81985_52587.jpg
commons.wikimedia.org
Politik · 4 menit baca

Tentang Kekuatan Politik Umat Islam dan Wacana Habib Rizieq Nyapres

Tumbangnya Ahok dalam Pilkada Jakarta kemarin, boleh dikatakan, tidak bisa lepas dari pembingkaian wacana penistaan agama, disusul demonstrasi serial Bela Islam yang cukup mengusik elektabilitas mantan bupati Belitung tersebut. Peristiwa itu ditangkap sebagai momentum “Umat Islam” untuk menjadi aktor/agen penting (atau bahkan dianggap paling penting) yang harus diperhitungkan dalam setiap diskusi tentang kekuatan politik di Indonesia hari ini. 

Perlu buru-buru dicatat guna kebutuhan limitasi objek bahasan, istilah umat Islam di dalam tulisan ini selanjutnya dipakai untuk menunjuk pada segementasi golongan Islam yang terlibat maupun berdekatan dengan gerakan aksi Bela Islam tersebut.

Mengamati dinamika politik identitas Islam yang menguat dalam pertarungan Pilkada Jakarta kemarin, Vedi Hadiz (2017) menilai bukan umat Islam yang menjadi pemenang Pilkada Jakarta. Itu adalah kemenangan dari salah satu klik oligarkis yang telah mapan dominasinya di Indonesia. Politik identitas Islam yang meramaikan Pilkada Jakarta sebagai miniatur Pilpres 2019 hanyalah instrumen pertarungan antar oligarki yang sudah berlangsung lama.

Dengan penuh kehati-hatian, saya menangkap pendapat Vedi Hadiz tersebut tentu masih sangat relevan dengan buku terbarunya yang berjudul “Islamic Populism in Indonesia and The Middle East” (2016). Hadiz menyatakan, kelompok Islam di Indonesia tidak bisa menggenggam dominasi politik sebagaimana kasus Ikhwanul Muslimin yang menjadi kekuatan besar Civil Society, meski tidak menguasai parlemen di Mesir. Maupun sebagaimana AKP yang bisa mengantarkan Erdogan sebagai presiden Turki.

Dengan kata lain, Islam di Indonesia tidak bisa menjelma sebagai kekuatan civil society maupun sebagai basis nilai sebuah partai politik yang begitu kuat. Hal tersebut karena kelompok Islam di Indonesia tidak menjadi salah satu kekuatan penting yang memegang dominasi oligarki melalui elit ekonomi politik di Indonesia.

Gerakan populisme Islam sebagai variasi dari populisme secara luas, harus memenuhi persyaratan sebagai “aliansi multi kelas yang asimetris”. Sayangnya, Islam di Indonesia tidak lengkap dengan absennya kelas atas borjuis. Premis itu mengantarkan kesimpulan bahwa Islam di Indonesia tidak akan memiliki pengaruh signifikan dalam perpolitikan di Indonesia.

Jika terjadi ledakan Umat Islam yang menampakkan kekuatannya dalam domain pertarungan politik, maka itu tidak lebih dari upaya proxy war dari salah satu kelompok oligarki melawan oligarki lain.

Namun tingkat percaya diri yang tinggi di kubu umat Islam nampaknya tidak mempedulikan hal-hal demikian. Kekalahan bagi Ahok dan sekaligus kemenangan Anies-Sandi menjadi semacam perayaan gegap gempita sebagian umat Islam untuk mendulang kesuksesan serupa dalam kontestasi politik di wilayah lain, atau bahkan pada skala politik yang lebih besar lagi. Mereka tetap meyakini bahwa loyalitas juang umat Islam telah terbukti bisa menentukan arah kontestasi politik karena memiliki basis massa yang kuat.

Terbukti bagaimana alumni 212 merekomendasikan 5 orang alumni atau kader 212 untuk diusung dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini. Rekomendasi itu ditujukan kepada tiga partai yang semula dekat semenjak Pilkada Jakarta yaitu PKS, PAN, dan Gerindra. Namun, usulan tersebut tidak digubris atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh partai-partai tersebut.

Berita yang diperbincangkan seminggu terakhir juga menjadi contoh bagaimana umat Islam masih sangat percaya diri atas kekuatannya, yakni wacana untuk menjadikan sosok sentral Bela Islam menjadi calon presiden 2019: Rizieq Shihab. Habib Rizieq harus dipahami sebagai pemimpin paling krusial bagi alumni 212. Bukan hanya kedekatannya dengan politisi-politisi yang kontra pemerintah, tapi sebagai figur yang memang tampil sebagai simbol pemersatu umat Islam.

Walaupun bahasa yang dipergunakan: “jika diminta ulama dan umat, Habib Rizieq siap maju,” pernyataan ini menyimpan pesan politik peneguhan diri atas representasi kekuatan umat Islam yang dipercaya menjadi sarana penting kemenangan politik seperti yang sudah dijelaskan. Kemunculan nama Habib Rizieq sebagai salah satu alternatif dalam pusaran bursa Capres 2019 adalah puncak dari kemantapan memposisikan umat Islam sebagai kekuatan politik utama di masa sekarang. 

Makna lain dari maklumat Habib Rizieq atas kesedian dirinya untuk maju sebagai calon presiden menyimpan peneguhan bahwa alumni 212 tersebut merupakan intepretasi tunggal kekuatan Islam di Indonesia. Framing sebagai perwakilan Umat Islam yang begitu luar biasa digaungkan bisa berpeluang besar digugat dalam konteks dinamika keagamaan, dan tentu melibatkan faktor politik, di Indonesia. 

Klaim itu tidak bisa senantiasa berlaku sebagaimana cukup sukses menggaet massa dan pengaruh di Pilkada Jakarta sebab dua hal. Pertama, jika dalam Pilkada Jakarta kemarin bisa melalukan “mobilisasi” yang berdasarkan sentimen loyalitas keagamaan, dengan mengalpakan komposisi kemajemukan variasi kelompok Islam di Indonesia, yang akhirnya bisa diterjemahkan sebagai suara di Pemilu, maka dibutuhkan isu sensitif yang benar-benar melekatkan semua kelompok Islam dalam satu hentakan gerakan.

Berbeda dengan yang menimpa Ahok, melemparkan isu semacam itu akan susah mengingat usaha keras Jokowi menunjukkan identitas keislamannya semenjak jauh-jauh hari. Mulai dari kedekatannya baik dengan berbagai ulama maupun dengan organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia seperti NU dan lain-lain.

Kedua, di dalam kubu alumni reuni 212 telah terjadi beberapa faksi, baik yang memang menjadi bagian dari kelompok itu maupun yang hanya mengatasnamakan saja. Sebagaimana ditunjukkan melalui aksi demonstrasi oleh massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) yang menyatakan bahwa Anies Baswedan layaknya kacang lupa kulitnya (19/03). Sebab, Anies tidak begitu nampak jelas membantu Habib Rizieq untuk segera pulang ke Indonesia dengan aman dan tidak mengalami kriminalisasi berulang.

Di sisi lain, Juru Bicara Persaudaraan 212 Novel Bakmunin malah menyatakan aksi itu adalah aksi liar yang diduga ulah penguasa untuk memecah belah umat Islam (cnnindonesia.com, 20/03/2018). Contoh lain memudarnya solidaritas alumni 212 bisa dicari sendiri. Bisa jadi kepulangan Habib Rizieq merupakan upaya menyatukan kembali solidaritas Bela Islam tersebut.

Di samping itu, setiap anjuran dari Umat Islam terkait politik harus selaras dengan kehendak kelompok elit politik yang mengusung alternatif presiden selain petahana, yang memiliki kalkulasi tersendiri dalam menghadapi Pilpres tahun depan. Perjumpaan kehendak antara umat Islam dan elit politik yang bisa menguatkan politik identitas keagamaan dalam menentukan arah perpolitikan. Jika tidak, yang terjadi sebagaimana nama-nama yang direkomendasikan oleh alumni 212 untuk menghadapi Pilkada serentak tahun ini yang tidak cocok dengan hitung-hitungan para elit politik. Akhirnya tidak ada kelanjutan.  

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, kelihatannya saya semakin kuat untuk membenarkan apa yang dijelaskan oleh Vedi Hadiz, bahwa Islam memang tidak atau belum bisa menjadi sebuah kekuatan terbesar untuk mengambil kedali di dalam perpolitikan di Indonesia.

Sekaligus sebagai penegasan, umat Islam harus mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi faktor determin satu-satunya dalam percaturan politik dewasa ini. Oligarki yang telah mapan, sirkulasi elit politik, sekumpulan kondisi politik yang serba hadir bersifat dinamis malah bisa menjadikan kekuatan umat hanya sebagai implikasi semata.