21 Juni 1994, Rezim Suharto melarang majalah TEMPO terbit — dan tak ada tanda ia bisa terbit lagi. Pemberedelan di awal 1990-an berlaku buat seterusnya; surat kabar atau majalah hanya diizinkan terbit kembali jika memenuhi sejumlah syarat kepatuhan — dan harus dengan nama baru.

Beberapa tahun sebelumnya, TEMPO juga pernah diberedel, tapi waktu itu ada celah untuk terbit kembali dengan nama yang sama. Kami bisa bekerja kembali setelah beberapa bulan ditutup.

Tahun 1994, tak ada jalan balik.

27 Juni, enam hari setelah pemberedelan, di hari Minggu, Pemimpin Umum kami, Erik Samola, diberitahu untuk bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, jenderal menantu Presiden Suharto.

Jelas, ini bukan undangan untuk sekadar minum kopi. Hashim tak kenal Samola, dan agaknya tak kenal siapa pun di dalam TEMPO. Apa di balik semua ini — saya dan kawan-kawan hanya bisa menduga: Hashim hanya jadi utusan Prabowo. Dan Prabowo waktu itu tak terpisahkan dari Suharto dan seluruh aparat represifnya.

Pak Samola — yang dalam keadaan sakit, dan tak bisa bicara — didampingi istrinya, Doke, dan dua anggota pimpinan TEMPO yang lain, Haryoko Trisnadi dan Mahtum. Mereka bertemu di salah satu ruangan di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Waktu itu sudah pukul 21:00.

Saya dan pimpinan TEMPO yang lain tidak termasuk yang diundang. Tapi malam itu, saya dan wakil Pemimpin Redaksi Fikri Jufri ada di salah satu restoran Hilton.

Apa yang berlangsung dalam pertemuan dengan Hashim itu kemudian diceritakan Mas Haryoko yang jadi juru bicara TEMPO dengan disaksikan Ibu Doke Samola.

Hashim mengatakan kepada pimpinan tertinggi TEMPO, Erik Samola, bahwa ia bisa menghidupkan kembali TEMPO jika ia “diberi mandat penuh oleh para share holder”. Yang dimaksudkan Hashim, ia akan membentuk satu tim yang akan mengangkat pemimpin redaksi dan menyeleksi siapa saja yang bisa masuk dalam jajaran redaksi.

Baca Juga: Tempo

Haryoko bertanya, apakah pemimpin redaksi yang akan diangkat tim Hashim itu orang dari luar atau dari dalam TEMPO?

Itu tergantung dari seleksi, jawab Hashim. Kalau orang dalam TEMPO tidak ada yang memenuhi syarat yang ditetapkan tim, akan diambil orang dari luar.

Mas Haryoko menjawab (tentu saja dengan halus) bahwa sulit jika orang luar yang diangkat. Sebab di TEMPO sudah ada mekanisme pergantian jabatan.

Hashim rupanya tidak tahu bahwa, berbeda dari umumnya media lain waktu itu, dalam TEMPO, ada jenjang karier, pelatihan, evaluasi, serta proses pengangkatan yang transparan bagi semua karyawan (sebagian saham TEMPO milik karyawan).

Haryoko mencoba berdiskusi dengan dasar itu, tapi akhirnya Hashim mengucapkan kata-kata yang diingat terus oleh Haryoko sampai sekarang:

“Bapak boleh jadi seorang negosiator yang ulung, tapi dalam hal TEMPO, tidak perlu ada negosiasi. Izin terbit TEMPO sudah dicabut. Kalau mau bisa hidup lagi ya (jalannya) tadi seperti saya katakan.”

Dalam ingatan Doke Samola, Hashim juga mengatakan, TEMPO bisa terbit lagi bila semua Direksi diganti.

Haryoko pun menjawab Hashim: “Kami mesti rundingkan dulu dengan rekan-rekan pimpinan yang lain.”

Hashim: “Harus cepat. Saya besok pergi ke luar negeri.” Ia memberi waktu sampai pukul 8:00 pagi esok harinya.

