Saat ini linimasa media sosial kian panik dan bergemuruh dengan pemberitaan ihwal peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Markas Besar Polisi Resort Kota (Mapolrestabes) Medan 13 November 2019 lalu. Aksi ini disinyalir bentuk penetrasi terorisme dengan menyasar fungsi pengamanan negara.

Bukan kali ini saja. Kejadian serupa sudah pernah terjadi pada Mapolrestabes Surabaya dan Mapolda Riau, Mei 2018 lalu.

Melalui petistiwa ini, apakah ada hubungan antara terorisme dengan gejolak politik Indonesia yang belum usai? Sedikitnya pasti ada. Beberapa penyebab katanya berawal dari keterbelakangan ekonomi, ketidakadilan dan ekstremitas (fundamentalis).

Kita menyadari munculnya gerakan teroris akan tetap menjadi langkah bagi kelompok fundamentalis garis keras atas ketidaksepakatan terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Sedikit banyaknya gerakan fundamentalis bersandar pada konsep konspirasi dengan melihat aksi-aksi terorisme yang dilakukan kelompok agama garis keras (saya tidak menitikberatkan pada satu agama saja) dalam hubungan dengan kepentingan kekuatan politik tertentu.

Di tingkatan nasional, gejolak aksi terorisme masih kerap dihubungkan dengan kegagalan dan kehancuran suatu kelompok faksi yang mencoba menancapkan perannya dalam kedudukan tertinggi di bangsa ini. Di tingkatan lain, anggapan yang sering muncul adalah bangkitnya fundamentalis agama yang ditengarai proses dogmatis dan indoktriner masih pada sifat fobia terhadap keyakinan barat. 

Namun saya menilai ada suatu miss yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menafsir nilai-nilai normatif agama serta gagal dalam menerjemahkan agama itu sendiri. Fenomena inilah yang direpresentasikan dalam istilah “Jihad”. Bagi saya, tidak ada manusia yang berhak menilai salah sebuah hasil tafsir kitab suci apalagi, atas nama agama.

Melihat anggapan di atas, Indonesia yang kita bangun saat ini memang masih dalam permasalahan sistem pemerintaha. Kita sadar bahwa sistem kapitalistik yang hadir saat ini juga merupakan suatu ancaman dari sistem kolonial yang masih kokoh dan berakar di tubuh bangsa ini. 

Negara gagal melindungi hak-hak masyarakat dalam persoalan HAM, kejahatan masa lalu, diskriminasi hingga rasialisme,  sehingga menyebabkan adanya mosi tak percaya dari masyarakat terhadap kepemimpinan negarawan saat ini. Walaupun ketidaksepakatan ini menuai kritik tapi tidak dimanifestasikan sebagai teror. 

Gerakan teroris saat ini dalam posisi subur namun sedikit tersudut, mereka memanfaatkan gejolak politik saat ini untuk menggoyang kekuasaan pemerintah atau membuat kepanikan dan kerusuhan dalam bentuk bom bunuh diri. Ya, walaupun belum ada catatan sejarah bahwa gerakan teroris mampu meruntuhkan suatu rezim.

Sebelum melangkah lebih jauh, yang perlu digarisbawahi, tulisan tidak sebagai mengkecam pemahaman kepercayaan yang kita anut, tapi sebagai sebuah pembacaan holistik yang hendak meneropong secara historis bagaimana menuntun pembahasan kita mengenai pertalian antara terorisme dan mundurnya gerakan progresis.

Deformasi Radikalisme

Konsep radikalisme yang muncul saat ini mengalami perubahan makna. Dahulunya, pemikiran radikal muncul seiring dengan gerakan yang mengatasnamakan perjuangan rakyat atau kesadaran kolektif, baik dalam kesetaraan hak, penolakan terhadap diskriminasi dan perjuangan antarkelas, hingga dinamika ekspansi kapitalisme global.

Secara etimologis, radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu “radix/radici”, artinya akar atau mengakar (mendasar). Dalam pemahaman konteks politik akar rumput, istilah “radikal” mengacu pada individu, gerakan atau kelompok yang memperjuangkan pembaharuan sosial atau sistem politik secara mendasar atau keseluruhan tetapi dalam pola esensial.

Pada prinsipnya, radikalisme tidak selalu berkaitan dengan tindakan kekerasan. Namun bagaimana dengan radikalisme dalam pandangan kelompok fundamentalis agama garis keras? 

Seperti gambaran sebelumnya, ada sebuah miss dalam terjemahan antara konsep terminologis dan aksi terhadap penalaran keyakinan atau agama, sehingga pola gerakan yang dilakukan ketika sesuatu dianggap benar dan fobia terhadap keyakinan lain, maka jalan yang ditempuh identik dengan kekerasan. 

