Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat global melalui WHO mengajak agar seluruh masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dari rumah. 

Penyebabnya adalah masifnya penyebaran penyakit Covid-19 ini yang dinilai sangatlah mudah untuk menular kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, oleh karena itu pemerintah Indonesia dipaksa untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa meminimalisir keramaian. 

Implikasi dari kebijakan tersebut adalah dengan dibuatnya sejumlah kebijakan seperti, menutup sekolah/kampus, menutup bioskop, hingga menutup tempat ibadah.

Namun ajakan yang diberikan oleh WHO dan pemerintah setempat, akhirnya mulai goyah ketika pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang – Undang Omnibus Law (UU Omnibus Law) pada Senin 5 Oktober 2020. 

Pemerintah dan DPR berhasil membuat masyarakat untuk terpicu melakukan demonstrasi pada masa pandemi. Salah satu pencapaian yang luar biasa dari DPR dan pemerintah. 

Sebab sebelumnya seringkali masyarakat dibuat terpecah-pecah dengan segala drama politik identitasnya, namun sekarang masyarakat berhasil dipersatukan oleh DPR dan pemerintah untuk melakukan aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law.

 DPR dan pemerintah berhasil membuat diri mereka menjadi common enemy dari masyarakat.

Pada tahun 2021, pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), salah satu Peraturan Pemerintahnya adalah PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

 Terdapat pasal yang dianggap cukup berpihak kepada tenaga kerja asing (TKA) pertama terdapat pasal 3 ayat 1 a, yang menyatakan adanya pemberian izin penggunaan TKA yang meliputi instansi pemerintah, perwakilan negara asing dan badan internasional. 

Salah satu yang menjadi unik adalah dengan adanya “instansi pemerintah” yang dituliskan didalam pasal itu, hal itu membuat lahirnya opini dalam masyarakat yang beranggapan bahwa masih terdapat ruang didalam instansi pemerintah untuk direkrutnya TKA.

Padahal seharusnya instansi pemerintah hanyalah terbuka oleh tenaga kerja Indonesia, dikarenakan masih banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia.

Meskipun di pasal 2 menyebut setiap pemberi TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, seperti yang tertuang didalam pasal 2 ayat 2 :

 “dalam hal jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA”.

Padahal bisa saja didalam PP tersebut lebih mengatur TKA sebagai pelatih/konsultan. Sehingga orientasi dari direkrutnya para TKA ini adalah untuk membimbing para tenaga kerja Indonesia, untuk bisa menjadi pekerja yang lebih mumpuni dan mahir dalam menjalankan pekerjaannya.

Sehingga ketika para pekerja Indonesia sudah terlatih dengan baik, maka TKA tidak lagi dibutuhkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 juga mengatur tentang bolehnya para TKA untuk menduduki jabatan strategis dan posisi tinggi didalam perusahaan, mereka diperbolehkan menjabat sebagai direksi atau komisaris.

 Sementara itu dari sisi teknis lapangan, TKA bisa memasuki sektor ekonomi digital, pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama.

Disatu sisi, pada saat pandemic Covid-19 ini masih berlangsung, Indonesia masih juga membuka datangnya para tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari China untuk masuk kedalam negeri. 

Masyarakatpun mempertanyakan hal tersebut dan membandinkan kebijakan tersebut dengan larangan kebijakan mudik yang terjadi pada saat akhir bulan puasa. 

Pasalnya pemerintah masih memperbolehkan TKA untuk datang ke Indonesia, padahal masyarakat didalam negeri dilarang untuk melakukan mudik yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Hal ini menjadi semakin membuat gusar masyarakat, dikarenakan TKA yang datang sebagian besar dari China yang dianggap adalah sumber dari virus Covid-19 tersebut. 

Akan tetapi permasalahan ini coba dijawab oleh salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yakni Aria Bima. Didalam media Kumparan ia menyatakan jangan membandingkan antara mudik dengan kedatangan rombongan tenaga kerja asing China.

Menurutnya pelarangan mudik bertujuan untuk bisa mencegah penyebaran wabah, berbeda halnya dengan penanganan kedatangan China, jumlahnya yang terbatas membuat pemerintah bisa melakukan penanganan ketat, dikarenakan mereka yang datang tersebut langsung dikarantina. 

Lebih dari itu Aria Bima juga menyatakan bahwa “jika pemerintahan kita melarang para TKA China masuk, maka masyarakat Indonesia juga tidak boleh masuk ke China”. 

Sebab jika dinilai dari sisi kepentingan, Indonesia masih memiliki kepentingan besar untuk bisa bekerja sama dengan China dikarenakan Indonesia membutuhkan pasokan alat-alat kesehatan termasuk masker.

Jika menelaah relasi antara Indonesia dengan China menggunakan konsep bargaining power (Yani, 2017), maka Indonesia dapat dinilai mempunyai bargaining power yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan China, sebab Indonesia lebih mempunyai banyak kepentingan kepada China.

Daripada China mempunyai kepentingan di Indonesia. Maka hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh China, dengan menggunakan keunggulannya itu untuk dapat membuat para pekerjanya bisa bekerja/memasuki di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. 

Sebab China sekarang menjadi salah satu pusat penyedia alat-alat kesehatan, yang membuat negaranya menjadi salah satu pusat perdagangan pada saat ini, dan ketika Indonesia mencoba untuk “menggertak” China, bisa jadi pasokan alat-alat kesehatan itu bisa saja dipersulit oleh China.

Apalagi jika China melepas atau mengurangi hubungan perdagangan dengan Indonesia, kuota untuk perdagangan tersebut pasti bisa saja diberikan ke negara-negara lain yang mengantri untuk mencapai kepentigan tersebut.