UU No 18/2017 tentang Perlindungan PMI disahkan dan diundangkan pada 22 November 2017. Menggantikan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (TKI).

Transformasi dari Tenaga Kerja Indonesia, biasa disingkat TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menjadi momentum dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi PMI.

Sejak era TKI hingga PMI saat ini -setelah hampir genap tiga tahun disahkannya UU No 18/2017-, permasalahan seputar PMI masih kerap melintas dalam narasi publik yang begitu mudah ditelusuri dalam jejak digital.

Sebut saja kasus terkini PMI yang dianiaya di Singapura yang mengalami kebutaan penganiayaan PMI di Singapura. Demikian pula PMI meninggal di luar negeri di Malaysia dan deportasi PMI di daerah perbatasan.

Hal ini terjadi memang bukan tanpa sebab. Terdapat karakteristik yang berpotensi menjadi pemantik, yakni lebih banyak perempuan, mayoritas latar belakang pendidikan SMP dan SD, banyak bekerja di sektor informal, serta tersebar dalam jenis pekerjaan yang tidak memerlukan skill tinggi.

Sebagai gambaran, publikasi data (http://kemnaker.go.id/data-pmi) menggambarkan pada rentang 2014 hingga Maret 2018, proporsi perempuan 61,8%; pendidikan SMP dan SD 70,4%;  sektor informal (46,7%) dari total 1.263.777 orang.

Dengan sebaran untuk lima tertinggi dari sepuluh jabatan terbanyak, yaitu sebagai pekerja rumah tangga (33,5%), perkebunan (16,2%), pengasuh lanjut usia (11,9%), perawat lanjut usia (10,3%), dan operator produksi (9,2%).

Karakteristik PMI di atas berkelindan dengan isu global, antara lain human trafficking dan bekerja di luar negeri berstatus non prosedural. Yang berdampak dan mengarah pada banyak kasus, seperti eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual serta besarnya potensi gangguan kesehatan.

Pengiriman PMI merupakan salah satu modus dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bareskim Polri mengungkap modus TPPO antara tahun 2014-2018 dari sebanyak 499 kasus, 41,3% adalah PMI dan 50,1% PSK. IOM Indonesia menyebut 69% korban TPPO Indonesia adalah perempuan.

Hal berbeda terlihat berbeda pada warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Pada Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sempat mencuat dalam diskurus nasional, istilah Tenaga Kerja Asing tidak mengalami perubahan, misalnya menjadi Pekerja Migran Asing.

Membandingkan TKA dengan PMI memang saat ini belum apple to apple. Setidaknya dari jumlah, kualifikasi dan kompetensi maupan persyaratan kesehatan laik untuk bekerja.

Jumlah TKA menurut Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia pada akhir 2018 tercatat 95.335 orang, menempati posisi sebagai tenaga terampil dan profesional sesuai ketentuan dalam Perpres No 20/2018 dan derivatnya. Jumlah tersebut hanya 0,04% dari total penduduk 268,829 juta jiwa.

Syarat kesehatan keberangkatan PMI diselenggarakan secara khusus mengacu Permenkes No 29/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Pada TKA belum diterapkan sebagaimana persyaratan kesehatan terhadap PMI.

Modalitas 

Dalam memperkuat eksistensi secara positif bagi PMI, selain mengefektifkan dan mengoptimalkan kehadiran dan peran negara melalui kementerain/lembaga dan organisasi fungsional terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.

Setidaknya ada tiga kerangka persepsi sebagai modalitas yang harus ditancapkan di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pertama, para PMI adalah penopang keluarga, pengandil signifikan perekonomian bangsa, dan pendorong lahirnya generasi penerus bangsa bagi putra-putrinya yang lebih baik dan kompetitif. PMI memberi kontribusi bagi devisa negara.

Data Apjati memperlihatkan nilai remitansi dari PMI hingga 2019 mencapai Rp. 218 triliun dan masih menjadi salah satu sektor penyumbang devisa negara terbesar. Tak heran jika PMI menyandang sebagai pahlawan devisa.

Kedua, dalam diri PMI tercermin keteladanan yang sangat dibutuhkan masyarat, termasuk bagi para elit dan pemimpin dalam membanguan dan memajukan negeri ini, yaitu etos kerja, semangat juang dan pengorbanan tinggi.

Hampir mustahil bagi yang berjiwa pemalas, memiliki tekad dan kemauan bekerja di luar negeri dengan berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi. Mereka sejatinya pengamal religiusitas.

Agama mengajarkan agar umat manusia mengejar rizki untuk menafkahi keluarga dengan sungguh-sungguh. Terbersit spirit, “bekerjalah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya”.

Ketiga, ragam kisah sukses para PMI. Di antara mereka banyak berhasil mengangkat kesejahteraan keluarga di daerah asalnya. Bahkan setelah di Indonesia menjadi sukses menginspirasi di tengah masyarakat.

Sebut saja kisah “Sosok” Siti Mariam dan Stevi Yean Marie dengan gerakan literasi membangun Taman Bacaan Masyarakat “Istana Rumbia” (Kompas, 20/10/2018) dan Nuryati Solapari, TKI yang Menjadi Doktor (Kompas, 16/1/2018).

Dalam sebuah kunjungan monitoring dan evaluasi Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) ke desa asal PMI di Kabupaten Kendal, misalnya. Nampak banyak hal positif. Kepala Desa dulunya adalah PMI.

Demikian halnya petugas lapangan Desmigratif yang ditempatkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga sebelumnya PMI perempuan di Taiwan selama 12 tahun. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki, ia juga mengajarkan Bahasa Inggris dan menjahit di desanya.

Di desa lainnya ada pula Petugas Desmigratif seorang bidan yang orang tuanya adalah PMI. Sebagai bidan, sangat dalam menjalankan tugasnya sekaligus mempermudah dalam penguatan pelaksanaan upaya kesehatan di desa migran, khususnya peningkatan community parenting dan layanan informasi kesehatan.

Untuk kerja sama dengan Puskesmas dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Posbindu, Pos UKK guna pemberdayaan masyarakat untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan memperkuat pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) keluarga PMI.

Selain modalitas di atas, agar citra PMI secara keseluruhan tidak tergerus oleh berbagai kasus yang berpotensi dialami para PMI, khususnya ekses dari masih banyaknya pekerja Indonesia di luar negeri yang berstatus undocumented atau ilegal, korban TPPO modus pengiriman PMI dan PMI deportasi.

Maka diperlukan upaya penguatan perlindungan komprehensif bagi PMI dan keluarga sebelum bekerja di daerah asal maupun saat transit, selama bekerja di luar negeri dan setelah bekerja saat kepulangan serta kembali ke daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam kerangka UU No 18/2017 dan kerangka tekins peraturan perundangan di bawahnya dalam bentuk progam dan kegiatan yang membumi.

Termasuk peran petugas dan masyarakat untuk melindungi PMI dan keluarga dengan pendekatan multidemensional, seperti pendidikan, sosiokultural dan keberagamaan guna mencegah tata kelola dan berbagai perilaku menyimpang, non prosedural dan tindak pidana.

Dengan demikian PMI semakin eksis dalam mewarnai kebesaran dan kemartabatan bangsa Indonesia secara positif.