Dalam tulisannya yang berjudul Apresiasi buat Prabowo? Tunggu Dulu yang dimuat di Qureta[1] beberapa waktu yang lalu, Rizal Mallarangeng, seorang politikus Partai Golkar, menolak mengapresiasi Prabowo atas tuntutannya yang dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, tuntutan Prabowo dan timnya bersifat delusif dan mengandung ancaman berbahaya.

Berdasarkan penelusuran penulis, Prabowo mengajukan tujuh poin dalam tuntutannya. Dilansir dari detikNews[2], saya mendapati ketujuh poin tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Rizal juga mengklaim bahwa strategi Prabowo bukanlah dengan merevisi perhitungan angka menang-kalah. Strategi mereka adalah mendelegitimasi keseluruhan proses pemilu yang disambut sebagian besar rakyat Indonesia dengan sukacita, dan menetapkan dirinya dan Sandiaga sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Dan mungkin yang paling menyakiti hati para pendukung 02 adalah perkataan Rizal terkait Prabowo sebagai tokoh politik terburuk Indonesia pasca Orde Baru.

Politikus Terkotor, Parameternya Apa?

Pertama, penulis akan sepakat dengan pendapat Rizal tentang strategi yang digunakan Prabowo adalah mendelegitimasi seluruh proses pemilu, hingga KPU serta penetapan “paksa” dirinya sebagai Presiden RI selanjutnya. 

Penulis juga berpendapat bahwa Prabowo merupakan seorang impulsif yang bisa meledak kapan saja bak bom atom Hiroshima. Bagi penulis, ia tak lebih dari seorang konservatif-nasionalis sayap kanan dengan tendensi fasisme dan siap menghajar siapa saja musuhnya melalui jalur konstitusional maupun non-konstitusional, bahkan seorang raksasa petahana sekalipun.

Tapi, penulis tidak sepakat dengan Rizal terkait dengan Prabowo sebagai tokoh politik terburuk pasca Orde Baru. Penulis mungkin tidak mengetahui parameter “buruk” bagi seorang Rizal sehingga ia bisa melompat pada kesimpulan banal seperti itu. 

Namun, penulis akan mencoba menawarkan parameter tokoh politik yang buruk pasca-reformasi. Parameter ini salah satunya bisa berupa strategi jahat yang licin untuk memperkaya diri sendiri serta krooni-kroninya, dan ‘berhasil’ membangun oligarki. 

Ibaratnya, ketika kita berbicara tentang politik yang buruk, kita tidak hanya sedang berbicara dari aspek demokratisnya saja, namun strategi dan keberhasilan pemenuhan hasrat kapitalistik bagi seorang politikus dan kroni-kroninya. 

Misalnya, kenapa tidak memasukkan Titiek Soeharto atau Tommy Soeharto sebagai politisi terburuk pasca-Reformasi? Jelas, mereka merupakan kroni Cendana dan hasil murni dari oligarki Orde Baru dalam menguasai sekian persen kekayaan nasional. 

Arie Sujito, seorang sosiolog politik UGM, menilai bahwa keluarga Cendana tak lagi memiliki pengaruh politik yang signifikan, sehingga gurit bisnisnya pun makin hari makin menemui banyak kendala terkait birokrasi. 

Bahkan, tahun 2018 lalu, Presiden Jokowi merebut kembali uang negara yang diselewengkan oleh Yayasan Supersemar sejumlah 185 miliar rupiah setelah berjuang 11 tahun di pengadilan, dan mengeksekusi tanah dan Gedung Granadi[3]. 

Sehingga keluarga Cendana, mau tidak mau, harus kembali turun gunung untuk berpolitik, dan pilihan politiknya adalah bergabung dengan oligarki besar lainnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Lain Cendana lain pula Wiranto. Untuk tokoh satu ini, tidak diperdebatkan lagi bagaimana kotornya jalan yang ia tempuh untuk melaju di kabinet petahana hingga hari ini. 

KontraS bahkan mengatakan bahwa Wiranto ada di deret terdepan atas sejumlah pelanggaran HAM berat, mulai dari penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, serta Biak Berdarah[4].

Bahkan, Wiranto gagal mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Gagalnya Wiranto dalam mempertanggungjawabkan kejahatan HAM-nya membuat ia dilarang untuk masuk ke dalam wilayah yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat[5].

Belum lagi terkait ide-ide totalitarianisme ala Orde Baru yang diusung Wiranto, seperti pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh yang melanggar hukum pasca Pemilu, penutupan akun media sosial yang ‘dinilai’ melanggar hukum, bahkan menutup akses beberapa aplikasi komunikasi pasca pemilu yang jelas-jelas merupakan upaya negara dalam mempertebal praktik-praktik totalitarianisme.

Prabowo Perlu Diapresiasi

Apresiasi ini datang bukan karena kegilaan dan ambisinya terhadap kekuasaan tertinggi di negeri ini. Jelas, dari tuntutannya pun, Prabowo terlihat sangat bersikeras untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Dan ini bukanlah hal yang spesial, mengingat ambisi Prabowo dalam memenangkan kontestasi pemilu 2014 yang akhirnya melahirkan polarisasi yang bahkan bertahan hingga detik ini.

Pertama, apresiasi ini datang karena keberaniannya untuk mengajukan gugatan (kembali) dengan harapan kericuhan 21-22 Mei akan berhenti. Prabowo berani terlihat memalukan dan menjilat ludah sendiri demi dihentikannya aksi rakyat di depan Bawaslu dan KPU, karena sebelumnya, dilansir dari website resmi Gerindra, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo tidak akan membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK)[6].

Kedua, dengan masuknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, artinya Prabowo beserta timnya mengakui kemenangan dari pasangan nomor urut 01 (dan menggugat kemenangan mereka). Kemenangan ‘yang digugat’ ini bukan hanya satu kali ini saja. Pilpres tahun 2019 ini saja, terdapat 325 gugatan yang masuk ke MK. 

Untungnya, jumlah ini jauh lebih rendah daripada tahun Piplres 2014 yang mencapai 903 gugatan. Iya, Jika Prabowo mengamini (Rich) People Power[7] secara pure, maka ia tak perlu repot-repot menggugat kemenangan paslon nomor urut 01 pada lembaga yudikatif negara. 

Toh, kalau mau People Power, ya tidak perlu legitimasi negara terkait dengan kepemimpinannya (delusif). Maka ia hanya perlu mendeklarasikan negara baru saja di luar wilayah hukum Indonesia.

Ketiga, dan yang terpenting, apresiasi ini datang karena kebanalan tim strategi aksi Prabowo dalam mengorganisasi massa sehingga kerusakan yang ditimbulkan “hanya” segini. Jelas, ada banyak sekali kelemahan dari aksi ini, mulai dari terpimpinnya massa aksi, waktu aksi, dan tujuannya.

Jika kita bedah sedikit saja, maka seharusnya Prabowo bisa men-setting aksi yang massif ketika ia telah memasukkan gugatan secara bersamaan dengan 325 gugatan lainnya dan ‘meledakkan’ setting aksi tersebut ketika proses hukumnya mulai berjalan. Aksi akan jauh lebih efektif apabila mengiringi proses hukum yang berlangsung, bukan sebelum, atau sesudah.

Dengan parameter politik kotor yang telah saya tawarkan di atas, dan kebanalan tim Prabowo dalam mengorganisasi aksi strategis, saya tidak sepakat dengan tulisan Rizal Mallarangeng yang menolak untuk mengapresiasi Prabowo.

Akhir kata, saya sebagai orang yang menolak dipolarisasi secara biner, mengapresiasi langkah Prabowo yang sebenarnya terlalu ambisius, namun sama sekali tidak matang, atau sengaja tidak matang agar bisa melampaui batas-batas oposisi dengan kesempatan yang diberikan pada kader-kadernya untuk menjadi penjilat koalisi para petahana. 

Semoga Prabowo bisa berubah. Untung-untungan kalau jadi progresif sentris, apalagi jadi kiri. Biar narasi pilpres bukan kanan vs kanan lagi. 

Sumber:

  1. Qureta, Apresiasi buat Prabowo? Tunggu Dulu
  2. DetikNews, Ini 7 Tuntutan Prabowo-Sandi Jadi Presiden atau Pemilu Ulang
  3. DetikNews, Jalan Sunyi Jokowi Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar
  4. Kompas, KontraS: Wiranto Ada di Deret Terdepan atas Sejumlah Pelanggaran HAM
  5. Tirto, Jenderal-Jenderal Indonesia yang Dicekal Amerika
  6. Gerindra, BPN Prabowo Tak Akan Bawa Sengketa Hasil Pilpres ke MK
  7. Indoprogress, Rich People Power