Mahasiswa
1 minggu lalu · 315 view · 10 min baca menit baca · Ekonomi 93214_90915.jpg
Google Image

Tata Kelola Ekonomi dan Reformasi Birokrasi di Flores Timur

Tulisan ini bertujuan menganalisis sistem birokrasi, khususnya tata kelola ekonomi di Kabupaten Flores Timur (Flotim). Ini salah satu bentuk kepedulian saya sebagai warga negara dalam mendukung misi kelima Bupati Flotim periode 2017-2022, Antonius Hubertus Gege Hadjon, yaitu reformasi birokrasi. 

Meskipun demikian, saya tidak sedang berpretensi memberikan jawaban terhadap semua persoalan tata kelola ekonomi tersebut. Sebaliknya, pelbagai permasalahan itu saya tampilkan. Beberapa di antaranya disertai alternatif solusinya; sedangkan beberapa yang lain saya sodorkan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kerangka Berpikir

Terdapat dalil dominan yang cenderung naif dalam wacana mengenai demokrasi, yakni dikotomi antara prosedural dan substansial. Model berpikir seperti ini mengantar orang pada pemisahan sekaligus terlampau menyederhanakan persoalan yang sebenarnya sangat kompleks. 

Asumsi yang muncul secara tentatif tentu saja beralasan ketika dikatakan bahwa kritik terhadap prosedur terjadi tepat ketika orang dengan serampangan mengatakan bahwa ideal tertentu hanya mungkin tercapai jika melalui prosedur yang ketat, berlegitimasi, dan teruji. 

Dengan kata lain, prosedur merupakan kerangka dasar yang dipakai untuk membaca serentak membuat framing tentang apa jenis metode, kerangka, dan cara yang dipakai untuk mencapai ideal tersebut. 

Bahaya yang muncul dari cara berpikir seperti ini adalah bahwa tanpa pengujian yang valid terhadap format prosedur yang digunakan, orang lalu menganggap bahwa tidak ada hal di luar prosedur—untuk tidak mengatakan bahwa tanpa prosedur, tujuan terasa sangat utopis. 

Demikian pun sebaliknya, dengan cara berpikir yang melulu menekankan aspek substansi atau nilai-nilai ideal tanpa diikuti oleh format yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebu, akhirnya menempatkan orang pada sebuah kekacauan epistemologis yang serius.

Selanjutnya, dalil lain yang juga dominan adalah perselisihan tak terdamaikan antara aktor dan sistem yang tampak dalam dua pilihan, yakni right man on the right place dan how to make a right place for everyone

Pada yang pertama, orang cenderung berharap pada datangnya “orang baik” untuk membawa rakyat banyak menuju kesejahteraan. Mereka tidak peduli pada sistem karena telanjur menganggapnya sebagai hal buruk. Penekanan argumentasinya pada aktor. 

Sementara itu, pada yang kedua, muncul anggapan bahwa tidak mungkin ada kesejahteraan yang merata jika tidak didukung oleh sistem yang komprehensif. Penekanan bukan pada aktor, tetapi pada sistem. 


Dari dua jenis kerangka berpikir di atas (prosedural versus substansial dan aktor versus sistem), saya mencoba membaca beberapa persoalan tata kelola ekonomi di Flotim.

Implikasi Lanjutan

Beberapa persoalan yang muncul dari cara berpikir dikotomis seperti di atas, antara lain: pertama, pejabat publik tidak paham politik. 

Tentu saja, dalam konteks ini, saya berbicara tentang politik representasi. Bandingkan euforia yang muncul di kalangan masyarakat ketika ada pejabat daerah yang dengan cara tertentu, akhirnya berhasil mengutarakan aspirasinya kepada presiden secara langsung. 

Memang tidak ada yang salah dengan cara seperti itu. Namun, jika mau dipikirkan lagi secara mendalam dan kritis, dapat dikatakan bahwa pejabat tersebut sama sekali belum paham benar mengenai politik representasi. 

Disebut sebagai representasi karena ada prinsip keterwakilan. Nah, dari kerangka berpikir seperti itu, pejabat daerah yang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada presiden mencederai nilai-nilai representasi. Mengapa pula harus, misalnya, bupati yang mesti menyampaikan persoalan itu secara langsung kepada presiden dan bukan anggota DPR-RI atau gubernur? 

Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak contoh betapa pejabat publik sama sekali tidak paham soal politik representasi. Tidak jarang cara seperti itu melahirkan semacam gaya populisme berwajah baru di hampir semua daerah. 

Disebut sebagai populisme karena krisis representasi memungkinkan ia lahir sebagai salah satu alternatif. Akar masalahnya jelas: ada keterputusan dalam rantai representasi. Pada kasus di atas, DPR dan gubernur belum menjalankan fungsinya secara benar.

Kedua, tidak adanya sinergitas antarpemimpin. Bupati sampai kepala desa memiliki program yang berjalan secara terpisah. Dinas pariwisata, misalnya, tidak akan pernah bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya jika tidak bekerja sama dengan dinas sosial dan/atau pelbagai dinas lainnya bahkan sampai ke level pemerintah desa. 

Dikatakan demikian karena, selama ini, masing-masing instansi seolah-olah berjalan sendiri dan menentukan program prioritasnya secara mandiri tanpa memberikan peluang keterlibatan dari dinas lainnya. Celakanya, setiap dinas memiliki program yang secara esensial saling bertentangan atau paradoks. 

Ambil contoh: sejak ditetapkan anggaran Dana Desa, misalnya, ramai-ramai orang membangun jalan di dalam desa. Saking mulusnya jalanan di dalam desa, orang sama sekali tidak memperhatikan bagaimana dengan jalanan antardesa. Dengan kata lain, tidak ada studi atau kajian geografis yang serius di tempat di mana anggaran itu dituju.

Ketiga, ketiadaan riset yang tajam tentang populasi dan kondisi sebuah masyarakat dalam menangani atau mengelola anggaran yang telah diberikan. Riset yang saya maksudkan di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas masyarakat. 

Sistem penentuan kebijakan yang top-down dari pemerintah desa, misalnya, menyebabkan masyarakat hanya sekadar menjadi penonton. Mereka tidak berpartisipasi aktif sejak dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Bandingkan, misalnya, pembangunan ruas jalan di dalam desa yang telanjur lebih diutamakan padahal mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pertanyaannya: mengapa tidak dibentuk kelompok petani dan/atau nelayan yang selanjutnya didampingi dan diberi insentif untuk memberdayakan kelompoknya?

Problem Sektoral


Pada bagian ini, akan ditampilkan beberapa masalah sektoral yang sedang dialami oleh masyarakat Flotim. Bagian ini juga memuat hasil FGD yang dibuat oleh Lembaga Penelitian SMERU dengan menghadirkan 79 pelaku usaha dalam lima kali pertemuan, yaitu FGD sektor perdagangan sembako, sektor perdagangan hasil bumi, sektor jasa, sektor perikanan, dan FGD khusus untuk perempuan pelaku usaha (bisa diakses di smeru.or.id).

Pertama, demografi sebagai peluang dan ancaman. Jumlah penduduk Flotim berdasarkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 248.889 jiwa. Terdiri dari 118.779 jiwa penduduk laki-laki dan 130.110 jiwa penduduk perempuan. 

Dibandingkan dengan tahun 2015, penduduk Kabupaten Flotim mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen. Sementara itu, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Larantuka, yakni 875 jiwa per km2. Kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Demon Pagong, yakni 52 jiwa per km2 (BPS Kabupaten Flotim, 2017). 

Perbandingan yang tidak simetris antara kepadatan penduduk dan pelbagai faktor lainnya itu berdampak pada fenomena pengangguran yang terdiri atas laki-laki 3,17% dan perempuan 2.68%. 

Sebagai misal, jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas) di Flotim menunjukkan bahwa pencari kerja pada tahun 2016, berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh lulusan D1/D2/D3 perempuan sebanyak 30 dan S1 laki-laki sebanyak 11 (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, BPS Flotim, 2017). 

Selanjutnya, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan memicu terjadinya migrasi internasional. Pada tahun 2016, migrasi dengan tujuan negara Malaysia merupakan jumlah terbanyak (16) dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Itu belum termasuk yang tidak mengantongi izin resmi.

Kedua, pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2016, hanya ada enam jenis tanaman yang utama, yakni padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari enam tanaman pangan ini, ubi kayu dan jagung yang mendominasi produksi tanaman pangan di Kabupaten Flotim, yaitu sebesar 22.374,3 ton atau sebesar 34,75% dan 21.008,8 ton atau 32,63% dari total produksi Kabupaten Flotim. 

