Penikmat Sanger
1 minggu lalu · 246 view · 4 min baca menit baca · Politik 55155_81431.jpg

Jika Aceh Referendum

Akhir-akhir ini, Aceh banyak disorot oleh publik dan media massa terkait berbagai kebijakan dan sikap dalam mengatasi isu nasional dan daerah. Hal yang paling krusial adalah munculnya kembali isu untuk melakukan referendum. 

Salah satu tokoh ternama Muzakir Manaf atau Mualem merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga mantan wakil gubernur Aceh 2013-2017 dan saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA).

Munculnya ungkapan Aceh ingin melakukan referendum terjadi saat memberikan sambutan pada acara peringatan wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro (3 Juni 2010 - 3 Juni 2019) dan buka bersama di salah satu gedung pertemuan di Banda Aceh. Alasan konkrit yang menyebabkan Mualem menyinggung hal tersebut karena ia memandang bahwa arah demokrasi dan keadilan di pemerintahan yang sekarang ini tidak jelas.

"Alhamdulillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," Ujar Mualem dan disambut riuh tepuk tangan dan teriakan 'hidup mualem'.

Sejak usai pelaksanaan pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif untuk pemerintahan. Telah banyak terjadi permasalahan hingga konflik yang timbul akibat dari ketidakteraturan dari pelaksanaan pemilu tersebut. 

Munculnya berbagai spekulasi terjadinya berbagai kecurangan, keterlibatan ASN, politik uang hingga yang paling krusial dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin hal tersebutlah yang menjadi pandangan Mualem dan masyarakat luas yang mengeluhkan keberadaan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Kesepakatan perdamaian MoU Helsinki Pemerintahan RI dan Aceh menjadi akar permasalahan atas muncul pernyataan Mualem tersebut, tidak hanya itu bahkan di kalangan anggota DPR Aceh dan masyarakat Aceh telah menuntut kejelasan atas isi MoU tersebut dikarenakan adanya tarik ulur pengimplementasian kesepakatan yang telah disetujui. Selain itu, keberadaan ideologi yang masih kental hingga sekarang masih banyak dianut sehingga timbul desakan yang mengiginkan Aceh Merdeka.


Upaya-upaya pemisahan Aceh dari Indonesia bukan sekadar wacana belaka, hanya hangat menjadi pembicaraan saat duduk berdiskusi di warung kopi saja. Sudah sejak lama pergerakan untuk menginginkan kemerdekaan itu sendiri, seperti memunculkan kembali organisasi perjuangan yang bernama Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)

Walaupun ASNLF tidak terlalu aktif di dalam negeri akan tetapi saat ini ASNLF aktif bersuara memperjuangkan hak-hak serta keadilan atas pelanggaran HAM sewaktu terjadi konflik di Jenewa, Swiss atau di Den Haag, Belanda.

Intensitas pergerakan ASNLF sangat masif di wilayah Eropa. Menuntut keadilan di pengadilan Internasional atas pelanggaran HAM, berbicara di sidang umum PBB menuntut pemimpin negara mengambil sikap dan berorasi massa di momen-momen tertentu di jalanan kota di Eropa. 

Lantas, apakah keberadaan ASNLF merupakan turunan dari GAM ? Bisa dikatakan iya, sebab sebagian besar suara-suara perjuangan berasal dari kombatan GAM terdahulu. Namun, ASNLF merasa sangat kecewa dengan para petinggi GAM yang menerima dengan mudahnya MoU Helsinki RI-GAM dan jelas menentang atas kesepakatan tersebut karena menganggap akan merugikan Aceh.

Pro dan kontra atas isu referendum ini telah banyak menimbulkan argumen dan spekulasi dari para tokoh, terutama para elit politik salah satunya Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Menhan mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, dan tidak membiarkan sejengkal pun lepas dari Indonesia. 

Selain itu, argumen dari politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menganggap bahwa pernyataan Mualem bukan sekadar pernyataan belaka, perlu adanya upaya dialog antara Presiden RI dengan Mualem atau tokoh terkait untuk membicarakan masalah yang terjadi agar tidak membuka luka lama. 

Potensi Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI akan menjadi isu berkepanjangan, karena masih meninggalkan luka lama terkhusus pelanggaran HAM yang terjadi sewaktu konflik. Disamping itu, sebagai wilayah yang memiliki keistimewaan dalam melakukan pemerintahan, banyak kebijakan - kebijakan yang telah dibuat selalu diintervensi oleh pihak luar mengenai urusan rumah tangga Aceh terkhusus dalam penerapan syariat Islam. 

Banyak anggapan bahwa syariat Islam yang dibangun menjadi penghalang untuk investasi dari pihak swasta dan asing untuk membangun di Aceh, padahal penerapan syariat Islam tidak akan merugikan siapapun justru akan melindungi mulai dari urusan hukum sampai infrastruktur hanya saja masih dalam proses menyeluruh ke semua elemen. Tentu, hal-hal tersebut bisa menjadi pemicu atas kegelisahan rakyat Aceh untuk menyuarakan referendum. 

Jika suara - suara dan upaya - upaya untuk melakukan referendum begitu besar. Apakah Aceh mampu menjadi bangsa yang besar dan makmur?. Perlu adanya sebuah Grand Design untuk mempersiapkan itu semua, sebab Aceh masih memiliki sumber daya alam yang melimpah, hukum-hukum yang telah independen, serta berbagai potensi lainnya. 

Tentu, banyak masalah yang masih bergentayangan bagi Aceh terutama kualitas sumberdaya manusia dan pendidikan yang masih rendah, kondisi ekonomi yang masih dibawah rata-rata, serta kemiskinan yang masih merajalela dengan posisi kedua terbawah di Sumatera. 


Melihat dari pembangunan dan ekonomi yang disuplai dari anggaran pendapatan belanja daerah Aceh masih sangat tidak terkontrol. Banyak perencanaan pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, program-program kesejahteraan yang tidak merata hingga berdampak pada praktek korupsi di berbagai sektor. Bisa dibayangkan bahwa dana otonomi khusus sebesar Rp. 8 Triliun yang dikucurkan pemerintah pusat banyak yang terbuang hingga seakan-akan dana tersebut hanya tertahan dan bermanfaat di ibukota Banda Aceh saja. 

Memimpikan sebuah negara akan dihantui kegagalan bernegara, sebab 'nutrisi' yang telah diberi pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan di Aceh. Kekhawatiran akan selalu muncul yang didasari oleh ketidakmampuan dalam membawa dan menjaga kemakmuran Aceh. Kualitas SDM yang rendah, persentase ekonomi yang di bawah rata-rata dan berbagai faktor lain akan menjadi penghambat bagi Aceh untuk makmur sebagai sebuah negara.

Meskipun demikian, Aceh memiliki runtutan kisah sejarah dalam perannya membangun Indonesia. Banyak peristiwa genting yang terjadi atas kewibawaan rakyat Aceh dalam mengorbankan kemerdekaan Indonesia. Tidak elok kiranya menstigmatisasi buruk terhadap Aceh. Indonesia tidak ada tanpa Aceh. 

Mempertahankan kedaulatan negara sudah menjadi hal mutlak. Pemisahan Aceh dari NKRI akan sangat sulit terealisasi sebaliknya pemerintah pusat merangkul dan mendamaikan Aceh termasuk dalam penuntasan pelanggaran HAM, membangun kualitas SDM yang baik dan meningkatkan ekonomi agar tidak ada perselisihan kembali terkait referendum. 

Artikel Terkait