Erik dan Doke Samola, Haryoko dan Mahtum segera meninggalkan ruangan. Tak jauh dari lobby Hotel, mereka bertemu dengan saya dan Fikri. Saya usulkan agar ada rapat darurat malam itu juga — meskipun sudah tengah malam.

Pertemuan berlangsung di rumah saya.

Kami memang dihadapkan pada pilihan yang sulit — ini sama halnya dengan menghadapi sebuah ultimatum. Jika kami tolak usul Hashim, TEMPO akan mati selama-lamanya. Jika kami terima....

Di masa rezim Suharto, memimpin sebuah surat kabar — yang hanya bisa hidup bila punya izin dari penguasa —  ibarat menjadi kapten pilot dalam sebuah penerbangan yang dibajak. Pembajaknya sudah siap meledakkan pesawat. Semua penumpang akan tewas jika sang pilot salah mengambil langkah.

Demikian juga dengan surat kabar: jika pemimpinnya tak mematuhi titah penguasa, surat kabar akan dihabisi. Banyak korban akan jatuh: kehilangan kerja atau putus karier, dan mungkin jadi pariah politik.

Waktu TEMPO diberedel pertama kalinya, saya jadi kapten pilot yang memutuskan untuk berkompromi dengan pemerintah — yang sebenarnya tak mau bersikeras, karena para pejabat eselon kedua di Departemen Penerangan sendiri waktu itu tak yakin bahwa TEMPO harus diberedel.

Tanggal 27 Juni malam itu, di depan “ultimatum” yang disampaikan Hashim, dorongan hati saya: menolak.

Pilihan yang ditawarkan Hashim, bagi saya, sebuah kesewenang-wenangan, sama dengan pemberedelan itu sendiri. Saya marah dalam hati, dan saya merasa malu untuk menyerah kepada pameran kekuasaan itu.

Waktu itu, yang keras dalam pikiran saya: jika saya menyerah, saya tak akan dapat berhadapan muka dengan kedua anak saya. Mereka dibesarkan dengan cerita tentang kakek mereka yang, sekian puluh tahun yang lalu, ditembak mati tentara pendudukan Belanda.

Ya, saya harus menolak.

Maka saya terharu dan bangga: dengan tanpa perdebatan, malam itu, pimpinan TEMPO (termasuk lapisaan yang lebih muda: Yusril Djalinus, Zulkifly Lubis, Mahtum) menolak ultimatum Hashim.

Saya terutama terharu melihat Pak Samola: dalam keadaan sakit, ia dihadapkan kepada pilihan yang sangat berat. Saya lihat ia beberpa kali menyandarkan dahinya ke pigura lukisan Nashar di tembok. Saya memeluknya.

Saya tahu: ini keputusan dalam arti yang sebenarnya —sebuah loncatan ke dalam gelap. TEMPO akan mati selamanya, sepanjang rezim Suharto dan kroninya berkuasa — dan waktu itu, mustahil rasanya Suharto dan sistem otoriternya akan jatuh.

Lalu apa setelah keputusan itu? Saya tak tahu. Tak ada Plan B. Saya kira, teman-teman saya malam itu juga tak tahu.

Yang memberatkan hati saya: bagaimana nasib sekitar 200 karyawan TEMPO nanti? Adilkah mereka tak diajak bicara untuk keputusan kami — meskipun memang tak ada waktu untuk berkonsultasi dengan mereka? 

Tapi tidakkah sejak mula mereka sadar, atau diharapkan sadar, bahwa bekerja di dunia jurnalisme di dalam sistem politik yang represif, mau tak mau, harus siap kehilangan kerja, bahkan kehilangan kemerdekaan? Sebelum TEMPO, sudah banyak koran dimatikan.

Setidaknya, malam itu kami sedang tak ingin kehilangan harga diri.

Beberapa minggu kemudian, Sarwono Kusumaatmaja, salah satu dari menteri yang diam-diam menunjukkan simpati kepada TEMPO, mengundang saya makan di rumahnya. Setelah hidangan diangkat, ia bertanya, kenapa saya melawan. Saya jawab, tanpa berpikir lama, dalam bahasa Inggris: “It is about self-respect.”