Reformasi birokrasi adalah program prioritas dari pasangan Ahok-Djarot dalam visi misi yang dikeluarkan KPUD Jakarta. Pentingnya reformasi Birokrasi ditegaskan kembali oleh Ahok-Djarot pada debat perdana yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta.

Pada debat perdana, Djarot menegaskan pentingnya birokrasi karena beberapa alasan. Menurutnya, sebagai motor pembangunan, birokrasi harus bersih, transparan, dan profesional. Karena dengan cara seperti itu akan mampu mencapai sasaran untuk membangun manusia Jakarta. 

Memang, perubahan di sektor birokrasi saat ini dinilai sudah sangat baik dibandingkan sebelum kepemimpinan Ahok-Djarot. Kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan dalam pengurusan dokumen sudah mulai berkurang. Karena panjangnya rantai birokrasi di bawah Ahok-Djarot dipangkas menjadi satu atap.

Keberhasilannya dalam menata brokrasi Jakarta dalam beberapa tahun tidak membuat kedua pasangan ini puas. Mereka ingin mengembangkan dan menjadikan birokrasi lebih profesional. Sehingga, diharapkan sepenuhnya benar-benar melayani dan memberi kemudahan bagi masyarakat.

Program Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah jawaban yang diberikan Pemda DKI untuk menjawab betapa sulitnya dalam mengurus berbagai dokumen. Karena berbagai permasalahan surat dan dokumen di wilayah DKI Jakarta bisa diselesaikan dalam satau atap ini.

PTSP sudah mulai diterapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta pada tahun 2014. Penyelanggaraan PTSP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP.

Layanan yang diberikan di PTSP, di antaranya perizinan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PTSP adalah contoh kecil dari kerja nyata Ahok-Djarot di bidang reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan. Selain hemat dari segi waktu, pergerakan birokrat koruptif juga semakin sempit. Sehingga, masyarakat sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan tidak jelas yang diminta para birokrat koruptif.

Urgensi Birokrasi

Sebagai penyelenggara pemerintahan, peran birokrasi sangatlah penting. Karena, jika pihak penyelenggara saja tidak professional maka semua perencanaan yang sudah dibangun tidak akan tercapai. Sehingga, timbul sebuah keyakinan bahwa birokrasi yang baik akan mampu mengantar bangsa menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pengaruh kuat birokrasi digambarkan oleh Max Webber sebagai alat atau mekanisme. Alat atau mekanisme ini adalah penentu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sehingga, yang bekerja sebagai birokrat haruslah siap bekerja secara professional karena mereka adalah tangan-tangan kepala pemerintahan.

Tugas utama pemerintah sejatinya adalah menjalankan kontrak politik yang dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat dengan memberikan bukti secara nyata dan peranannya membantu dalam segala permasalahan yang menyangkut warga.

Banyak para calon Pilkada DKI menjanjikan berbagai hal. Seperti, pembangunan di sana-sini, pembagian duit per-RW, memberikan insentif  kepada pelaku usaha dan semacamnya. Akantetapi, mereka tidak memprioritaskan siapa yang menjalankan semua rencana itu dalam hal ini adalah birokrasi.

Sehingga, sangat rawan sekali program-program mereka hanya bualan belaka. Kalau toh dijalankan, nantinya akan menimbulkan kesemrawutan atau ketidakjelasan dalam melaksanaan setiap programnya. Lebih parahnya, tindakan korupsi menjadi ancaman nyata jika sisi birokrasi tidak diutamakan.

Peran birokrasi dalam pemerintahan begitu nyata. Memang, kepala daerah yang menentukan arah kebijakan. Kenyataannya, peran birokrasi dalam penentu kebijakan juga terlihat. Mereka akan menjadi masukan penting dalam penentuan arah kebijakan dan berhasil atau tidaknya suatu program.

Pentingnya birokrasi, dijelaskan oleh Robert Presthus dalam peranan-nya sebagai "delegated legislation", "initiating policy" dan"internal drive for power, security and loyalty. Bukan hanya sebagai motor pembangunan saja, melainkan juga sebagai kunci dari hidup matinya sebuah pemerintahan.

Tak pelak, reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, ramping, tapi kaya fungsi. Untuk itu, diperlukan kearifan masyarakat, pemda, dan unsur birokrasi.

Dengan demikian, sangat tepat jika Ahok-Djarot menempatkan reformasi birokrasi sebagai pekerjaan utama yang harus ditata. Karena, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan dari birokrasi itu sendiri. Program sebaik atau sehebat apapun, jika tidak ada pembenahan dalam birokrasi itu sendiri tidak akan mungkin tercapai program tersebut.