Peneliti
1 tahun lalu · 19 view · 4 min baca menit baca · Lainnya 42234_99534.jpg

THR versus Harga Bahan Pokok

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada para pensiunan para penerima tunjangan, seluruh PNS, seluruh prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air, pada hari ini saya telah menandatangani peraturan pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, anggota TNI, dan Polri.

THR tahun ini diberikan juga kepada pensiunan, saya berharap dengan pemberian THR dan gaji ke-13 ini bukan hanya akan bermanfaat bagi kesejahteraan pensiunan PNS prajurit TNI dan anggota Polri terutama saat menyambut hari raya Idul Fitri tapi juga ada peningkatan kinerja ASN dan kualitas layanan publik. Saya rasa itu.

Itulah dua penggal pidato Presiden RI Joko Widodo yang paling menarik perhatian, yang disampaikan langsung dari Istana Negara, Jakarta (23/5/2018) menyoal tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun anggaran 2018. Besarannya hingga mencapai Rp 36,2 triliun. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi mereka dan keluarga. 

Kabar gembira lainnya adalah komponen THR dan gaji ke-13 tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja.

Jelang beberapa saat setelah pidato tersebut usai, di berbagai jejaring sosial ramai komentar netizen. Pro dan kontra menjadi bagian penting yang disoroti. Misalnya saja ada yang bilang, “Jokowi memang hebat, terima kasih, Pak!” Ada juga yang senang karena ibunya pensiunan PNS di kampung mendapat gaji ke-13 plus THR yang tahun sebelumnya tak ia dapatkan. “Terima kasih, Pak Jokowi, Ibu saya pasti senang.” Dan sejumlah komentar positif sejenis lainnya.

Adapun yang kontra terhadap kebijakan pemerintah, misalnya, ada yang berkomentar, “PNS makin kaya, saya buruh kecil tambah sedih dan miskin. Kebijakannya tak berpihak pada kami, tolong perhatikan kami.” Komentar serupa, “Tidak adil, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya.”


Pro dan kontra yang bergulir di masyarakat memang sangat rasional dan wajar. Sebuah kebijakan mempunyai risiko. Dalam konteks ini, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. Untuk mengurangi sekaligus menafikan hal tersebut, Jokowi selaku presiden menitip pesan agar mereka, para penikmat kebijakan, meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik mereka sebagai abdi negara.

Selama ini, terkesan bahwa kerja birokrasi, di pusat dan daerah, masih jauh dari harapan masyarakat. Walau di beberapa sektor atau unit kinerja mereka ada yang sudah cukup baik dan publik merasa puas. Dan masyarakat harus juga mengapresiasinya. Namun, secara umum memang kualitas kerja aparatur sipil negara belum memuaskan publik, termasuk di dalamnya kinerja para pejabat negara.   

Kita ambil contoh yang berkaitan dengan pelayanan publik, misalnya, soal permintaan perizinan usaha yang ruwet, yang harus melewati birokrasi yang berbelit-belit, ditambah pungutan ini-itu di mana-mana. Menurut data Laporan Daya Saing Global yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), diketahui bahwa sejak 2004 hingga 2018, birokrasi secara konsisten medapatkan rapor paling buruk setelah korupsi (Kompas, 26/5/2018).

Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi menjadi PR serius bagi pemerintah untuk segera diperbaiki. Dan aparatur sipil negaralah yang menjadi ujung tombak mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Birokrasi merupakan mesin pembangunan; jika pembangunan infrastruktur bisa dipercepat, maka reformasi birokrasi juga harus sejalan cepatnya dengan itu.

Harga Bahan Pokok  

Bolehlah kabar gembira di atas didengar oleh para PNS, TNI, Polri, pensiunan, termasuk juga oleh para pejabat negara. Namun bagi PNS rendahan, seperti saya, kabar gembira tersebut hanya sekadar angin lalu, meski tak menafikan kegembiraan tersebut. Pasalnya, harga-harga bahan pokok di pasaran sudah merangkak naik hingga menjelang lebaran nanti.

Tengok saja harga telur dan daging ayam, misalnya. Harganya masih di atas harga acuan pemerintah, meski dua pekan terakhir cenderung turun. Hal tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan dari produsen.


Harga ayam masih melambung Rp 36.000,00–Rp 37.000,00/kg sedangkan acuan harga pemerintah menurut Permen Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Penjualan di Konsumen adalah Rp. 32.000,00/kg.

Begitu juga harga telur, di pasaran masih tinggi, kisaran Rp 25.000,00 hingga Rp 26.000,00/kg. padahal harga acuan pemerintah adalah Rp 22.000,00/kg. Belum juga harga-harga bahan pokok lainnya seperti cabe, bawang, tomat, sayuran dan ikan tak mau ketinggalan ikut naik.

Dalam konteks ini, pemerintah juga harus bertanggung jawab mengendalikan harga. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian diharapkan bisa memangkas rantai distribusi serta menjaga pasokan bahan pangan dengan murah sehingga masyarakat dapat menikmati THR dan gaji ke-13 tanpa dibebani harga bahan pokok di pasaran yang justru mengurungkan senyum lebar para penerimanya. Berilah kesempatan kepada mereka untuk bisa tersenyum lebar setahun sekali tanpa syarat apa pun.

Peningkatan kinerja di tahun 2018 bagi para ASN memang terjadi. Hal tersebut diketahui dari hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana yang disampaikan Menpan RB, Asman Abnur (23/5/2018). Maka wajar juga ada penambahan kesejahteraan dalam THR dan gaji ke-13 sebagai apresiasi dan hadiah dari negara bagi mereka.

Pemerintah juga berharap dengan THR dan gaji ke-13 daya beli masyarakat meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi negara terus meningkat. Yang menjadi catatan penting adalah harga bahan pokok di pasaran harus seimbang dengan harga acuan dari pemerintah.

Masyarakat bisa sedikit tersenyum menghadapi lebaran. Beras, lauk pauk, daging, sayuran dan kebutuhan primer lainnya bisa tercukupi. Dapur bisa mengebul tanpa “omelan” ibu-ibu terhadap pedagang di pasar. Harapan masyarakat sangat sederhana; mereka bisa makan dengan nyaman, berpakaian dengan nyaman, dan kondisi keamanan terjamin. Beribadah tanpa dibayangi ketakutan karena ulah teroris yang tak bertanggung jawab. 


Semua persoalan di atas menjadi tanggung jawab negara. Sandang, pangan dan papan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah negara, jika kebutuhan di atas dipenuhi oleh negara. Melalui program THR plus dan gaji ke-13 plus, tanpa potongan pajak, menjadi modal masyarakat, khususnya PNS, TNI, Polri dan sejenisnya untuk semakin loyal terhadap negara dan dapat memantik kinerja mereka demi pelayanan publik yang lebih baik.

Satu hal penting, THR dan gaji ke-13, tidak untuk dipolitisasi. Harus benar-benar steril dari kepentingan politik, penguasa, partai dan golongan tertentu. Semoga terwujud!

Artikel Terkait