Politik Dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik Dinasti diidentikkan dengan kerajaan sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun agar tetap ada di dalam lingkaran keluarga.

Yang membedakan hanya caranya, jika zaman kerajaan pewarisan ditunjuk langsung, zaman sekarang menggunakan jalur politik prosedural. Tentunya banyak kekhawatiran dari keberadaan politik dinasti. Salah satunya adalah asumsi masyarakat bahwa pemimpinnya berorientasi untuk bisa memuluskan lanjutnya kekuasaannya.

Tak dapat dipungkiri memang, praktek politik dinasti sangat mungkin terjadi di sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, anggota keluarga yang telah memegang posisi politik masa lalu masih dapat menduduki posisi penting di pemerintahan. Negara-negara demokrasi memungkinkan adanya "pewarisan singgasana" secara de facto, bisa terjadi karena keberhasilan pemimpin yang berkuasa pada saat itu. 

Keberhasilan pemimpin sebelumnya akan meningkatkan rasa percaya dan loyalitas dari masyarakat kepada pemimpin serta anggota keluarga lainnya dan membuat masyarakat berasumsi bahwa keluarga sang pemimpin akan memberikan hasil kinerja yang sama. Pandangan pandangan seperti inilah yang membuat politik dinasti semakin mungkin dilakukan pada proses demokratis.

Politik dinasti sepertinya menjadi tren yang akan terus populer di dunia perpolitikan Indonesia. Bangunan kokoh itu sepertinya masih dan akan dipertahankan sebagian wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Putra Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dan menantu presiden, Bobby Nasution yang ramai dibahas. 

Pada pilkada 9 Desember kemarin Gibran dan Bobby disinyalir melawan ‘kotak suara kosong’. Gibran dan Bobby diisukan sengaja disiapkan untuk membangun dinasti politik di Indonesia.

Sementara itu, di Negara ini setidaknya ada 29 istri petahana yang maju jadi calon kepala daerah di pilkada 2020. Salah satunya ada di kabupaten Buru Selatan, Safitri Malik. Safitri Malik yang bertarung di pilkada kemarin dinilai oleh sebagian kalangan sebagai niat menciptakan dinasti politik. Ia diusung oleh Tagop Sudarsono Soulissa, Bupati Bursel (Buru Selatan) dua periode yang juga adalah suaminya sendiri. 

Berbagai kalangan mulai menciptakan spekulasi dan mulai berasumsi bahwa Safitri Malik telah lama disiapkan Tagop sebagai penggantinya untuk duduk di singgasana bernama kursi Bupati Bursel sebab dirinya sendiri akan turun dari singgasana tersebut setelah dua periode memimpin Buru Selatan.

Tagop Sudarsono Soulisa sendiri tidak tergolong kepala daerah yang bersih, Tahun 2013 Tagop pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi Rp 50 miliar lebih. Yang paling baru, bahkan baru tahun ini Tagop diperiksa KPK Maret lalu untuk memberi keterangan soal sebuah kasus korupsi yang masih berada dalam tahap penyelidikan.

Safitri Malik, sang istri pun tidak punya Track Record yang yang baik bahkan terbilang tidak berkontribusi banyak bagi daerah. Selama lima tahun menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku, Safitri pernah menjadi bagian dari BK (Badan Kehormatan) DPRD, namun Safitri dikeluarkan dari BK DPRD karena hampir tidak pernah berkantor. Ironis sekali, padahal tugas BK sendiri adalah penegakan kode etik anggota DPRD. Hal ini menunjukan kapabilitasnya dalam menjalankan amanah dari rakyat.

Safitri Malik berpeluang besar untuk memenangkan pilkada tersebut. Saat ini sejarah telah mencatat, Seluruh ajang pemilihan bupati di kabupaten Buru Selatan dikuasai oleh sepasang suami-istri. Bagaimana tidak, sejak menjadi diresmikan sebagai kabupaten pada tahun 2008, Tagop memenangkan dua pilkada yang pernah digelar, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.

Memang pada penelitian yang dilakukan Mandey dan Hariwibowo pada tahun 2018 yang menguji perbedaan kinerja dan akuntabilitas pada daerah yang terindikasi perbedaan kinerja dan akuntabilitas pada daerah yang terindikasi melakukan politik dinasti dan yang tidak melakukan politik dinasti pada tahun 2013-2015, menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kinerja dari skor EKPPD dan opini audit BPK, antara daerah yang terindikasi politik dinasti dengan daerah yang tidak melakukan politik dinasti. 

Namun tetap saja, Sistem politik dinasti sendiri bukanlah sistem yang sehat untuk diterapkan dalam dunia demokrasi masa kini. Sistem ini rawan akan terjadinya korupsi, penyalahgunaan APBD, bocornya sumberdaya alam, nepotisme, dan efek efek negatif lainnya. 

Pada politik dinasti, kecil kemungkinan adanya perubahan kepemimpinan sebab politik dinasti yang terus dipelihara dan dibiarkan tumbuh subur akan "memblokade" jalan bagi kader-kader terbaik negeri untuk membangun daerahnya. Partai politik dijadikan sebagai mesin politik semata, proses rekrutmen akan mengutamakan popularitas dan kekayaan demi meraih kemenangan dan efeknya adalah kesempatan masyarakat sebagai seorang kader berkualitas akan tertutup. 

Fungsi kontrol kekuasaan akan melemah dan tidak lagi berjalan efektif sehingga memunculkan kemungkinan terjadinya, kolusi, korupsi, nepotisme. Tidak banyak yang bisa diharapkan dengan adanya dinasti politik, perubahan hanya imajinasi yang selamanya utopis jika tongkat kepemimpinan masih dibawah kontrol segelintir kelompok.