Sambil menunggu film Thor: Ragnarok (2017), saya iseng memutar ulang karya-karya Marvel Studios.

Dan sampai detik ini, saya coba hitung-hitung, ternyata lima kali sudah mata saya tertuju untuk menonton selalu Captain America: Civil War (2016). Tak ada rasa jemu saat mengulang-ulangnya, memang.

Selain sebab satu adegan penuh perkelahian di bandara antar para superhero yang telah berkubu itu. Tapi lebih dari itu, tentu yang buat saya kian tertarik ialah alasan sekelompok pahlawan bernama The Avengers itu terbelah.

Berawal dari sebuah pertemuan. Jenderal Ross, pejabat berpengaruh di Amerika memulai percakapan: “Banyak orang melihat kalian sebagai pahlawan. Tapi, ada beberapa yang lebih memilih kata ‘main hakim sendiri’. Begini, kira-kira, apa sebutan yang cocok bagi sekelompok manusia super yang berbasis di Amerika, yang selalu mengabaikan batas kedaulatan negara dan sepertinya, tak terlalu peduli akan dampak dari aksi-aksinya?”

Ucapan sang jenderal itu bukan tanpa bukti, seketika ia pun menunjukkan sederet video berisi ulah heroik mereka yang menangkap, juga mengalahkan para penjahat, yang justru, akibat darinya ternyata mendatangkan sebuah mala baru –kerusakan yang meluas, tentu juga jatuhnya korban sipil yang tepermanai.

Bencana di New York, Washington DC, Sokovia, dan terakhir -yang jadi adegan awal film yang jadi bagian dari ambisi Marvel Cinematic Universe (MCU)- Lagos, Nigeria jadi alasan kuat bagi 117 negara untuk seia sekata bahwa The Avengers mesti diawasi langsung di bawah kendali panel PBB.

Tentu, usulan pengawasan itu mengundang polemik dalam tubuh kelompok pahlawan itu: ada pro dan yang anti, lalu belakangan, akhirnya terpecah jadi dua kubu. Yang jadi menarik, bagi saya, ialah momen saat mereka berembuk menentukan satu sikap resmi. Seperti sebuah pertaruhan politik.

“Kekuatan mengundang tantangan, tantangan mendorong konflik, konflik melahirkan malapetaka,” tegas The Vision berbicara mirip-mirip apa yang diuraikan Tan Malaka tentang oorzaak en gevolg (sebab dan akibat). “Pengawasan merupakan ide yang bisa dijadikan solusi,” lanjutnya.

Tony Stark menambahkan dengan yakin, “Jika kita tak bisa terima keterbatasan, kita tak terbatas. Kita tak lebih baik dari penjahat.” Memang, Tony punya pengalaman soal ini, ia bertemu, digugat oleh seorang ibu yang kehilangan putranya akibat tragedi Sokovia itu.

Sang ibu geram atas laku para pahlawan yang, menurutnya, beraksi seenak diri –kendati atas nama menumpas kejahatan. Pertemuan singkat itu mengguncang batin Tony, perasaan bersalah atau tidak terus membayang-bayanginya.

Namun, ada benarnya juga argumen Captain America yang menolak usulan itu, “Lantas, bagaimana bila panel itu mengirim kita ke tempat yang bukan semestinya? Bagaimana jika kita harus ke suatu tempat, tapi mereka melarangnya?” dengan cemas Cap melanjutkan, “Kita mungkin tak sempurna, tapi kita masih bisa memutuskan sendiri.” Tampaknya yang terlihat, tak ada satu kebulatan suara...

Saya kira, yang terjadi semacam perdebatan perlu tidaknya sebuah kontrol atas kekuatan atau kekuasaan. Tim Cap berangkat dari asumsi ketidak-percayaan pada PBB yang penuh intrik politik itu. Menjadi hal yang niscaya, untuk menyelamatkan dunia dari sebuah ancaman, terkadang juga tak bisa dihindari kemungkinan akan jatuhnya korban.

