Sir William Blackstone, salah seorang ahli hukum di Oxford University dalam salah satu karyanya menyampaikan bahwa ketika tuhan menciptakan manusia, saat itu pula tuhan juga menganugerahi kebebasan kepadanya untuk menentukan nasibnya secara mendiri

“dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang bersifat manusiawi, dan melalui itu pula kebebasan manusia diatur dan dibatasi, kepadanya pula diberikan kekuatan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut”

Pendapat Sir William Blackstone tersebut memberikan pandangan kepada kita bahwa tuhan menciptakan manusia dengan segala kebebasannya, akan tetapi kebebasan tersebut tidak bisa menjadi landasan untuk melawan hukum tuhan. Pun bagaimana hukum yang hidup dalam suatu negara seyogyanya memperhatikan hal tersebut.

Dalam suatu peristiwa hukum, sebut saja terjadi tindak pidana terorisme, tentu yang menjadi kekhawatiran kita ialah kondisi dari para korban. perlu diperhatikan bahwa seseorang dikatakan korban manakala ada kerugian yang dialami, baik itu kerugian secara fisik, psikososial/psikologis, dan kerugian ekonomi.

Dari sedemikian banyak peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi Indonesia, salah satu yang cukup melekat dalam ingatan kita tentunya ialah peristiwa bom bali yang terjadi pada tahun 2002 silam, yang tidak hanya mengakibatkan matinya banyak orang, tetapi juga mengakibatkan ketakutan, serta guncangan jiwa dalam setiap diri masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi korban dari tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Hal ini terjadi tidak lepas dari motif tindak pidana terorisme itu sendiri yang korbannya bersifat acak. Hal ini sejalan dengan definisi dari terorisme, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi udang-undang, yang berbunyi;

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Korporasi Sebagai Korban

Sampai dengan saat ini tidak sedikit undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum, tak terkecuali undang-undang terorisme. Undang-undang tersebut mengakui bahwa selain Naturlijk Persoon, ada Recht Persoon yang kedudukannya sama dimata hukum.

Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana jika yang terkena dampak dari tindak pidana terorisme tersebut ialah suatu badan hukum, apakah mereka bisa memohon perlindungan hukum terhadap negara.

Kita ambil contoh bagaimana tragedi aksi terorisme yang terjadi di daerah MH Thamrin, Jakarta, pada 2016 yang lalu. Dari rentetan aksi pengeboman tersebut, salah satunya ialah tepat di depan gerai Starbuck, kita tahu bahwa Starbuck berada di bawah PT. Sari Coffe Indonesia

Akibat dari aksi tersebut, tentu tidak hanya manusia saja yang mengalami kerugian. kaca, meja, kursi, dan beberapa asset lainnya hancur terkena dampak dari bom tersebut. Sedangkan dalam undang-undang terorisme tidak mengatur terkait dengan mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi korporasi.

Salah satu kajian viktiomolgi yang memungkinkan terhadap diberikannya perlindungan terhadap korporasi yang menjadi korban dari tindak pidana terorisme. Pertama ialah Victim Presipitation TheoryJames J dan Gobert dalam tulisannya menyebutkan bahwa kejahatan tidak akan terjadi dalam ruang hampa tanpa adanya kontribusi korban untuk mewujudkannya.

kejahatan yang dipicu oleh korban adalah kejahatan yang tidak akan terjadi kecuali ada tindakan pendahuluan dari korban. Pengendapan korban mengacu pada beberapa tindakan atau kelalaian yang jelas dan dapat diidentifikasi dari pihak korban yang memprovokasi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kedua, adalah Deviant Place Theoryteori ini menjelaskan keterkaitan antara suatu daerah/area dan hubungannya dengan potensi terjadinya tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan besar ialah keterkaitan itu sendiri, di mana lokasi/daerah tertentu juga menjadi pemicu terhadap lahirnya korban.

Kondisi tersebut akan tetap bertahan meskipun lokasi/daerah yang dimaksud seiring berjalannya waktu telah sering kali mengalami pergeseran para penduduknya. Sejatinya korban tidak memiliki kontribusi, atau tidak mendorong terjadinya Tindakan kriminal, satu-satunya alasan mereka menjadi korban adalah karena faktor daerah yang memang rawan terjadi kejahatan.

Ketiga adalah lifestyle exposure and daily routine theory. Teori ini lahir sekitar tahun 1970-an sebagai bentuk komprehensif yang dirancang khusus untuk menjelaskan variasi risiko viktimisasi. Teori ini menyatakan bahwa beberapa orang mungkin menjadi korban tindak pidana dari pada orang lain karena gaya hidup yang mereka jalani setiap hari.

Gaya hidup yang dimaksud adalah kegiatan rutin setiap harinya, seperti bekerja, sekolah, menjaga rumah, dll. seseorang yang hidup dengan model tertentu lebih rentan mengalami viktimisasi karena gaya hidup mereka telah memicu munculnya kondisi yang mengandung risiko.

Dari ketiga teori viktimisasi tersebut, yang cukup relevan dengan Tindakan yang dilakukan oleh korporasi sehingga dirinya bisa menjadi korban dari tindak pidana terorisme ialah lifestyle exposure and daily routine theory. Bahwa suatu korporasi menjadi korban dari tindak pidana terorisme karena kegiatan ataupun gaya dalam melaksanakan usahanya telah memicu terjadinya tindak pidana terorisme.

Kita ambil contoh bagaimana pengeboman yang terjadi di Bali. Para teroris beranggapan bahwa kegiatan usaha diskotik tersebut telah bertentangan dengan ideologi mereka dan menuduh pihak tersebut sebagai sesuatu yang sesat sehingga halal darahnya untuk dibunuh.

Tentu yang menjadi target utama dari Tindakan tersebut adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Terlepas dari semua hal yang melatar belakangi terjadinya Tindakan tersebut, usaha-usaha yang ada di sekitar lokasi terjadinya tindak pidana juga terkena dampak dan mengalami kerugian. Atas dasar ini pula korporasi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Daftar Bacaan;

Sukardi, “Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 46, No 4, Oktober-Desember 2016, h 438

James J, Gobert, “Victim Precipitation”, COLUMBIA LAW REVIEW, Vol 77. No 4, Mei 1997, h. 513-514.

Rodney Stark, “Deviant Places: a Theory of The Ecology of Crime”, Journal of Criminal Justice University of Washington, Vol 29. No 2, Maret-April 2001, h. 893

Zarina I. Vakhitova, Danielle M. Reynald, Michael Townsley, “Toward the Adaption of Routine Activity and Lifestyle Exposure Theories to Account for Cyber Abus Victimization”, Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol 32. No 2, Desember 2015, h. 171.

Syaiful Rohman, Siti Nurhasanah, “Paham Radikalisme berdasarkan perspektif Agama”, Journal of Terrorism Studies School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia, Vol 1, No 1, Mei 2019, h. 23.