Penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia terus meningkat hingga ke berbagai daerah. Pemerintah terus melakukan upaya dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19. 

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani hal ini adalah menganjurkan seluruh rakyat Indonesia untuk meminimalisasi kegiatan di luar rumah, dengan cara melakukan pekerjaan dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan WFH (work from home).

Upaya ini tidak hanya diperuntukkan untuk para pekerja saja, pendidikan di seluruh Indonesia pun harus melakukan kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau online. Begitu pula dalam peribadatan. 

Namun tampaknya masih banyak pekerja yang tetap menjalankan rutinitas hariannya—bekerja di luar rumah. Mengingat tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti para buruh pabrik, pekerja di bidang pelayanan masyarakat, pengusaha UKM, ojek daring, dan lainnya.

Nyatanya masih banyak pula perusahaan di wilayah zona merah yang belum mengindahkan imbauan pemerintah terkait Covid-19 ini. Mereka terpaksa bekerja di tengah pandemi ini untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan ekonomi yang makin sulit saat masa karantina berlangsung. 

Tidak seperti masyarakat dari kalangan atas yang dapat menikmati masa karantina dengan santai, rakyat kecil harus berjuang untuk mencari rupiah demi kelangsungan hidup di tengah pandemi.

Rakyat kecil yang kebanyakan tidak mempunyai tabungan yang cukup, harus siap menjadi manusia bebal yang tidak takut akan virus. Bahkan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah dan orang-orang yang berbelas kasih pun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan atau dua bulan ke depan. 

Berdasarkan informasi yang saya peroleh, masih banyak oknum pemerintah yang melakukan perilaku tidak adil dalam pembagian sembako, sehingga orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak mendapatkan haknya.

Dalam salah satu acara televisi nasional, seorang pedagang kaki lima (PKL) berkata, “Dari pada kita mati kelaparan di rumah begini, kita nekat jualan keluar, pak.” 

Mereka beranggapan bahwa diam di rumah saja bisa mati dan keluar rumah juga tetap mati. Oleh karena itu, mereka tetap berjuang mencari nafkah demi sebutir nasi dari pada mati dengan sia-sia. Rakyat kecil seperti mereka tidak bisa bertahan hidup jika hanya mengandalkan sumbangan dari orang-orang yang bersimpati terhadap mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang tentu saja akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Bahkan hingga saat ini banyak sekali para pekerja yang terpaksa harus di PHK dan dirumahkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 100 ribu lebih perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka harus mem-PHK dan merumahkan hampir 2 juta pekerja. 

Angka tersebut pun tidak dapat dipungkiri, apabila kasus pandemi ini terus meningkat. Upaya yang dilakukan pemerintah selain menjalankan PSBB di berbagai daerah di antaranya, yaitu menerbitkan sejumlah regulasi dan edaran.

Contohnya seperti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Edaran tersebut ditandatangani pada 17 Maret 2020 dan tertuju kepada seluruh Gubernur di Indonesia. 

Dalam surat edaran tersebut berisi imbauan untuk pelaksaan dua aspek, yaitu upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di lingkungan kerja dan pelaksanaan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait pandemi Covid-19.

Setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, tampaknya tidak semua pihak setuju akan kebijakan tersebut. Seperti salah seorang pengacara publik LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora. 

Ia berpendapat bahwa pemerintah layak mencabut Surat Edaran Menaker karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dalam melindungi buruh atau pekerja dalam hal keselamatan kerja dan pengupahan.

Begitu pun di salah satu situs web buruh yang saya baca, ia berpendapat bahwa pemerintah tak hanya cukup mengantisipasi penularan Covid-19, melainkan juga harus berupaya mencegah para pekerja kehilangan penghasilan. 

Dilihat dari dua pendapat di atas, para pekerja meminta perusahaan lebih peduli dengan nasib para karyawannya. Terutama bagi mereka yang berangkat kerja menggunakan kendaraan umum. Karena resiko penularan yang mereka hadapi cukup besar.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi alat-alat keselamatan kerja seperti yang telah tertulis dalam Pasal 14 huruf C UU No. 1 Tahun 1970. Jangan sampai perusahaan tidak menyediakan kelengkapan alat K3 untuk pencegahan Covid-19 seperti masker, sarana cuci tangan, maupun sarana pencegahan penularan Covid-19 lainnya.

Selain itu, perusahaan juga harus lebih memikirkan penghasilan karyawannya. Meskipun dari kedua belah pihak sedang mengalami masa sulit, namun jangan sampai pihak perusahaan mengambil keputusan untuk memotong gaji pekerja. Upaya pencegahan penyebaran itu penting, namun keberlangsungan pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup juga tidak dapat diabaikan.

Pekerja yang di PHK dan dirumahkan juga harus dipenuhi haknya, jangan sampai perusahaan tidak memberikan upah yang menjadi hak mereka. Seakan-akan perusahaan membuang mereka tanpa bertanggung jawab. Selain itu, terkait perusahaan yang tidak dapat melaksanakan WFH harus memiliki izin operasional selama PSBB berlangsung.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Khususnya di wilayah zona merah seperti DKI Jakarta, Pemprov DKI dengan sigap melaksanakan razia ke gedung-gedung yang masih beroperasi.

Apabila perusahaan tersebut tidak memiliki surat izin maka akan diberi peringatan satu kali, jika masih melanggar hingga dua kali, maka izin usaha yang telah diberikan akan dicabut. Hal ini berguna untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja.

Mengutip dalam salah satu acara televisi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, “Menyelamatkan seluruh bangsa adalah prioritas utama. Kehilangan pekerjaan memang berat, tapi kehilangan nyawa tidak tahu bagaimana mengembalikannya.”

Dari pernyataan tersebut, kita harus saling bahu-membahu dalam menangani masalah ini. Mengumpulkan rasa solidaritas terhadap sesama, serta membuang rasa egois dalam diri. Permasalahan ini sepenuhnya ada di tangan kita, sehingga kita harus memilih ingin bersantai lebih lama atau ketat disiplin lebih cepat.