Pertama-tama, saya bukan pakar kesehatan atau tenaga medis yang memiliki keahlian mendeteksi epidemiologi penyakit menular virus corona (COVID-19). Kedua, saya tetap mengambil posisi sesuai dengan kepakaran saya di bidang ilmu politik, khususnya ihwal kebijakan pemerintah dalam menyikapi virus corona yang telah menyerang puluhan ribu orang yang mengakibatkan korban rawat inap dan ribuan orang meninggal dunia.

Masalah paling mengkhawatirkan masyarakat internasional di abad-21, selain krisis lingkungan yang berdampak pada bencana alam dan kejahatan trans-nasional terorisme yang memakan banyak korban jiwa adalah penyebaran virus pembunuh massal.

Hal ini yang menjadi alarm global dalam 3 (tiga) bulan terakhir, sejak penyebaran virus corona diumumkan pertama kali menjangkit kota Wuhan Tiongkok hingga menyebar secara cepat ke banyak negara dan memakan korban di pelbagai negara di dunia.

Negara Amerika Serikat memilih melupakan sejenak persaingan ekonominya dengan Tiongkok demi mengatasi virus corona dengan kebijakan mengirimkan tenaga medis untuk mendeteksi dan mencari obat-obatan dalam mengatasi penyakit mematikan ini.

Negara Jepang melupakan sejenak sejarah kelam masa lalu dengan Tiongkok yang menautkan kedua negara ini dalam perang besar Tiongkok-Jepang di Perang Dunia II. Di mana Jepang mengirimkan bantuan masker dan obat-obatan ke Tiongkok. Artinya, demi melawan virus corona, semuanya bersatu meyatakan perang terhadap corona.

Data terbaru dari Johns Hopkins CSSE per 27 Februari 2020 menyebutkan korban virus corona mencapai 82.171 jiwa dengan rincian yang terinfeksi virus sebanyak 78.497 kasus dan korban yang meninggal dunia sebanyak 2.804 jiwa. Data itu dihimpun dari 51 negara di seluruh dunia yang memakan korban tanpa pandang bulu kelas sosial. Mulai politisi, olahragawan, hingga masyarakat umum.

Terakhir Aljaz Wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar diumumkan positif terinfeksi virus corona dan tengah dikarantina. Kemudian, seorang pesepak bola yang identitasnya masih dirahasiakan dari Liga Italia Serie C Italia Klub Pianese telah divonis positif terkena virus corona.

Mempertanyakan Kesiapan Pemerintah Indonesia

Indonesia menjadi negara yang banyak dibicarakan dunia Internasional saat ini. Utamanya soal penyebaran virus corona yang diklaim pemerintah belum ada kasus di Indonesia. 

Klaim pemerintah tersebut akhirnya memaksa para diplomat dari kedutaan Australia, Amerika Serikat, dan Kanada bertemu dan membahas kesiapan Indonesia dalam mengatasi corona. Apalagi hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan resmi apakah alat pelindung diri, ruang isolasi, rumah sakit, dan obat-obatan yang memadai dalam mengantisipasi virus corona.

Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia terkait keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya dari virus corona. Bahkan parahnya, pemerintah diberitakan telah menyiapkan dana Rp72 miliar untuk influencer dalam upaya merangsang minat wisatawan asing datang mengunjungi Indonesia.

Secara pribadi, saya paham dan mengerti Presiden Jokowi memiliki naluri pengusaha baik yang senantiasa menjadi ekonomi sebagai panglima dalam pemerintah periode keduanya ini.

Tapi sebelum tiba ke output yang muaranya hanya persoalan pendapatan devisa negara, ada baiknya mempertimbangkan secara kritis hulu persoalan terkait dampak virus corona yang berpotensi mengundang penyakit datang ke Indonesia. Alasannya sangat jelas, penyebaran utama virus corona berasal orang-orang luar yang datang ke Indonesia, yang pintu masuk utamanya adalah sektor jasa di bidang pariwisata.

Kebijakan pemerintah Indonesia ini menjadi anomali mengingat negara-negara di dunia sudah menerapkan sistem proteksi diri wisatawan asing masuk ke negaranya. Terbaru adalah kebijakan Arab Saudi yang menangguhkan izin visa bagi jemaah umrah 23 negara, termasuk Indonesia demi kepentingan nasionalnya. 

Bahkan Negara Iran lebih ekstrem lagi, setelah 26 kasus, termasuk 3 (tiga) pejabat pemerintahannya positif terkena virus corona, langsung menerapkan kebijakan dengan meniadakan salat Jumat.

Pertanyaan besarnya adalah sampai di mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi virus corona? Jawaban yang ditunggu oleh rakyat Indonesia tentu memuaskan lebih dari sekadar doa. 

Sebab, sejatinya virus corona itu bukan sekadar dipahami sebagai azab, tapi sains ilmu pengetahuan, obat-obatan, dan kesiapan infrastruktur medis kita dalam mengantisipasinya. Pun kesiapan Indonesia harus disosialisasikan pemerintah secepatnya agar supaya masyarakat mengetahui secara terbuka titik persoalannya.

Tiongkok membangun rumah sakit untuk pasien virus corona dalam waktu 6 hari. Korea Selatan bahkan mengumumkan siaga satu dengan kebijakan zona perawatan khusus dengan risiko ekonomi yang tinggi. 

Selanjutnya, Amerika Serikat mengerahkan tim penelitinya untuk mencari antivirus obat-obatan dalam mengatasi corona. Sementara, pemerintah Indonesia bahkan sampai saat ini belum mengumumkan resmi ada atau tidak alat pendeteksi virus corona di Indonesia.

Kita tentu menunggu klarifikasi dari pemerintah dengan jawaban yang rasional dan memberi ketenangan bagi masyarakat. Klarifikasi itu tentu harus ilmiah, berbasis data dan fakta di lapangan serta bukan sekadar jawaban nyeleneh yang kerap keluar dari mulut pejabat pemerintah, yang hanya berujung pula pada olok-olok masyarakat di media sosial. 

Artinya, kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah di atas target pendapatan devisa dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pun ke depan kita tentu tidak ingin mendengar klarifikasi nyeleneh dari pejabat pemerintah dengan mengatakan; “Perumpamaan soal Pangeran Bandung Bondowoso yang pernah membangun 999 candi dalam satu malam”.

Tidak. Sebab Pemerintah Tiongkok benar-benar membangun fasilitas medis baru dengan cepat, yakni Rumah Sakit Huoshenshan dan Leishenshan dengan mengerahkan seluruh sumber daya negaranya, bukan dengan bantuan makluk halus seperti hikayat Pangeran Bandung Bondowoso dalam membangun Prambanan.