1 bulan lalu · 7375 view · 3 min baca menit baca · Politik 45413_22907.jpg
Anies saat kampanye di kawasan Cilincing, Jakarta (Foto: Tempo)

Terbongkarnya Sandiwara Gabener Anies Baswedan

Yang namanya sandiwara, sebenarnya, sudah pasti gabener (tidak benar). Laku ini ditunjukkan hanya untuk mengelabui mata penonton saja. Niat dan tujuan yang hendak dicapai oleh sang pelakon sangat tidak sungguh-sungguh.

Lantas kenapa saya masih memakai frasa “sandiwara gabener” di judul tulisan ini? Bukankah itu merupakan tindakan yang mubazir atau lebai?

Saya menyadarinya. Adalah bentuk penegasan belaka yang menjadi alasan utama mengapa saya tetap menggunakan dua kata yang sebetulnya sudah saling merujuk itu. Tidak lebih.

Sudahlah, ya. Tidak perlu diperdebatkan lagi soal ini. Yang penting intinya.

***

Begini. Kabar terbaru menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan kini telah menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk salah satu bangunan di Pulau D, pulau proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

Apakah itu kabar baik? Tunggu dulu. Karena, oleh banyak orang, penerbitan IMB tersebut dipandang cacat. Tidak hanya dari segi hukum, melainkan pula lantaran beban janji kampanye sang orator ulung itu sendiri.


Melawan Hukum

Kehadiran IMB untuk bangunan di pulau berjuluk “Maju” itu tampak melanggar hukum. Ia dinilai menyalahi dasar hukum yang ada. Penerbitannya mendahului berlakunya Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kini masih sebatas rancangan.

Seperti disebutkan anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan, penerbitan IMB tersebut keliru. Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak tegas pada pengembang yang melanggar hukum.

Dan memang, dalam penerbitan IMB, pengembang ditengarai tidak dikenai denda. Padahal, mengacu Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, sebuah bangunan yang mendahului perizinan harus dibongkar, kena denda. Tapi di sini, perkara itu tidak berlaku.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nelson Nokodemus Simamora. Menurutnya, pemimpin ibu kota, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, ibarat merestui pembangunan yang melawan hukum.

Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Laode Jumaidin, bahkan menilainya sebagai contoh buruk bagi penegakan Perda. Ia membandingkan perlakuan pemerintah terhadap warga yang mendirikan rumah tanpa IMB dengan pendirian ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi.

“Jika warga biasa mendirikan rumah tanpa IMB, baru mengangkut pasir saja diikuti terus; dan bila sudah ada sedikit bangunan, langsung dihentikan bahkan dibongkar. Tapi, ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi, kok diterbitkan izin? Padahal dasar hukumnya belum ada.”

Saat ditanyakan perkara ini, Anies terkesan menolak untuk memberi keterangan. Terhadap awak media, ia hanya mampu bereaksi singkat: "Nanti penjelasan dari Kominfo."

Menodai Janji Kampanye

Bukan saya tidak sepakat dengan upaya reklamasi Teluk Jakarta ini. Saya hanya tidak sepakat saja dengan tindakan Anies yang terkesan menodai janji kampanye; sebuah alasan kenapa warga harus memilihnya dulu.

Kita tahu semua, di masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies dengan tegas menyatakan menolak reklamasi. Itu disampaikannya di sesi debat Putaran II.

“Mengapa kita menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.”

Bahkan, usai pemilihan, Anies tetap konsisten pada penolakannya ini. Baginya, banjir di Jakarta bakal merata jika proyek reklamasi yang sebelumnya berjalan di era Ahok ini diteruskan. Sehingga, sesuai rencana kerja, Anies MENOLAK.


Sesaat setelah dilantik, konsistensi Anies kian mewujud. Kala masih ditemani Sandi sebelum akhirnya memilih pergi, ia membentuk Tim Sinkronisasi. 

Melalui tim yang dipimpin Sudirman Said itulah semua janji kampanye Anies hendak direalisasikan, termasuk menghentikan proyek reklamasi. Semua diformulasikan jadi kebijakan dan dimasukkan dalam Program Kerja Anies-Sandi yang katanya akan membawa Jakarta maju sembari kebahagiaan bagi warga-warganya.

Akhirnya…

Apa mau dikata, IMB untuk bangunan di Pulau D itu kini telah terbit. Tentu hal ini tidak hanya melawan hukum yang berlaku, tetapi juga membongkar kedok janji kampanye Anies waktu itu.

Bahwa janji itu, dan upaya-upaya peneguhannya secara sementara, ternyata sebatas sandiwara belaka. Ya, sandiwara gabener, semacam tipu muslihat demi mendulang suara.

Jadi, esok atau lusa, jangan lagi ada warga, di mana pun, yang mudah mengalihkan perhatiannya kepada sosok penjanji seperti Anies ini. Karena sebuah janji, betapa pun manisnya, harus diperiksa betul-betul. Apalagi dari politisi, yang seringnya memang beda di bibir lain di hati. Oke?

Artikel Terkait