Pasca ditundanya tahapan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar secara serempak di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota akibat pandemi Corona, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mau menarik mundur kembali penyelenggaraan. 

Pihaknya akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan yang sempat tertunda tersebut, setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi bekal akomodasi perubahan jadwal pelaksanaan.

KPU telah memastikan dan menjatuhkan satu pilihan dari tiga opsi yang ada, bahwa akan tetap menggelar pemungutan suara pada 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan, setelah sebelumnya sempat dijadwalkan pada 23 September sebelum pandemi melanda. 

Adapun faktor utama yang menjadi alasan tetap berlanjutnya tahapan Pilkada Serentak pada tahun ini, yakni karena alasan belum adanya pihak yang bisa memastikan kapan pandemi Corona akan lekas berakhir. Sementara, jika tahapannya diundur pada 2021 sekalipun, tidak ada jaminan bahwa pandemi akan hilang di tahun depan. 

Sampai di sini, keputusan tersebut menjadi ladang kritik di permukaan, bahwa pemangku kebijakan terlihat gagap dan gugup dalam menangani situasi.

Tentu, keputusan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Gelaran hajat Pemilu sebagai ciri negara penganut demokrasi yang seyogianya adalah sebuah pesta, justru harus dihadapkan dengan kondisi saat tengah berjuang melawan bencana non-alam. 

Kondisi ini cukup menimbulkan beberapa kontradiktif, apalagi negara saat ini masih dalam kondisi darurat pandemi, sementara diketahui, hingga kini eskalasi jumlah penularan positif Corona di Indonesia, secara kurva tercatat masih meroket. Selain berimplikasi terhadap kesehatan, keselamatan semua pihak yang terlibat di dalamnya juga ikut dipertaruhkan.

Selain itu, konsekuensi lainnya terkait partisipasi politik masyarakat sebagai konstituen. Pandemi berpotensi akan ikut memengaruhi terjadinya terjun bebas jumlah partisipan para pemilih nanti. Sehingga keterwakilan pemilih berpeluang menjadi tidak maksimal. Akibatnya, kualitas Pilkada bisa menurun.

Hal tersebut kontras akan bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri, dan berkorelasi dengan legitimasi terhadap calon yang terpilih. Jika value partisipasi pemilih rendah, tentu saja legitimasi keterpilihannya dapat dipertanyakan.

Kendati demikian, Indonesia bukan negara satu-satunya yang berencana melaksanakan prosesi pemilu di tengah situasi pandemi. Menurut data, sedikitnya tercatat ada 33 negara yang akan melangsungkan kegiatan pemilu di tahun ini, 16 negara di antaranya telah rampung melaksanakan pemilu pada Januari hingga Juni 2020 lalu. Kemudian ada 21 negara yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilu, 9 negara belum menentukan jadwalnya dan 2 negara dipastikan menunda pemilihan umum sampai 2021.

Seperti misalnya Korea Selatan (Korsel), salah satu negara yang telah rampung melaksanakan pemilu di masa pandemi. Negara dengan 51 juta penduduk tersebut memberanikan diri untuk tetap melangsungkan pemilu dalam situasi bencana non-alam berskala internasional tersebut (Corona). 

seolah ingin menjawab kekhawatiran yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara di dunia tersebut. Bahkan, Korsel disebut-sebut sebagai negara role model yang dinilai success stories bagi negara penganut demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu.

Sayangnya, Korsel tak sepenuhnya bisa dijadikan referensi sebagai role model dalam membuat scenario planning bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Mengingat, banyak sekali perbedaan di antara keduanya. Baik secara historis, kultur-budaya, mekanisme dan tahapan pelaksanaan pemilu, bahkan status kedaruratan pandemi yang jelas tidak sebanding. 

Tentunya, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan masak-masak bagi pemangku kebijakan. Khususnya mengenai pentingnya mempersiapkan kerangka hukum (rule of law) yang menjamin kepastian hukum pemilu, agar dilaksanakan secara bebas dan adil (free and fair).

