John Locke dalam artikel yang berjudul Tabula Rasa and Human Nature, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan seperti halnya kertas Tabula Rasa—putih bersih tanpa coretan apapun—sehingga, semua manusia pada hakikatnya adalah sederajat atau setara. 

Locke berpendapat bahwa Tuhan menciptakan manusia niscaya sama, memiliki kebebasan yang sama, hak atas bumi yang setara, tidak ada kasta maupun hal-hal yang membuat manusia merasa lebih dari manusia lainnya. Namun, di sisi lain manusia juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik yang melatarbelakanginya, sehingga manusia mulai berorientasi pada uang dan modal. 

Selain itu, John Locke juga menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan, dalam sudut pandangnya terdapat tiga hak yang harus dihormati sesama manusia, hak tersebut adalah hak milik (property), hak kemerdekaan (liberty), maupun hak untuk hidup (life). Ketiga hak tersebut berlandaskan pada konsep Tabula Rasa dan hakikat manusia, karena diri manusia pada dasarnya berorientasi pada kebajikan

Pemikiran John Locke ini sangat mengedepankan kebebasan atau liberty dan juga kesetaraan hidup, berbeda dengan pemikiran tokoh sebelumnya yaitu Thomas Hobbes, yang beranggapan bahwa manusia telah terkonstruksi pada derajat yang berbeda-beda. 

Maka dari itu, sering kali pemikiran John Locke disebut sebagai terobosan atau inovasi pemikiran baru yang menjadi pertanda berkembangnya pemikiran politik modern, juga dikenal sebagai pencetus aliran liberalisme

Namun, pada satu sisi pemikiran John Locke dan juga Thomas Hobbes memiliki kesinambungan dalam konsep hakikat manusia, terlihat pada cara pandang memperoleh ilmu pengetahuan, menurut Locke dan Hobbes pada hakikatnya, manusia memperoleh pengetahuan berdasarkan pada pengalaman panca indera, bukan atas dasar rasio semata. 

Pengalaman yang dimaksud oleh Locke dan Hobbes adalah pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang didapat melalui pancaindera manusia, seperti halnya melihat sebuah anggur di atas meja. Sedangkan pengalaman batiniah adalah pengalaman yang muncul ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktifitas empiriknya, seperti halnya mengingat aktifitas di masa lalu, menghendaki, meyakini, dan lain sebagainya. 

Keadaan Alamiah

Dalam keadaan alamiah (state of nature), manusia memiliki martabat dan derajat yang sama karena mereka memiliki kesamaan kemampuan nalar, kesamaan keuntungan-keuntungan alamiah, kekuasaan dan yuridiksi. Hal lainnya seperti harus tunduk dan terikat pada hukum alam dan memiliki hak-hak alam juga membuat derajat dan martabat manusia menjadi setara. 

Dalam perspektif itu, Locke setidaknya merumuskan hak-hak alam (natural rights) tersebut ke dalam tiga bentuk: hak untuk hidup (life), hak untuk kebebasan atau kemerdekaan (liberty) dan hak milik atau hak untuk memiliki sesuatu (property).  

Ketiga hak yang digagas Locke ini yang menjadi menjadi cikal bakal konsep hak asasi manusia. Konsep tersebut bangkit kembali seusai Perang Dunia II dengan dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 oleh negara-negara yang tergabung dakam Perserikatan Bangsa-Bangsa . 

Jauh sebelum itu, konsep Locke akan hak-hak alam sudah menjadi pegangan bagi rakyat Amerika Serikat sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris tahun 1776. Hal tersebut tercantum pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (United States Declaration of Independence) yang juga merupakan piagam hak asasi manusia. 

Di dalam dokumen tersebut dengan jelas tertuang gagasan Locke mengenai hak alamiah, “Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”.

Kedudukan ketiga hak alamiah bersifat status naturalis karena penetapannya sudah mendahului penetapan negara, begitu juga dengan hukumnya yakni hukum alam yang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam hubungan manusia sebelum adanya negara (status naturalis)

Hak-hak tersebut sifatnya abadi dan tidak dapat dicabut (inalienable) serta tidak dapat dipindahkan kepada siapapun dan oleh siapapun. Suseno menjelaskan bahwa hak-hak tersebut melekat pada manusia karena ia manusia, jadi hak tersebut berakar dalam martabatnya sebagai manusia. Maka, dari kedudukan yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia itu, kita dapat mengukur kemanusiaan dan keberadaban sistem politik .  

Melihat pentingnya hak-hak alamiah tersebut dan disamping alasan menentukan bagaimana masyarakat yang miskin, tersisih dan tertindas dapat mempertahankan diri, Locke melihat pentingnya terbentuknya negara yang menjamin itu semua. 

Negara, menurut Locke, terbentuk karena didasari oleh perjanjian untuk mewujudkan hal diatas. Artinya, perjanjian antara wakil rakyat dengan raja bukan semata-mata perjanjian penyerahan kedaulatan, tetapi raja berjanji untuk melindungi hak-hak alamiah dan masyarakat yang miskin dan tersisih.

Perjanjian tersebut dibagi Locke menjadi dua bagian, perjanjian antar individu untuk membentuk negara yang disebut pactum onionis dan perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk yang disebut pactum subjectionis

Perjanjian tersebut yang kemudian meminimalisir terjadinya tindak kesewanang-wenangan raja kepada rakyatnya sekaligus memaksimal peran raja sebagai pemimpin untuk melindungi hak-hak alamiah yang dimiliki rakyatnya. Kekuasaan raja juga terbatas pada ruang lingkup perjanjian yang dibuat, sehingga apabila raja bertindak sewenang-wenang maka rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya. 


Daftar referensi:

  1. Duschinsky, Robert,  Tabula Rasa and Human Nature dalam Philosophy Volume 87, 2012
  2. Schmandt, Henry J, Filsafat Politik : Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
  3. Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
  4. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
  5. Ibid., 213
  6. Ibid., 214
  7. Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia, 1992
  8. Hadi Wiyono, Isworo, Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Ganeca Exact, 2014