Saya percaya Cap -dengan latar belakang seorang yang jujur, dan kita tak ada keraguan untuk itu, yang ingin melihat dunia yang lebih aman- selalu memulai dengan iktikad baik, tanpa ada tedeng aling-aling. Boleh dikatakan, ia satu-satunya yang tak bisa bernegosiasi dengan apa yang jahat.

Sebab itu, “Dokumen-dokumen ini hanya untuk menyalahkan kita saja,” jelas Captain America. Sambungnya lirih, “Orang-orang pasti mati, janganlah menyerah karena itu.” Kita tentu tahu, bagaimana niat dan rekam jejak seorang Cap yang tak seperti Tony Stark misalnya, saat awal mula membuat Iron Man.

Namun, ada yang luput dari pandangan Cap bahwa manusia sehebat apa pun, setulus apa pun ia ialah makhluk yang rentan tergoda dan jadikannya penuh cela –apalagi dengan kekuatan yang ada dalam genggamannya.

Karenanya, dalam abad 21 yang demokratis ini, tak bolehlah ada seseorang atau sekelompok orang, terlebih sebuah lembaga yang beraksi seenak diri, terlebih tanpa pengawasan.

Memang, abad 21 bukanlah tahun-tahun di mana pemimpin dunia tampil berkobar-kobar dengan karakteristik uniknya, yang seakan terus berlomba-lomba menyajikan sederet gagasan berani nan gila. Dan darinya, dengan gampang menentukan mana yang baik dan apa yang tak bagus seorang diri –sebuah zaman di mana Cap tumbuh besar.

Sepakat atau tidak, kini yang ada, apa yang benar dan adil itu mesti keluar dari sebuah rembukan, bukan hasil permenungan seorang individu –kendati ia seorang resi yang arif sekalipun.

Dan saya menduga-duga, kekhawatiran Cap pun hari-hari ini (saling sikut antara Direktur Penyidikan KPK vs Penyidik Senior KPK –red) kembali beriak di dalam lautan sejarah Indonesia pada lembaga yang memiliki kewenangan super, kita menamainya KPK.

Saya tak menuduh organisasi anti rasywah itu beraksi seenak diri, menyelesaikan setumpuk masalah kronis dengan cara-cara yang, bagi Prof. Romli Atmasasmita (salah satu penyusun naskah UU KPK), melanggar kaidah-kaidah hukum –meskipun atas nama pemberantasan korupsi.

Tapi, rasa-rasanya, ketika ramai para ahli hukum mengingatkan, semisal Prof. Mahfud MD (Ketua MK 2008-2013) yang gelisah berasumsi: “Memang, kita tidak boleh berkompromi dengan korupsi, karena korupsi adalah kanker pencabut nyawa negara. Tapi, sah saja kita berkompromi dengan keadaan daripada KPK-nya menjadi lumpuh, bahkan mati sebagai risiko atas kecerobohan KPK sendiri (dalam mengomentari Cicak vs Buaya jilid 3, awal tahun 2015 –red).”

Tentu, ada yang jadi ganjil. Suatu kecerobohan yang diulang-ulang –hingga kini.

Sehingga, meminjam Tony Stark di atas yang saya ubah sedikit: “Keterbatasan itu niscaya, demokrasi memerlukannya agar tak ada yang tak terbatas dan semena-mena.” Apa yang “tak terbatas” dalam diri KPK ialah wacana yang tak ada habis-habisnya diperbincangkan: penyadapan.

Selain itu, yang kian menarik, tentu tak adanya pengawasan khusus akannya. Lalu, setelah eksistensi KPK paska Reformasi ialah keniscayaan, apakah dewan atau komisi pengawas KPK pun jadi sesuatu yang niscaya? –serupa Komisi Yudisial bagi para hakim, Komisi Kejaksaan untuk kejaksaan, Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berdiri pada tahun 2005.

Nampaknya, tanpa adanya komisi yang mengawasi, kita jadi tak bisa sepenuhnya 100% percaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab kesempatan menyalah-gunakan kekuatan atau kekuasaan dapat terjadi kapan saja. Ingat! Mereka bukan penjelmaan dewa atau manusia-manusia super, mereka sama seperti kita: manusia yang punya cacat.