Sementara itu, produksi perkebunan terbesar adalah jambu mete, yakni sebesar 27.670 ton atau 48,42% dari total produksi tanaman perkebunan di Flotim. Adapun penghasil jambu mete terbesar ada di Kecamatan Adonara Timur, yakni sebesar 5.739,32 ton. 

Meskipun demikian, persoalan yang selalu muncul dan masih relevan hingga saat ini, sebagaimana yang diteliti oleh Effendi dan Maran (Sosiosains, 19(1): 2006) dari UGM, berkaitan dengan distribusi mete dan tanaman lain, yakni kenyataan ketidakadilan, ketidaktepaan, “permainan”, serta tidak adanya perhatian pemerintah terhadap petani mengenai penggunaan UTTP atau alat timbangan. 

Para pengusaha dengan bebas menipu petani melalui UTTP tersebut. Meskipun ada UU Metrologi Legal (UU RI Nomor 2 tahun 1981) tentang segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar, dan timbang-menimbang, namun kurangnya sosialisasi mengenai alat itu kepada petani menyebabkan adanya fenomena dominan pemahaman alat UTTP oleh negara dan segelintir pengusaha besar.

Sementara itu, dalam Focus Discussion Group (FGD) yang digelar oleh SMERU, seorang pedagang hasil bumi mengakui bahwa pengurusan surat izin keluar bagi hasil hutan tidak sulit dan prosedurnya mudah. Namun, dia merasa tidak adil jika tarif yang dibayarnya sebagai pedagang Flotim berbeda dengan tarif yang dibayar oleh pedagang Maumere yang membeli hasil bumi di Flotim. 

Misalnya, pedagang Flotim membayar kemiri isi Rp160/kg, sedangkan pedagang Maumere hanya perlu membayar Rp50/kg. Ketika ditelusuri, beberapa pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengatakan bahwa perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaaan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. 

Dengan kata lain, mungkin pejabat dinas di Flotim lebih patuh daripada pejabat dinas di Maumere. 

Masalah lain yang dihadapi oleh pedagang mete, yaitu adanya peraturan desa (Perdes) yang mengharuskan pembayaran Rp1 juta/pedagang/musim panen. Perdes ini baru berlaku di sebagian kecil desa di daratan Flotim.

Ketiga, industri kecil. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 44 perusahan industri kecil dengan jumlah perusahan terbanyak, yaitu 18 perusahan ada di Kecamatan Larantuka; diikuti Kecamatan Ile Mandiri sebanyak 6 perusahan. Mengagetkan bahwa tidak ada industri kerajinan rumah tangga di Flotim (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur). 


FGD yang digelar oleh SMERU dengan pelaku usaha di Pulau Adonara yang menggeluti industri rumah tangga skala mikro mengeluhkan tidak adanya perizinan yang justru merupakan faktor penghambat berkembangnya usaha mereka, salah satunya, minyak kelapa murni (virgin coconout oil-VCO). Padahal VCO produksi kaum perempuan Adonara mempunyai potensi untuk dipasarkan keluar pulau, misalnya ke daratan Flotim bahkan sampai ke luar Flores.

Keempat, kelautan dan perikanan. Keluhan dikemukakan oleh nelayan plasma berhubungan dengan perizinan, yakni izin kesempurnaan dan izin berlayar yang dirasakan masih mahal, yaitu Rp200 ribu. Padahal, menurut para nelayan, biaya pengeluaran sertifikat bagi nakhoda, kepala kamar mesin, dan ABK mahal karena harus mengikuti kursus serta harus diurus di Maumere. 

Selain itu, pedagang pengumpul ikan menyoroti ulah polisi yang menjadi hambatan dalam pengiriman ikan via darat dari Larantuka ke Maumere. Pelaku usaha ini mengungkapkan bahwa meskipun Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sudah lengkap, tetap saja mereka harus membayar pungutan kepada para aparat tersebut. 

Berdasarkan sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti SMERU dengan manajer sebuah perusahan perikanan di Flotim (laki-laki, 24 Juli 2008), ditulis bahwa setiap bulan perusahaannya membeli ikan dari nelayan setempat seharga Rp1,5 miliar. Satu kapal nelayan bisa menghasilkan setidaknya Rp100 juta per tahun. 

Itulah alasan mengapa ia memilih Flotim dan bukan kabupaten lain. Ia berharap, aspek keberlanjutan sumber daya ikan merupakan isu yang penting bagi Pemda.

