Pulau Komodo di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak jadi ditutup untuk wisatawan, tetapi pemerintah mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke sana memiliki kartu premium. Namun belum ada kejelasan mengenai kartu premium dimaksud.

Keputusan ini diambil pada Rapat Kordinasi Pengelolaan Pengelolaan Taman Nasional Komodo antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur NTT Victor B. Laiskodat (Kompas, 30 September 2019).

Saya pernah menjadi jurnalis di Labuan Bajo dari sebuah koran terkemuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Harian Umum Victory News. Koran ini didirikan dan dimiliki oleh Bapak Victor B. Laiskodat (Gubernur NTT saat ini).

Sebagian besar kerja liputan saya berada di Labuan Bajo, Ibu Kota Manggarai Barat. Sebagai jurnalis, saya sering mendapat hak istimewa dan gratis untuk ke pulau-pulau seperti Rinca, Padar, Komodo ketika meliput kegiatan kunjungan petinggi negeri ini untuk melihat kadal purba.

Usai mundur sebagai jurnalis, saya bekerja di Perusahaan Selam Rekreasi milik Pengusaha Belanda dan sebuah Resort Pulau yang dimiliki pengusaha asal Skotlandia. Selama bekerja di dua perusahaan itu, saya baru memahami bagaimana perputaran modal dalam pariwisata di Taman Nasional Komodo.

Sederhana saja! Berwisata ke Taman Nasional Komodo—terlepas dari kepentingan tiap turis—adalah untuk kegiatan safari darat dan kegiatan wisata dalam air. Safari darat misalnya untuk melihat kadal raksasa Komodo, melihat pesona pulau-pulau dan pantai.

Di sisi lain, ada marine tourism, yakni selam rekreasi dan snorkeling. Pesona alam bawah air Taman Nasional Komodo sangat menarik banyak penyelam. Dari pengalaman saya, tamu repetitif datang ke tempat Flores Barat untuk menyelam, bukan untuk sekadar melihat kadal purba Komodo.

Ribuan orang saban tahun mendatangi Kepulauan Komodo untuk menyelam, melihat koral, bertemu ikan Manta Ray dan ikan hiu sirip putih dan hitam, bahkan melihat binatang mini seperti kuda laut.  

Singkatnya, keindahan hidup di bawah air terus menarik penyelam baik lokal maupun internasional.

Bisnis wisata laut menarik banyak investasi baik dalam maupun luar negeri seperti operator selam rekreasi, kehadiran kapal-kapal kayu mewah, yacht dan kapal pesiar, dibangunnya resort megah di pulau-pulau, penjualan cendera mata, taksi pariwisata, restoran dan penginapan, dan lain sebagainya.

Selain membuka lapangan kerja buat orang-orang lokal, geliat pariwisata Komodo membuka kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dalam bidang barang dan jasa. Ini saya rasakan sewaktu bekerja di sebuah resort pulau.

Singkatnya, pariwisata Komodo dan sekitarnya, baik darat maupun laut, telah membuka mata banya orang akan perputaran uang yang menggiurkan.

Dulu Labuan Bajo hanyalah sebuah perkampungan nelayan, tetapi kini berubah menjadi kota pariwisata pesisir dengan bandar udara yang mewah, marina yang menutup pemandangan laut, berjamurnya bisnis penginapan, dan banyaknya pencari kerja yang datang mencari hidup yang lebih baik.

Banyak kepentingan bertaut, yakni pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Pelaku Wisata, Pengusaha, dan masyarakat lokal. Semuanya berjumpa di bawah tema-tema seperti konservasi sumber daya alam, pariwisata keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi warga lokal.

Poin terakhir ini yang sering kali dikesampingkan di tengah gegap gempita isu konservasi dan pembangunan pariwisata, yakni partisipasi warga lokal.

Tidak banyak yang memahami bahwa tidak hanya kadal purba yang mendiami Taman Nasional Komodo, melainkan juga warga lokal yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Mereka hidup sebagai nelayan, pematung, peternak, dan sudah menyatu dengan alam Komodo.

Persis itulah yang menjadi polemik saat Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat berencana untuk menutup pulau Komodo dengan alasan konservasi dan pariwisata berkelanjutan.

Sang Gubernur geram karena populasi Komodo dikabarkan menurun dan rusa yang makin sedikit. Belum lagi kunjungan massal para turis dianggap mengganggu “ataraxia” kadal purba.

Gubernur pun berencana memindahkan warga setempat agar tidak lagi tinggal dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Rencana ini ditentang keras Warga Komodo sebelum dijadikan eufemisme sebagai “penataan kongruen” antara Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT. Artinya, tidak ditutup dan tidak ada pemindahan. Titik.  

Hemat saya, dalam semangat otonomi daerah, sikap politik Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat bahwa Pemerintah Pusat wajib mengakomodasi kepentingan Provinsi NTT dan Pemkab Manggarai Barat agar dalam pembangunan pariwisata daerah ini tidak menjadi tamu.

Sebab, betapa sakitnya hati kalau orang NTT sendiri menjadi tamu di tanahnya sendiri, tanah di mana mereka seharusnya menjadi host alias tuan rumah. Namun, tuan rumah yang tidak kalah penting adalah warga lokal itu sendiri yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan pariwisata yang konon berkelanjutan itu.