Sampai saat ini, petani masih menduduki angka tertinggi dalam persebaran profesi di Indonesia. Terbukti dari data yang dirilis oleh BPS pada 2018, jumlah petani mencapai 37,77 juta jiwa. Salah satu garapan petani yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah hortikultura.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistika Perusahaan Hortikultura (2017), yang dimaksud hortikultura adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengembangan, perlindungan, usaha, pemberdayaan, dan pembiayaan yang berhubungan dengan tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka.

Komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi (Purba, 2014).

Kementerian Pertanian (2018) menyebutkan, terdapat 70.000 desa potensi pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh Indonesia. Persebaran tertinggi berada di kawasan Pulau Jawa dengan persentase mencapai 64,75%.

Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, mengatakan bahwa setiap tahun permintaan terhadap produk hortikultura mengalami peningkatan, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Jika petani Indonesia mampu memenuhi permintaan tersebut, maka pertanian hortikultura akan menyumbang persentase yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Cukup disayangkan ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingginya permintaan tidak sesuai dengan produk yang dihasilkan. Laju produktivitas yang lambat disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sejumlah petani di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, mereka masih menggunakan cara konvensional dalam proses produksi pertanian. Mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga distribusi dan pemasaran.

Petani yang didominasi oleh orang tua berusia di atas 40 tahun menganggap bahwa kemajuan teknologi bergerak terlalu cepat. Mereka merasa kesulitan untuk mengadopsi sistem digital sebagai metode baru dalam pertanian, atau yang lebih dikenal dengan digitalisasi pertanian.

Secara istilah, pengertian digitalisasi adalah perubahan dari cara konvensional (analog) ke suatu sistem digital yang terdiri dari teks, angka, audio, dan visual. Digitalisasi pertanian yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2018 merupakan suatu terobosan tentang informasi pertanian yang terintegrasi dalam satu platform yang melahirkan banyak startup.

Melansir berita dari laman Tech in Asia, beberapa startup yang bergerak di bidang pertanian, yaitu Tanihub, Eragano, 8Villages, Petani, SayurBox, Simbah, Pantau Harga, Karsa, Kecipir, LimaKilo, Sikumis, Crowde, CI-Pertanian, Habibi Garden, dan PanenID.

Masing-masing start-up memosisikan diri sebagai malaikat yang ingin membantu petani. Mereka berdalih bahwa kemunculan startup yang dibangun akan meningkatkan produktivitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kehadiran startup di bidang pertanian diproklamasikan sebagai salah satu cara melakukan regenerasi petani milenial.

Namun keberadaan startup ini belum memberikan dampak yang nyata, khususnya bagi petani konvensional di daerah terpencil seperti Kabupaten Probolinggo. Jarak antara petani dengan digitalisasi menjadi ketertinggalan yang harus segera diatasi. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengenalkan digitalisasi kepada petani.

Program Mentor Digitalisasi 

Adanya jarak antara petani konvesional dengan digitalisasi menjadi alasan utama munculnya gagasan Program Mentor Digitalisasi (PMD). Program ini bertujuan untuk melahirkan mentor yang bertugas mengenalkan digitalisasi kepada petani. Untuk mengoptimalkan PMD, satu desa akan mendapatkan satu mentor.

Setiap mentor dipilih dari warga desa yang berdomisili sama dengan petani. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mentor dalam mengenal adat, budaya, dan bahasa petani.

Warga yang terpilih sebagai mentor akan dipertemukan dengan penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Mereka akan mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan SDM petani sebagai upaya menghadapi digitalisasi.

Dalam hal ini, Kementan dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI untuk menjembatani petani dengan digitalisasi. 

Seperti yang disampaikan panitia Seminar Nasional Kominfo pada Oktober 2019, Digitalent Scholarship yang merupakan program pemberian beasiswa oleh Kominfo kepada masyarakat untuk belajar tentang sistem digital, pada 2020 akan mengangkat tema pertanian. Sinergi yang bisa dilakukan adalah dengan mengikutsertakan setiap peserta PMD dalam program Digitalent Scholarship 2020.

Pengadopsian sistem digital dalam proses produksi pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, sehingga petani dapat memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Jika dalam proses produksi melibatkan sinergi antara Kementan dan Kominfo, maka dalam proses pemasaran dan distribusi, Kemenperin dan Kadin Indonesia diharapkan menjadi garda terdepan. 

Tidak berlebihan jika petani mengatakan, “Beri kami setetes air, akan kami balas susu sebelanga.” Karena hanya dengan memberikan mentor di setiap desa, maka petani akan memberikan hasil pangan yang berlimpah pada bangsa.

Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa seumur hidup mungkin sekali kita membutuhkan dokter, tetapi sehari tiga kali kita membutuhkan petani.

Kalimat tersebut menegaskan bahwa setiap orang, setiap bangsa, dan setiap negara tidak dapat bertahan hidup tanpa petani. Karena itu, membangun SDM petani adalah keharusan bagi negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi.