Belakangan ini, wacana hukuman mati untuk para koruptor kembali terngiang di tengah masyarakat Indonesia. Jika diwujudkan, barangkali hukuman ini bisa membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, sehingga dapat mencegah tindakan korupsi. 

Mungkin hukuman ini juga dinilai pantas sebagai konsekuensi untuk mereka yang telah merugikan kita. Artinya, hukuman ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang dianggap besar, sekaligus layak untuk dilakukan bagi sebagian orang.

Pertanyaan saya, apakah pantas kita mengakhiri nyawa seseorang atas nama hukum? Apakah mereka yang dianggap bertindak buruk dan jahat telah membuat pilihan yang salah, sehingga hukuman mati adalah konsekuensi yang tepat? Mungkin sebagian besar menjawab dengan kata “iya” tanpa ragu.

Jika kita menelusuri lebih jauh tentang penyebab hukuman tersebut dapat diterima, kita akan menemukan bahwa wacana ‘Kehendak Bebas’ masih mendominasi sebagian besar dari kita. Kalangan tersebut menganggap bahwa semua tindakan mereka (seperti bekerja, berdiskusi, atau bercinta) adalah hal yang dilakukan karena pilihannya. 

Oleh karena itu, terdapat anggapan manusia yang bertindak buruk dan jahat, seperti korupsi, mencuri, dan membunuh, terjadi karena kehendaknya sendiri. Atas dasar inilah, menurut mereka, hukuman mati pantas dirayakan.

Namun, filsafat postmodern dengan senang hati akan melawan argumen semacam itu. Filsafat ini akan menyatakan bahwa ‘kehendak bebas’ adalah kepercayaan atau ilusi yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Segala tindakan yang timbul dalam kehidupan manusia bukan karena kehendak dari manusia itu sendiri, melainkan karena hasil dari kekuasaan pengetahuan dan wacana. Dengan demikian, ketika kita melihat orang berbagi atau berbuat baik, itu karena adanya pengetahuan yang menguasai orang tersebut.

Barangkali sebuah pengetahuan mengatakan bahwa perbuatan itu tidak merugikan dan akan dibalas oleh Tuhan. Singkatnya, filsafat ini telah menggali kuburan untuk ‘Kehendak Bebas.’

Kekuasan dari wacana tertentu juga dapat menimbulkan tindakan yang kita anggap buruk. Sebagaimana yang kita ketahui, strategi penjualan di era ini selalu disertai dengan wacana yang berlebihan. Sebagian besar wacana telah menumbuhkan fetisisme komoditas dan menentukan gambaran kehidupan yang indah, bahkan menggapai intersubjektif.

Gambaran hidup yang dimaksud, misalnya mempunyai mobil yang mewah, mempunyai rumah yang artistik, atau menjadi cantik dengan pakaian yang bagus. Ketika wacana semacamtersebut berhasil menguasai, moralitas yang telah terbentuk bisa saja tersingkirkan.

Postmodernisme juga mengingatkan kita bahwa tidak ada kebenaran universal, yang ada hanya kebenaran subjektif. Oleh karena itu, setiap perbuatan selalu didasari dengan konsep ‘benar dan salah’ yang berbeda. Tidak heran apabila kita menemukan perbuatan dari orang lain yang dianggapnya benar, tetapi salah bagi kita. Lalu, apakah kita bisa menyelenggarakan hukuman untuknya, sementara bagi pelaku perbuatannya tidaklah salah?

Selain postmodernisme, perkembangan sains juga turut menyingkirkan kepercayaan adanya kehendak bebas. Sains telah menunjukkan bahwa perbuatan manusia selalu ditentukan oleh hormon dan neuron dalam dirinya.

Oleh karena itu, saat manusia melakukan pembunuhan, sains tidak akan mengatakan bahwa pembunuhan itu didasari dengan pilihan dari pelakunya. Kemungkinan sains akan mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi karena genetik tertentu atau tekanan lingkungan yang memicu proses elektrokimiawi dalam otak yang tidak bebas, melainkan bersifat determeinistik, acak, atau kombinasi dari keduanya.

Hasil penelitian yang meniadakan kehendak bebas diperkuat dengan praktisnya. Melalui pemindai otak, kita bisa menebak keputusan yang akan diambil oleh manusia. 

Memanipulasi keinginan manusia juga dapat dilakukan melalui rekayasa genetika, menggunakan obat-obatan atau simulasi otak, sebagaimana yang telah dilakukan dalam militer. Secara tidak langsung, sains menunjukan bahwa manusia juga dapat diperbaiki, seperti algoritma non-organik.

Sebagaimana sains, dalam buku yang berjudul “Akal Kekerasan”, Erich Fromm tampak tidak menyinggung ‘Kehendak Bebas’ sebagai akar dari segala tindakan manusia, termasuk melakukan kekerasan. Di dalam bukunya, Erich menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan manusia juga tergantung pada kondisi ekonomi. 

Menurutnya, makin primitif pola ekonomi yang berlangsung, maka makin sedikit kemungkinan kekerasan dapat terjadi. Sebaliknya, makin modern ekonomi yang berlangsung, maka makin besar kemungkinan terjadinya kekerasan.

Dalam pola ekonomi primitif, yaitu ekonomi yang identik dengan pemburu-pengumpul makanan, manusia biasanya bekerja sama untuk berburu atau memenuhi kebutuhannya. Hasil yang didapatkan biasanya dikonsumsi bersama-sama. Proses tersebut mengurangi kemungkinan untuk terjadinya kekerasan di tengah kelompok manusia. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi modern yang berbasis kompetisi, yang bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

Jika kita kaitkan dengan kondisi ekonomi, tampaknya ekonomi memang sering kali menjadi faktor terjadinya perbuatan buruk dan jahat. Secara tidak sadar, manusia secara kolektif membentuk pola ekonomi yang penuh desakan. Mereka yang terlahir dalam keadaan tidak mempunyai modal yang memadai (ekonomi, sosial, atau budaya), pastinya tidak mempunyai banyak pilihan. Akhirnya, sebagian dari mereka menjadi pencuri, pembunuh, dan terbiasa dengan cara-cara yang buruk.

Melalui penjelasan di atas dengan sudut yang berbeda, rasanya kita tidak mempunyai alasan kuat untuk mewujudkan hukuman mati, seburuk apa pun perbuatannya. Hal ini karena perbuatan manusia bukan terjadinya karena kehendaknya sendiri. Boleh jadi manusia yang melakukan perbuatan buruk atau jahat adalah korban yang sesungguhnya.

Bagi saya, tujuan hukum bukanlah untuk menghukum pelaku dan membentuk keadilan, melainkan hanya untuk membentuk panoptik dan perbaikan tingkah laku. Jika tujuan hukum adalah menghukum dan membentuk keadilan, rasanya itu tidak akan pernah tercapai. Bisa jadi perbuatan buruk dari seseorang adalah kesalahan kita juga, karena membentuk wacana dan lingkungan yang memicu perbuatan buruknya.

Oleh karena itu, hukum, bagi saya, hanya sekadar untuk membentuk panoptik dan perbaikan tingkah laku. Membentuk panoptik berguna dalam mencegah manusia melakukan tindakan yang dianggap buruk dan jahat. Sedangkan perbaikan tingkah laku diharapkan supaya, setelah melalui masa hukuman, para pelaku memperoleh kesadaran untuk tidak merugikan orang lain dan ke arah yang lebih baik. Karena makna ini pula saya tidak bisa menyetujui hukuman mati.