo yang merupakan satwa endemik purba yang hanya dapat ditemukan di NTT. Apa yang akan dilakukan jika pembangunan Rp 69,96 miliar ini mengakibatkan lingkungan menjadi tidak pantas untuk ditinggali para komodo? Dengan memanfaatkan alasan konservasi untuk meraup keuntungan dari investor, pembangunan ini hanya sebuah topeng belaka.

Buktinya adalah pelanggaran Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Pasal 18, yaitu pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam. Konstruksi yang berlangsung di lokasi melibatkan pemangkasan bukit di Loh Buaya. Tidak hanya itu, penggalian sumur disana berpotensi menganggu aliran sumber air untuk satwa-satwa di pulau.

Dengan telah mengabaikan aturan ini, pernyataan KLHK sebelumnya tidak dapat dipercaya. Hukum adalah fondasi negara yang non-fleksibel, dan wajib ditaati segenap rakyatnya tanpa terkecuali. Dengan mengabaikan hukum dan mendukung sisi KLHK, pihak pemerintah telah mengabaikan asas supremasi hukum yang identik dengan sistem hukum Indonesia.

Persepsi Negara Lain

Implementasi rencana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berani mengadaikan kelestarian alam dan mengacuhkan lingkungan serta ekosistem komodo demi status sepele sebagai tuan rumah. Bayangkan saja jika negara lain yang diundang hadir di pertemuan G-20 dan ASEAN Summit sadar akan pembangunan ini. 

Saya berani bertaruh bahwa sebagian besar dari negara-negara tersebut akan protes, terutama para negara yang memiliki pegangan kuat dalam etika perlingkungan. Buktinya, opini dari berbagai orang yang diberi tagar #SaveKomodo ramai bertebaran di media sosial. \

Sebenarnya, komodo harus dilindungi dari kepunahan, atau justru dari pemerintah? Di situasi ini, makna keduanya tidak jauh berbeda.

Kesejahteraan Rakyat

Salah satu fokus kabinet Jokowi adalah perolehan devisa negara dari sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 hanyalah sebesar 4,80%. Angka ini mengalami peningkatan 0,30% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, para investor asing semakin tertarik menanamkan kapital mereka dalam proyek TNK ini.  

Namun, ketika sadar dan mengingat akan ketidaklayakan infrastruktur warga NTT, fakta bahwa pihak investorlah yang memiliki kuasa lebih dalam menggerakan pemerintah untuk memulai pembangunan sarana dan prasarana, sangat menganggu. Perlukah rakyat mempertanyakan letak prioritas pemerintah sekali lagi?

Rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari lima lokasi dengan rakyat termiskin paling banyak di Indonesia. Mereka kesusahan mendapatkan akses listrik dan air bersih. Namun, pemerintah memilih untuk membangun infrastruktur baru yang mewah untuk para investor. Ironis, bukan?

Ya, betul bahwa pengembangan industri pariwisata di Pulau Rinca dapat sekaligus meningkatkan lowongan kerja dan fasilitas publik. Tetapi, lihatlah kota Labuan Bajo. Meskipun kota tersebut merupakan destinasi yang populer, warga setempat masih saja mengalami kesusahan mendapatkan air bersih. Semua fasilitas yang dibangun hanya direservasi untuk para wisatawan yang berdompet tebal.

Sudah jelas bahwa proyek ini kontraproduktif dan berpropaganda sebagai solusi untuk semua pihak. Tidak hanya itu, proyek ini tidak bisa menjamin perubahan positif dalam lingkungan dan kelayakan hidup warga NTT. Bagaikan perahu yang berlubang, hanya masalah waktu saja sebelum satu Indonesia menanggung akibatnya.