Memang benar bahwa ada inheren antara agama dan terorisme. Persoalannya kemudian terletak pada tafsir kelompok penganut agama terhadap agama lainnya. 

Apabila terdapat kelompok agama tertentu yang menganggap dan meyakini hanya hasil tafsir mereka yang benar, maka tidak perlu untuk mengkafirkan agama lainnya. Inilah yang saya sebut deformasi radikalisme, perubahan makna cenderung negatif dan reaksioner. Seperti halnya yang sering kali dilakukan oleh kelompok fundamentalis, tepatnya adalah “Terorisme”.

Dari situasi yang kita alami, bom bunuh diri (suiside bomber) menjelma sebagai alternatif jalan dan alat perjuangan. Pola gerakan tak lagi mengandalkan nalar dan entitas yang mendasar yaitu perjuangan secara kolektif. 

Sebenarnya saya menilai aksi bom bunuh diri yang ditujukan kepada Mapolrestabes Kota Medan dan institusi aparat lain cenderung salah alamat. Pada tulisan saya sebelumnya dengan judul “menangkal penetrasi terorisme, masihkah kecolongan?” yang terbit pada harian analisa.com, kita menyadari masih lemahnya upaya dalam memutus sel-sel terorisme. 

Namun saya yakin jika alamat teror ditujukan dalam konteks mencederai sistem pemerintahan, maka tak ayal malah membentuk tatanan fungsi kemananan yang cendrung represif.

Mundurnya Gerakan Progresif

Pasca reformasi 1998, gerakan progresif terus muncul dari beberapa golongan dengan beragam isu. Sejak itu, gerakan progresif menguat seiring mendesak pemerintah yang berkuasa kembali menyuarakan tatanan masyarakat madani tanpa penindasan. 

Di saat gelora perjuangan kelas muncul dan bersolidaritas di beberapa daerah dengan kasus beragam, seperti perjuangan kelompok tani di desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumut, yang menuntut hak atas tanah (perwujudan reforma agraria), konflik antara korporasi dan masyarakat adat Sigapiton dan Sipahoras di kawasan Danau Toba yang didiskriminasi dan diperlakukan tidak manusiawi di tanahnya sendiri oleh PT. Toba Pulp Lestari dengan tameng aparat keamanan dan pemerintah, hingga mendesak pengesahan RUU masyarakat Adat.

Konflik masyarakat dairi dengan PT. Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, mencekamnya kondisi diskriminasi golongan dan rasisme yang dialami oleh masyarakat Papua, mereka sebagian kecil kelompok yang haknya terabaikan itu setiap harinya telah dengan berani dan rela berkorban untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya. 

Tidak ada tameng agama, radikalisme dan rasialisme, tetapi kekuatan kolektif partisipatoris yang dibangun mencirikan golongan yang progresif.

Jika peristiwa bom bunuh diri yang terjadi saat ini merupakan bentuk perjuangan dan direpresentatifkan sebagai jihad, maka tidak ada pesan moral yang mendasar dalam peristiwa terorisme di Maporestabes Kota Medan. Aparat dan negara akan makin represif lalu malah akan menghambat laju gerak partisipatoris dan kesadaran politik masyarakat akar rumput sehingga ketika gerakan kolektif berkonsentrasi dan muncul didaratan, maka golongan progresif akan mendapat tekanan atas label radikalisme dari fungsi pengamanan dan negara. 

Negara akan membalas dengan tindakan yang lebih keras melalui pengerahan aparat secara masif. Dengan kata lain, dalam tindakan terorisme ini tidak memunculkan pesan-pesan pembebasan, melainkan hanya memproduksi wacana bahwa yang bertentangan dengan pemerintah dan negara adalah lawan. 

Dan di saat itulah gerakan progresif mengalami kemunduran, sehingga kedudukan oligarki kapitalisme-neoliberal akan mungkin mematikan kesadaran kolektif masyarakat.

Secara emosional, sebagai bagian dari basis akar rumput yang pernah berjuang bersama dalam memperjuangkan hak dan keadilan, melawan praktik pembangunan dan kekuatan elite politik, saya mengecam tindakan dan aksi terorisme yang mengatasnamakan perjuangan. Tidak ada perjuangan yang dibalut kekerasan dan tameng agama. 

Saya berharap atas peristiwa ini tidak menjadi pematah semangat bagi golongan progresif agar tetap solid dan membangun kekuatan kolektif untuk mendapatkan hak dasarnya. Mata rantai terorisme harus diputus, sebab teroris akan memperlambat kerja-kerja kolektif kelompok.