Adanya pengawasan, setidak-tidaknya mengakhiri kecemasan soal “seenak diri” itu, meski pasti seperti apa yang dikatakan The Vision: “Delapan tahun sejak tuan Stark mengumumkan dirinya-lah Iron Man itu, jumlah manusia super kian bertambah. Dan di waktu yang sama, potensi kiamat pun terus meningkat.” Maksudnya, apa yang jahat itu bukannya tak bersisa, justru bertambah.

Sebab, meminjam Tan Malaka dalam bukunya yang buat kepala pusing, Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) -yang boleh jadi, ia mengakar pada Hegel- ada tesis semisal fenomena kekuatan super, lantas dibalas oleh penantang yang memang menciptakan konflik dengan ujung sebuah bencana (antitesis) dan barangkali, pengawasan ialah sebuah sintesis yang jitu. Walaupun, tentu ia akan jadi tesis baru –dan begitu seterusnya.

Terus berkembang, berubah, tapi berhubungan satu dan lainnya. Intinya, akan selalu ada masalah baru...

Selain itu, selepas gerahnya perdebatan di New Avengers Facility (NAF), Upstate New York, Amerika itu, saya pikir bahwa apa itu kejahatan dan siapa itu pahlawan ternyata bisa kabur.

Penonton dibuat bingung untuk memilih siapa yang salah: Tim Cap atau Tim Iron Man. Tim Novel atau Tim Aris (dalam konteks isu KPK sekarang –red).

Dan kita bisa saja tak percaya pada Tony Stark yang punya kelakuan tak sebaik Cap, jika tak ingin disebut buruk, penuh arogansi. Dan kita kian kehilangan akal oleh sikap Cap yang menolak titah PBB itu, sebab sebagai seorang perwira, kepatuhan seharusnya harga mati. Terlepas dari itu, karena perbuatannya, ia jadi buron dan dunia dirundung amnesia atas jasa-jasanya. Kini, ia seorang yang dicap pemberontak.

Maka, benar adanya bahwa tak akan pernah ada yang namanya pahlawan atau penjahat, yang ada hanyalah momen kepahlawanan atau laku kejahatan. Petuah itu agaknya bukan untuk diamini dalam dunia fiksi saja, melainkan apa yang sering terjadi di dalam sejarah.

Seperti, agaknya jadi kurang tepat, bila kita terus terusan menganggap generasi awal Republik ini sebagai generasi paling jempolan, dengan kualitas diri aktor-aktornya yang penuh keteladanan, serta decak kagum atas capaian-capaiannya, oleh karena, setidaknya mereka diuntungkan akan adanya momen kepahlawanan dengan garis tegas mana yang benar dan tidak: semua pasti sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, imperialisme mesti angkat kaki dari bumi pertiwi dengan segera.

Begitu juga si pencuri, pemerkosa, pembunuh, bahkan extraordinary crime serupa teroris, koruptor, pengedar narkoba ialah mereka yang kedapatan berbuat jahat (bukan seorang penjahat), dan karenanya, tak perlu hukuman mati diberlakukan, melainkan mencari alternatif lain yang setimpal akannya.

Saya yakin, pasti ada, semisal apa yang diusulkan Komnas HAM: hukuman seumur hidup tanpa remisi atau menyita aset terpidana untuk negara atau dipekerjakan di tempat publik.

Tak ada yang 100% terlahir dan hidup sebagai seorang penjahat, begitu pun sebaliknya. “Manusia pada dasarnya ialah makhluk setengah malaikat, separuh iblis,” terang para pemuka agama. Bukan berarti kita diperbolehkan menyerupai iblis, namun kita mesti berusaha terus berlaku baik. Menemukan selalu momen-momen kepahlawanan kita.

Lalu, saya pun percaya, saat manusia jatuh dan berbuat jahat semisal korupsi, agaknya tak pantas bila ia harus mati di hadapan regu tembak. Ia punya kesempatan untuk berbenah diri dan menemukan saat-saat kepahlawanannya.

Sebab, bukankah Tuhan menilai manusia dari bagaimana kita mengakhiri cerita hidup kita (Hadis Bukhari No. 6493)?