Kelima, sektor jasa; keluhan sulitnya mengurus SITU dan SIUP di Larantuka. 

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti SMERU, seorang pengusaha kafe hiburan memaparkan pajak dan pungutan yang harus dibayarkan, yakni Rp100 ribu/bulan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sumbangan sukarela Rp1 juta/tahun ke desa, dan sumbangan-sumbangan lain, seperti ke sekolah, polisi, dan Kodim. 

Selain itu, keluhan datang dari pelaku usaha jasa konstruksi yang merasa ada pungutan yang “tidak resmi” (pungli) dari instansi saat pengurus perizinan. Bahkan ia pernah diminta untuk membuatkan kuitansi fiktif dengan harga yang berlipat-lipat dari harga sesungguhnya.

Keenam, persoalan tata kelola ekonomi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2007, Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) Kabupaten Flotim mencapai nilai 63 dan menempati peringkat 110 dari 243 kabupaten/kota yang disurvei. 

Survei itu dilakukan terhadap 12.187 responden pelaku usaha di 243 kabupaten/kota dari 15 provinsi. Berdasarkan penilaian responden, infrastruktur fisik daerah (35,5%) merupakan indikator terpenting; diikuti indikator program pengembangan usaha (14,8%), akses terhadap lahan (14%), interaksi pemda dan pelaku usaha (10%), keamanan dan resolusi konflik (4%). Indikator dengan bobot terendah adalah Perda (1%). 

Dari hasil itu, ditemukan ada tiga persoalan yang masih mengganggu tata kelola ekonomi lokal di Flotim, yakni belum adanya program pengembangan usaha dengan Pemda yang dapat memperkenalkan pola manajemen kepada para pelaku usaha, melakukan pelatihan tenaga kerja lokal, dan menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar yang lebih luas.

Di samping itu juga, kurang adanya interaksi antara pemda dan pelaku usaha, padahal ini penting untuk memastikan bahwa ada kesesuaian antara investasi publik dan kebutuhan pelaku usaha; dan rendahnya kualitas infrastruktur lokal, misalnya jalan, listrik, alir, dan jaringan telekomunikasi yang kemudian menghambat perkembangan usaha dan investasi.

Reformasi dari Desa

Hakikat reformasi birokrasi sejatinya menghasilkan sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terkoordinasi. Rantai birokrasi yang panjang menyebabkan informasi mengalami delay dan noise untuk tiba ke pusat kendali birokrasi. 

Rangkaian rapat yang bertele-tele dan diwarnai judgment subjektif yang begitu kental menghasilkan solusi kebijakan yang tidak akurat dan sepotong-sepotong. Penerapan kebijakan kemudian diberlakukan dengan tidak terkoordinasi dan berserak. 

Permasalahan ini dapat diselesaikan lewat perspektif sibernetika, sebuah studi interdisiplin yang mengkaji permasalahan struktur dan manajemen sistem informasi dengan dilandasi perspektif teori kendali, perspektif sistemik, dan ilmu biologi. Proyek ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. 

Sibernetika memungkinkan kita melihat masalah di daerah, seperti potensi krisis ekonomi, bencana alam, kriminalitas, konflik sosial, busung lapar, atau persebaran penyakit, yang dapat dideteksi dengan cepat oleh ”radar siber”. Data tersebut lalu dikalkulasi secara real time dengan perangkat komputasi. Proses ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan berguna dalam pengambil keputusan di level yang berbeda-beda.

Dari mana seharusnya reformasi birokrasi, yang terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien, bisa dimulai dengan resistensi paling rendah? Mulailah dari desa. 

Mengapa? Karena di desalah umpan balik terhadap pelayanan publik, entah baik atau buruk, langsung bisa dirasakan oleh kepala dan perangkat desa secara real time dari masyarakat (sebagai pihak yang harus dilayani). 

Hal ini dimungkinkan karena tak ada jarak sosiologis, kultural, dan bahkan fisik antara kepala dan perangkat desa dengan masyarakat. Mereka adalah bagian integral dari komunitas mereka sendiri. 

Pemda dan masyarakat Flotim bisa memilih untuk memulai strategi ini dengan cara apakah dari kecamatan dengan desa terbanyak (di Adonara Timur) ataukah kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit (di Ile Bura, Demon Pagong, dan Solor Selatan)?

Artikel Terkait