Negasi dan Pandemi Sebagai Komoditas

Desakan kekuatan politik terhadap penyelengaraan Pilkada Serentak untuk tetap digelar pada 2020, tampaknya tidak dapat menutup kran asumsi publik. Secara estimasi politik, pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun ini akan memberikan kalkulasi tersendiri bagi kedua faksi politik, baik dari kubu penguasa maupun oposisi.

Jika Pilkada digelar mundur tahun depan, investasi elektoral akan lebih diuntungkan kepada salah satu pihak, sebab penjabat kepala daerah dibutuhkan, dan berpotensi besar akan dipilih dari pihak pendukung penguasa. Lalu, jika pelaksanaan Pilkada diselenggarakan tahun ini, pejabat pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya, secara otomatis tidak akan diperlukan kembali.

Tak selesai di situ, pelaksanaan Pilkada Serentak saat dilangsungkan tahun ini juga dinilai banyak pihak, selain melanggar prinsip integritas dan visibilitas penyelenggara pemilu, juga berpotensi menciptakan adanya ketidak seimbangan dalam jalannya kontestasi dan persaingan di antara para calon. 

Hal ini memungkinkan para calon dari pihak penguasa, akan lebih mudah mempolitisasi momentum pandemi sebagai komoditas politik dalam mengambil ceruk dukungan masyarakat, melalui penyalahgunaan bantuan sosial misalnya, sebagai upaya kampanye terselubung yang kemudian dianggap akan menyulitkan kubu pesaingnya (oposisi) dalam meraup dukungan dalam mendekati para pemilih, karena dibatasi oleh aturan protokol social distancing.

Selain itu, banyak potensi pelanggaran pemilu yang akan terjadi di masa pandemi. Momentum ini tentunya tidak akan disia-siakan bagi para oknum. Bahkan, bisa saja dianggap sebagai lahan basah. Sebagai contoh, tentang adanya rencana kampanye atau rapat umum via daring yang dicanangkan oleh KPU guna membatasi jumlah massa yang boleh hadir dalam kampanye. Karena metode daring tersebut, bisa dengan mudah dijadikan sebagai sarana untuk mempengaruhi pilihan politik para partisipan pemilih.

Sebab, mekanisme metode daring yang secara prinsip perlu menggunakan pulsa, justru akan dimanfaatkan oleh para oknum sebagai modus baru praktik 'politik uang' berupa biaya uang pulsa. Di mana, stimulus tersebut akan digunakan sebagai sarana mempengaruhi para pemilih di luar hal mainstream seperti praktik bagi-bagi sembako dan sejenisnya.

Keberadaan Pilkada sebagai 'jembatan emas' dalam menghadirkan harapan baru bagi masyarakat, benar-benar akan diuji. Dampak pandemi yang dirasakan masyarakat, menjadi hal rentan yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh banyak oknum. Akibatnya, sisi fundamental sebagai kewajiban yang harus dimiliki oleh para calon, seperti kapasitas dan kredibilitas, akan mudah menguap tergantikan kegiatan komoditas pandemi di saat masyarakatnya tengah tertimbun masalah ekonomi.

Pada akhirnya, publik akan menagih efikasi para penyelenggara sekaligus kualitas Pilkada di masa pandemi yang terkesan seperti dipaksakan. Apalagi beban penyelenggara Pilkada bertambah karena diharuskan menyiapkan aturan dan anggaran untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. 

Bisakah Pilkada kali ini mampu melahirkan pemimpin yang sanggup menghidupkan kembali tatanan semua sektor akibat pandemi, atau hanya sekadar sebagai seremoni pergantian tampuk kekuasaan?

Karena itu, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, benar-benar menjadi babak baru bagi Indonesia. Bukan hanya sekadar bertaruh menyoal kelenturan sistem politik menghadapi situasi yang berbeda, tetapi juga sekaligus menguji peran Pilkada dalam menjawab tantangan. 

Namun, terlepas dari itu semua, perihal paling penting, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dan semestinya, Pilkada tidak lantas dijadikan sebagai fasilitas ambisi elektoral untuk memuluskan karpet merah kepentingan sekelompok di masa depan, bukan?