Buku ini ditulis oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. Diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta. Dan yang hendak saya resensi ini adalah edisi kelima.

Bayangkan saja betapa banyaknya peminat buku ini. Bagaimana tidak, selain mudah untuk dipahami dengan pendekatan best practice, buku ini juga kontekstual dengan kondisi pembangunan epistemologi hukum kita hari ini. 

Sudikno Mertokusumo adalah pakar dalam bidang hukum perdata dan hukum acara perdata. Ia memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat Ketua di Pengadilan Negeri yang sama (1965), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970), menjadi dosen di almamaternya (1963), dan beberapa kali menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM.

Ia juga pernah menjadi penasihat hukum pemerintah Republik Indonesia dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di Pengadilan Singapura. Sampai akhir hayatnya, ia tetap aktif mengajar S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Asal Mula Keteraturan Sosial

Setiap manusia memiliki kepentingan, sejak lahir sampai menjelang mati. Kepentingan di sini minimal ialah kepentingan untuk keberlangsungan hidupnya. Misal anak usia balita, pada dirinya memiliki kepentingan mengonsumsi ASI dan asupan nutrisi. Sedangkan pada usia remaja dan dewasa, setidak-tidaknya memiliki kepentingan memenuhi sandang, papan, dan pangan.

Oleh karena itu, dapat dipastikan, setiap manusia memiliki kepentingan dan karenanya berpotensi saling mengancam bila mana ada konflik kepentingan satu sama lain.

Manusia sebagai individu memanglah bebas dalam keberpikiran dan perbuatannya. Tetapi dalam perbuatannya itu, ia dibatasi oleh masyarakat, setidak-tidaknya dibatasi oleh kaidah sosial (agama, asusila, dan sopan santun) dan sebaik-baiknya dibatasi oleh kaidah hukum sebagai perwujudan kebersamaan tujuan. Seperti adegium dari Cicero: ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).

Titik temu antara kepentingan manusia (individu) di tengah-tengah masyarakat (kelompok) adalah rasa aman, nyaman, dan damai, bahwa dirinya tak sedang dalam keadaan terancam. Dalam tahap itu, kaidah sosial dan hukum hadir memberi jaminan agar takterjadi pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Demi menjamin kepentingan serta tujuan bersamanya itu, dibentuklah suatu nilai yang kemudian disebut kaidah.

Kaidah itu sendiri bisa bersumber pada kepercayaan masyarakat. Kaidah ini adalah kaidah agama. Akan tetapi, kaidah ini tak menyeluruh keberlakuannya, utamanya dalam masyarakat yang beragam agamanya, tetapi paling tidak kaidah ini memiliki pengaruh dalam aspek kehidupan pribadi.

Selain itu, kaidah lain yang juga memiliki pengaruh pada kehidupan pribadi adalah kaidah kesusilaan. Dalam penjelasannya, kaidah ini ditujukan pada nurani individu agar batinnya sendirilah yang mengancam perbuatannya yang melanggar kesusilaan.

Selain kaidah yang ditujukan pada aspek pribadi sebagaimana penjelasan di atas, juga ada kaidah yang ditujukan untuk antarpribadi. Yakni kaidah sopan santun dan kaidah hukum.

Kaidah sopan santun sendiri bisa dikatakan bersumber dari kebiasaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Semisal, tabe’ dalam kultur masyarakat Sulawesi adalah satu nilai kesopanan. Tetapi dalam masyarakat kultur yang berlainan, itu adalah hal yang biasa saja.

Memang harus diakui bahwa ketiga kaidah yang telah dijelaskan di atas tak begitu menjamin rasa aman masyarakat, terlebih pada pemenuhan kepentingan setiap individu. Oleh karena itulah kaidah hukum (tertulis maupun tak tertulis) menjadi dibutuhkan untuk melindungi lebih lanjut dan mewujudkan kebersamaan tujuan.

Misalnya, secara global telah kita pahami bahwa hukum internasional adalah wujud kebersamaan tujuan masyarakat dunia. Begitu pun dalam masyarakat pada satu negara bahkan pada satu pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang paling mikro yang keberadaannya diakui oleh seluruh masyarakat dunia.

Untuk mengakhiri subtema ini, tanpa mengurangi hormat saya terhadap penulis buku, setelah mencermati dengan saksama pada pembahasan kaidah agama dan sopan santun, saya tidak bersepakat dengan beberapa penjelasan yang ada. 

Dalam penjelasan kaidah agama misalnya, terlalu doktriner: tak menjelaskan, misalnya dengan dikutipnya beberapa surat al-Isra. Selain itu, Prof. Sudikno meletakkan manusia sebagai ciptaan yang tak berdaya atas segala ketentuan agama. Akibatnya, manusia hanya berkewajiban tanpa memiliki hak sedikit pun. 

Padahal jika kita lihat pada surat Al-Ahzab ayat 72, Tuhan hendak memberi amanah pada langit, bumi, dan gunung, namun kesemuanya menolak, barulah manusia menerima amanah itu. Hemat saya, dalam peristiwa yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu, ciptaan tuhan memiliki kebebasan, bukan ciptaan yang sama sekali tidak memiliki kebebasan.

Keteraturan Sosial Dunia Modern

Dalam lintasan sejarah, dapat kita temui asal muasal hukum. Hemat penulis, salah satunya datang dari sejarah Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Al-Mustafa Muhammad SAW. Selain itu, di Eropa Timur juga ditemui kitab undang-undang kekaisaran Bizantin yang dinamai Corpus iuris civilis sejak era abad pertengahan. 

Dari sekian banyak literatur sejarah, masyarakat dunia menggunakan hukum sebagai satu kaidah dalam berinteraksi, namun belum banyak memberi kontribusi keteraturan sosial. 

