Jika setiap orang berkeyakinan bahwa mesti ada harga yang dibayar untuk proses demokrasi; termasuk keyakinan bahwa berbagai bentuk “perselingkuhan” politik yang mendera negeri ini sebagai bentuk kepastian dalam transisi menuju demokrasi, maka seolah-olah selalu ada pembenaran bahwa setiap transisi selalu harus menciptakan problema.

Setiap perubahan, setiap gejolak mesti ada korban, selalu ada nyawa yang menghilang. Karenanya, selalu juga ada pembenaran lahirnya sejumlah kebijakan politik yang tidak selalu menguntungkan publik. 

Misalnya saja apa yang sempat ramai beberapa hari ke belakang menyoal penolakan revisi UU KPK dan RKHUP yang terkesan “kejar setoran” dan dilakukan bahkan secara tertutup diakhir periode DPR 2014-2019.

Kepedulian terhadap keadaan dan situasi yang berhadapan dengan pesimisme dan bukannya optimisme perbaikan yang ditawarkan oleh para elite politik, menurut saya, justru membuat publik makin gelisah dalam ketidakmenentuan.

Betapa tidak? Masyarakat dipertontonkan oleh berbagai dagelan para petinggi politik negeri, memainkan sebuah drama dengan peran-perangainya yang khas.

Ada yang visioner menyiapkan raga dan tenaganya untuk negara, tapi lebih banyak yang menyiapkan raga dan tenaganya untuk mengeruk sebanyak mungkin dari negara, karenanya cukup banyak dramaturgi yang berkelindan melewati media massa dan sosial kita hari ini. Lagi-lagi, dalam pada kasus ini, menyoal revisi UU KPK dan RKHUP yang sampai saat sekarang belum jelas arah perjalanannya, hendak di bawa ke mana belum jelas kompas penunjuknya.

Karena itu, gelombang tuntutan elemen masyarakat yang diwakili oleh demonstrasi mahasiswa sepekan kemarin dapat dimengerti keberadaannya. Gejolak yang sempat ramai terjadi dalam bentuk demontransi itu sesungguhnya lahir dan diawali dari ketidakmampuan elitd politik membentuk mekanisme politik yang baik melalui koridor yang mengedepankan nilai.

Ada semacam turbulensi sosial, yakni suatu pergerakan sosial yang tak beraturan dan acak; wacana politik berkembang tanpa arah, wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir serta wacana budaya yang dihantui oleh ketidakpastian nilai.

Maka menggelitik sekali rasanya mendengar pemeo ilmiah yang populer dan bahkan disepakati oleh masyarakat luas: “demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dari oleh dan untuk rakyat” atau, bahwa dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, “rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi”. Benarkah demikian kenyataannya?

Satu hal yang menjadi ciri khas demokratis adalah adanya kebebasan berpendapat, ia adalah ruh demokrasi. Tanpanya, penguasa bisa memerintah seenaknya tanpa kontrol dari masyarakat.

Bahkan, plato dalam bukunya The Republic, menuliskan “adalah mungkin kasusnya bahwa apa yang telah kita lakukan (yakni kritik terhadap demokrasi), mestinya kita hidup dalam masyarakat demokratis”.

Keluasan dan kebebasan kita mengkritik, sejatinya justru ketika kita berada dalam masyarakat yang demokratis. Demokrasi adalah satu-satunya prinsip politik yang memungkinkan kritik terhadapnya.

Bukankah demokrasi juga kedaulatan rakyat? Tapi, ketika publik sedang bergema menyuarakan tuntutannya, justru kedaulatan berikutnya dikebiri, dibiarkan polemik itu mengapung dan memberi satu rasa ketidakpastian kepada rakyat, yang justru sebagai kedaulatan tertinggi demokrasi itu, ironis.

Cak Nun sebagai budayawan Indonesia pernah mengatakan, etik komunikasi –termasuk penyampaian aspirasi dan kritik publik atas kebijakan pemerintah, mesti mengandaikan satu hubungan objektif yang disepakati secara berimbang oleh kedua belah pihak (pengkritik dan yang dikritik).

Masalah muncul ketika dalam konteks budaya kita. Jika hendak bermaksud menyampaikan suatu kritik kebijakan misalnya, maka harus dilakukan dengan cara dan tempat yang berlaku pada diri seorang yang dianggap “pejabat” atau atribut sejenis lainnya “Pak RT, Menteri atau DPR”. Artinya, mesti ada penyesuaian dengan pihak yang dikritik.

Menjadi persoalan ketika pihak yang dikritik tersebut adalah kebijakan seorang presiden. Maksud saya, penyesuaian itu, jika toh ada perwakilan mahasiswa yang datang ke istana misalnya, bisa bermakna abdi ngemong dan meletakkan posisi mengalah atas mahasiswa atau justru memang sungguh-sungguh kalah.

Dan, jika pun yang dipersoalkan menang-kalah, sebenarnya yang berlangsung ketika itu bukanlah dialog kritis atas subtansi persoalan, melainkan penekanan dan ketertekanan kekuasaan.

Karena itu, sejujurnya, untuk beberapa alasan, saya mengapresiasi tindakan mahasiswa yang menolak undangan dari istana. Tentu, dalam rangka penyampaian kritik dan tuntutan yang sesungguhnya tanpa istana mengundang perwakilan mahasiswa pun sudah tampak terbaca melalui berbagai rangkaian demonstrasi yang bergejolak selama hampir satu pekan di akhir September kemarin, bukan?

Menghadapi situasi sekaligus polemik UU KPK dan RKHUP yang dilemparkan bolanya oleh DePerwakilan Rakyat (DPR), berikutnya bola panas itu berada di tangan Presiden. Harapan saya, Presiden mampu menangkap pesan dan bukan membunuhnya kill the messenger, tentu karena Presiden memiliki segala otoritas dan power penuhnya yang masih dalam garis konstitusi.

Sebab dalam sebuah catatan democracy kills karangan Humprey Hawksley memperlihatkan potret yang mengerikan. Penduduk yang berada di bawah sistem demokrasi yang lemah otoritas akan berpeluang mati lebih besar daripada di bawah sistem otoriter. Contohnya negara Haiti hanya hidup mampu 57 tahun, lebih lama hidup penduduk negara Kuba di bawah sistem otoriter yang mencapai 77 tahun.

Artinya, negara demokrasi pun perlu otoritas wibawa, dalam hal ini berkaitan dengan posisi negara (pemerintah) dalam menangani dan menanggapi kasus-kasus tertentu yang dianggap perlu dan segera mungkin dilakukan dalam keberlangsung konsekuensi demokrasi itu sendiri.

Sinyal yang mengkhawatirkan itu muncul tanpa sebab. Dalam sebuah catatan yang dikeluarkan oleh The economic Intellegence unit pada tahun 2018, disebutkan indeks demokrasi Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna (flawed democracy).

Maksudnya, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas, adil, dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media dan persoalan tata kelola pemerintahan.

Jelas pada kasus ini, Presiden Jokowi mesti memperlihatkan otoritas wibawanya sebagai seorang Presiden RI, Presiden yang dipilih dan diembani tanggung jawab atas seluruh keberlangsungan proses hidup dan bernegara. Ingin bukan RI ini terus ada dan tidak kemudian hilang? Dalam artian hilang negerinya, atau justru hilang keberlangsungan perjalanan demokrasinya?