Tere Liye memutuskan berhenti menulis buku karena tidak kuat menanggung beban pajak yang harus dibayarnya. Keputusannya malah menggelindingkan pencerahan bagi publik.

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) bersuara menyaringkan keluhan itu: pemerintah perlu mencabut pajak bagi industri penerbitan buku. Dilansir Tempo, Minggu 10 September 2017, Ketua IKAPI menginginkan tidak ada pajak untuk buku, tidak ada pajak untuk ilmu pengetahuan.

Keinginan IKAPI tampak ditanggapi serius oleh Sri Mulyani Indrawati di laman Facebook-nya. Menteri Keuangan RI menjelaskan tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk Wajib Pajak (WP).

NPPN untuk WP

Menkeu Indrawati menulis, Senin 11 September 2017:

...penghitungan pajak dapat memperhitungkan upaya jerih payah dan biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan, Kementerian Keuangan dan DJP telah mengakomodasi dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma. Norma adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

Tere muncul berkomentar, "Tulisan ini semoga secara resmi mengakhiri polemik soal NPPN bagi penulis. Tuntutan agar penulis bisa menggunakan NPPN sepenuhnya telah dipenuhi oleh Ditjen Pajak beberapa hari lalu, dengan demikian pajak yang dibayar oleh penulis sama dengan profesi pekerjaan bebas lainnya."

"Semoga setelah ini kita bisa saling bahu-membahu untuk Indonesia yang lebih baik," balas akun Direktorat Jenderal Pajak. 

Penulis Buku Kiriman Gratis

Tere memiliki nama besar di dunia perbukuan. Karya-karyanya banyak laris-manis tanjung-kimpul di tengah rendahnya minat baca penduduk Indonesia. Ia mudah-mudahan sedang menyuntikkan virus literasi--secara tidak langsung--yang dapat dipetik publik lewat wacana bertajuk "penulis membayar pajak" ini.

Pemerintah pun giat menggratiskan ongkos kirim buku setiap bulan tanggal 17 lewat paket Pos Indonesia sejak 17 Juni 2017. Presiden Jokowi selalu membagi-bagikan buku gratis setiap berkunjung ke daerah-daerah.

Kita boleh berharap pula minat baca akan naik lebih tinggi. Ihwal buku dan penulis dengan demikian bisa dianggap cukup terpublikasi melalui berita-berita yang gencar disebarkan media.  

Tapi, dari media, tahukah publik berapa rupiah pajak yang dia bayar? Tampaknya tidak.

Berapa Rupiah di Media?

Sama seperti kasus penggelapan dana umrah oleh biro perjalanan haji First Travel yang sempat menjadi viral di ruang televisi, radio, koran, daring, dan media sosial. Hanya sebagian kecil jamaah--yang telah tertipu--menyebutkan rupiah yang hilang. Sebagian besar lainnya bungkam, sehingga total kerugian tetap terselubung misteri.

Nominal rupiah masih jarang diungkapkan secara gamblang dalam berita miring (atau "bad news"). Kecuali operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sungguh patut disayangkan. Padahal, kini bukan zamannya lagi kezaliman layaknya Sinar Harapan pada 1986 saat oplahnya mencapai 250.000 eksemplar. Hanya gara-gara memuat berita kebijakan devaluasi, penguasa yang otoriter dulu menutup Harian ini.

Uang memang isu sensitif di bidang layanan jasa tertentu, khususnya keagamaan. Apalagi perjalanan suci, yang seyogyanya tidak menghitung soal-soal duniawi. Sistem bayaran jamaah kepada biro umrah dan haji cukup menggambarkan situasi bahwa sesuatu yang lengkap belum media sampaikan ke publik. Yang berulang kali terjadi, bukan kasus First Travel saja.

Angka Uang

Liputan investigasi pada 2015 oleh Giovanni Viafora untuk surat kabar Corriere della Sera di mana ia mengungkap struktur keuangan yang kompleks sebuah gereja di kota Padua, Italia, mendapat respons lewat buletin yang diterbitkan gereja lokal dalam lima halaman yang menjelaskan semua asetnya secara rinci.

Ditanya tentang bagian paling sulit dari upayanya menggali berita, Viafora berbicara tentang dunia di mana bahasa amat terkendali.

"Berbicara tentang rekening mereka, para Imam berusaha menghindari kata uang, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu," jelasnya dikutip GIJN, 7 Oktober 2016. "Uang dianggap jahat."

Sheila Coronel dosen Columbia University memberi kredit kepada Umar Cheema, pendiri Pusat Liputan Investigasi Pakistan (CIRP), yang dalam setahun menerbitkan dua laporan terdokumentasi dengan baik yang menunjukkan penghindaran pajak dalam skala raksasa. Liputan investigasi itu membuat dampak yang jelas dan dramatis.

Inisiatif liputan Cheema membuat Pakistan menjadi satu dari hanya empat negara di dunia yang mengumumkan catatan pajak menjadi terbuka untuk publik pada 15 Februari 2014. Tiga lainnya adalah Norwegia, Finlandia, dan Swedia.

Setahun sebelumnya, tidak ada yang mengira itu bisa terjadi. Pakistan adalah negeri jamban korupsi dan sebuah contoh kesuraman. Tapi, coba periksa situs web Federal Bureau of Revenue dan Anda akan menemukan secara jelas ada tautan ke Direktori Pajak Anggota DPR mereka.

***

Inilah saat yang tepat untuk meninjau kembali pertanyaan yang sering diajukan: Jenis liputan apa yang akan berdampak? Apa peran yang sesuai dalam Zaman Reformasi yang harus diselesaikan pemerintah setelah sebuah ekspose di media?

Tere Liye, IKAPI, Sri Mulyani Indrawati, Direktorat Jenderal Pajak, Pos Indonesia, Presiden Jokowi, First Travel, Sinar Harapan pada 1986, Giovanni Viafora di Corriere della Sera, Sheila Coronel dari Columbia University, dan Umar Cheema pendiri CIR Pakistan menjadi buah bibir kita.

Mereka sudah membuka sebuah jalan terang untuk kita lewati bersama menuju keadilan komunikasi dan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa tahu--berkat pencerahan dari mereka--kita bisa sama-sama merayakan pers bebas yang makin maju di ranah publik sambil tentu saja tetap bersuka mendendangkan lagu dangdut Terajana?