Banyak motif penyebabnya, salah satunya mungkin saja karena mereka belum mengenal konsepsi nation state. Akibatnya, kitab undang-undang itu tidak diikuti oleh lembaga negara yang otoritatif menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Nah, terminologi modern yang saya gunakan di sini adalah keikutsertaan negara dan lembaganya dalam menegakkan undang-undang sebagai penjelmahan kaidah hukum. Selain itu, di sana juga ada kebaruan yang juga diikuti oleh kebaruan teoritis hukum itu sendiri. Semisal gagasan Hans Kelsen mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan judicial review.

Sebagai doktrin kepatuhan pada negara yang demokratis serta sebagai ukuran warga negara yang baik, negara diberikan otoritas untuk menghukumi setiap perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Ukuran sebagai warga negara yang baik ialah patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai pemilik otoritas. 

Olehnya itu, yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah negara. Begitu kira-kira penerapan dari teorisasi nation state. Oleh karena itu, hemat saya, kekuasaan yang sah ada pada negara sebagai kekuasaan yang mengusahakan ketertiban (baca: Prambule UUD 1945).

Lantas bagaimana relasi antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya? Hemat saya, batas yang tajam tak dapat ditarik antara kaidah yang satu dan kaidah yang lainnya.

Misal antara kaidah keagamaan dan kaidah hukum di Indonesia memiliki titik temu, yakni dalam pasal 29 UUD. Misalnya, menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Selain itu, pembunuhan dan pencurian tak dibenarkan oleh kedua kaidah itu.

Begitu pula dalam kaidah kesusilaan dan kaidah hukum. Hukum positif kita memperhatikan pengertian-pengertian kesusilaan itu sendiri, semisal itikad baik sebagaimana yang termaktub dalam KUHPerdata pasal 1338 dan 1363. 

Nah, di dalam negara hukum (rechstaat), keberlakuan seluruh kaidah dapat digunakan. Sebagai akibatnya, yakni terjadinya pluralisme di bidang hukum. Dengan kata lain, tak hanya hukum positif yang berlaku, juga hukum agama dan hukum adat. Namun yang pasti, negara menjamin kebersamaan tujuan dan menjamin kepentingan setiap individu.

Bahkan lebih dari itu, ia wajib mendistribusikan keadilan. Salah satu wujud pendistribusian keadilan adalah menjatuhi sanksi pada setiap tersangka atau pelaku yang melanggar ketentuan kaidah hukum. 

Lantas bagaimana dengan tindakan main hakim sendiri yang sampai saat ini masih sering dijumpai? Tindakan yang demikian adalah perbuatan pidana, tetapi tidak selalu demikian. 

Dalam aspek perdata, misalnya, seseorang dibolehkan memotong dahan pohon milik tetangga yang menjulur ke pekarangannya, setelah tetangga diminta untuk memotong sendiri pohonnya itu. Singkatnya, semua itu adalah pendistribusian keadilan. 

Oleh karena itu, menjadi penting kiranya untuk kita pahami dengan baik apa yang disebut das sollen dan das sein. Sederhananya, dos sollen adalah yang seharusnya sementara das sein adalah kenyataannya.

Dapat kita simpulkan bahwa das sollen memuat kehendak negara, misal untuk tidak mencuri dan untuk tidak membunuh. Sementara das sein adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya menjadi rangsangan aktifnya hukum. 

Perlu juga dipahami bahwa kaidah hukum itu dibedakan ke dalam tiga kategori, yakni kaidah hukum yang berisi perintah, kaidah hukum yang berisi larangan, dan kaidah hukum yang bersifat perkenaan. Berdasarkan kategorisasi kaidah hukum tersebut, ia menimbulkan penataan subhukum yang saya sebut sebagai hak dan kewajiban.

Dalam hubungan hak dan kewajiban, ia mengantarkan kita pada pendapat bahwa manusia adalah bagian dari subjek hukum di samping lembaga yang berbadan hukum. Oleh karena itu, hubungan hak dan kewajiban antara subjek hukum selalu menimbulkan peristiwa hukum, misal: utang-piutang. Si debitur wajib menyelesaikan utangnya (prestasi) terhadap kreditur, sebab utang tersebut sebagai hak kreditur terhadap debitur. Olehnya itu, tak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tak ada kewajiban tanpa hak.

Lantas datang dari mana hukum yang hendak mengarahkan kita kepada tertib sosial?

Sebelumnya perlu kita pahami bahwa di negara hukum mana pun tak dikenal pengultusan terhadap satu sosok. Semua dilangsungkan berdasar pada kesepakatan. Karena itu, kita dapat temui perbedaan yang sangat kontras antara metode pengangkatan hakim di zaman Rasulullah Al-Mustafa Muhammad SAW dengan pengangkatan hakim hari ini. 

Misal di zaman Rasul, ialah yang melakukan tracking terhadap siapa yang ia hendaki untuk menjadi hakim, sementara hari ini dilakukan oleh legislatif (DPR) bersama-sama eksekutif (Presiden). Pembeda lainnya, yakni di zaman Rasul tak ditemui lembaga kehakiman yang terstruktur, sementara hari ini benar-benar terstruktur, misal Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga kehakiman itulah yang memutus segala ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, kemudian dikenal istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).

Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilangsukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman ini diharapkan memberi kemanfaatan bagi manusia, sebab hukum untuk manusia. Di sanalah pentingnya asas imparsial bagi setiap hakim. Tak boleh ada intervensi terhadapnya saat memutus perkara. Pada titik itulah kepastian hukum akan terjuwud dan akan membawa serta jaminan kepentingan manusia tetap terlindungi.